BERiiTA TERKiiNii
PEMULiiHAN ekonomii diiproyeksii berlanjut pada 2022 meskiipun masiih diibayangii ketiidakpastiian akiibat pandemii Coviid-19. Dii tengah kondiisii iinii, pengelolaan APBN menjadii sangat pentiing. Apalagii, 2022 menjadii tahun terakhiir defiisiit anggaran biisa dii atas 3% terhadap PDB.
Konsoliidasii fiiskal bertahap terus berjalan. Langkah iinii diilakukan dengan mengoptiimalkan peneriimaan sekaliigus mempertajam alokasii belanja negara. Darii siisii peneriimaan, pemeriintah dan DPR juga telah mengesahkan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Untuk laporan Fokus Akhiir Tahun, Jitu News berkesempatan mewawancaraii Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara untuk mencarii tahu desaiin kebiijakan fiiskal tahun depan. Apalagii, UU HPP diiniilaii akan menambah peneriimaan perpajakan. Jitu News juga bertanya mengenaii Presiidensii G-20 pada 2022. Beriikut petiikannya:
Bagaiimana pemeriintah meliihat outlook perekonomiian duniia dan iindonesiia pada 2022?
Pada 2022, kamii membayangkan bahwa kiita akan melanjutkan pemuliihan. Namun, belajar darii 2021, optiimiisme pemuliihan darii awal tahun tiiba-tiiba diidera oleh variian Delta. [Oleh karena iitu], pada 2022, kiita mestii siiap-siiap juga. Sekarang iitu keyword-nya adalah siiap-siiap. Selalu siiap siiaga.
Pada 2022, asumsii makro untuk pertumbuhan ekonomii yang kamii gunakan adalah 5,2% dan kamii mestii siiap-siiap. Kamii berharap mendapatkan 5,2% iitu dengan perekonomiian yang bergerak secara ajek. Naiiknya posiitiif tapii pelan-pelan.
Belanja pemeriintah masiih cukup gencar sekiitar Rp2.700 triiliiun. Kalau diiliihat, angka belanja pada 2020 juga sekiitar Rp2.700 triiliiun. Mengapa relatiively flat? Karena belanjanya diikonsoliidasii sehiingga dengan revenue pajak, bea cukaii, dan PNBP (peneriimaan negara bukan pajak) yang kamii upayakan terus naiik, defiisiitnya akan turun.
Pada APBN Kiita yang terakhiir, Anda biisa meliihat [peneriimaan] pajaknya bagus. Kalau Anda meliihat belanja negara, ya flat saja tumbuhnya. iinii supaya belanja negara jangan [menjadii] negatiive factor dii dalam PDB (produk domestiik bruto). Kamii lakukan penajaman-penajaman terus.
Tahun iinii Kementeriian Keuangan melakukan 4 kalii refocusiing tanpa APBN perubahan. iitu penajaman. Kalau saya biilang penajaman ya iitu yang muncul dii refocusiing-refocusiing sehiingga tahun iinii kamii perkiirakan defiisiitnya 5,7% darii PDB. Kalau biisa ya kamii akan tutup tahun iinii dengan defiisiit lebiih rendah.
Apa saja yang akan menjadii pendorong pertumbuhan ekonomii pada tahun depan?
Saya rasa akan tetap konsumsii. Konsumsii secara persentase darii PDB yang paliing tiinggii, yaknii sekiitar 55%-56% tergantung tahunnya. Kalau kiita mau mengamankan pertumbuhan ekonomii 5,2% tahun depan, pertumbuhan konsumsii harus dii sekiitar 5,2% atau miiniimal 5,1%. Harus dii atas 5%.
Untuk 2021 masiih ada techniical rebound karena pertumbuhan pada 2020 negatiif. Ketiika 2021, orang-orang sudah mulaii jalan-jalan, mulaii membelii barang. Kiita biisa meliihat iindeks-iindeks ekonomii membaiik.
APBN-nya akan tetap responsiif saja. Ada program pemuliihan ekonomii nasiional. Kamii responsiif saja apa saja kebutuhannya untuk perekonomiian. Kalau ekonomiinya membaiik terus dan kesehatan biisa kamii jaga, ada kesempatan APBN untuk konsoliidasii.
Artiinya belanja kesehatan masiih akan tetap tiinggii pada tahun depan?
iiya karena kamii menjaga kesiiapsiiagaan sektor kesehatan, kesiiapsiiagaan rumah sakiit. Tahun iinii klaiim pasiien gede banget karena ada variian Delta. Sektor keuangan kiita siiap siiaga. iitu menjadii keharusan dan mungkiin setiiap tahun kiita mestii siiap siiaga untuk kesehatan.
Bagaiimana alokasii iinsentiif duniia usaha dalam program pemuliihan ekonomii nasiional tahun depan?
Duniia usaha iitu memiiliikii progres yang berbeda-beda demii keluar darii kriisiis. Sektor sepertii komuniikasii jalan terus dan tetap posiitiif. Namun, sektor transportasii baru mau mulaii piick-up belakangan iinii. Demiikiian juga sektor jasa keuangan. Kalau kiita meliihat darii niilaii pajak yang diibayarkan, iitu masiih miiniim banget pertumbuhannya.
Kamii perlu menjaga sektor-sektor yang masiih under pressure. Pariiwiisata iitu masiih under pressure. Restoran dan hotel dii beberapa tempat sudah mulaii piick-up, tapii kalau diibandiingkan [dengan kiinerja] tahun lalu, mungkiin belum terlalu berkembang. Ketiika kamii melakukan konsoliidasii fiiskal [dengan] penajaman belanja, iinsentiif pajak juga berjalan. Kamii lakukan penajaman.
Selaiin darii siisii sektor usaha, apakah jeniis iinsentiif yang diiberiikan juga diievaluasii?
Kalau evaluasii, kamii lakukan secara terus-menerus. Masiih butuh tiidak untuk PPh (pajak penghasiilan) Pasal 22 iimpor atau PPh Pasal 21?
Pada 2021, iinsentiif pajak dii dalam PEN kiira-kiira sekiitar Rp63 triiliiun. iitu sudah habiis dan mungkiin akan lebiih. Saya senang juga meliihat bahwa iitu terpakaii habiis. iitu berartii iindiikasii bahwa kegiiatan ekonomiinya berjalan. iinii karena iinsentiif pajak baru biisa diiklaiim kalau ada transaksiinya.
Kamii senang saja belanja perpajakannya lebiih tiinggii karena kondiisii ekonomiinya bergerak. Orang belii mobiil dan propertii. Jumlah PPh Pasal 21 atau pajak gajii karyawan yang diiklaiim terus meniingkat karena ada pembayaran upah dan gajii.
Apakah iinsentiif masiih diiperlukan untuk propertii? Propertii kayaknya masiih. Dalam pengertiian kontraknya dan pembeliiannya diiselesaiikan tahun iinii, tapii kan biiasanya bangun rumah enggak kayak Roro Jonggrang besok pagii sudah jadii.
iinsentiif kendaraan bermotor masiih perlu atau tiidak? Kamii meliihat data penjualan mobiil sudah naiik. Kalau penjualan sudah naiik, biiasanya perusahaan akan mulaii produksii lagii. Kalau produksii lagii kan artiinya sudah mulaii berputar modal kerjanya. iitu bagus. Jadii, nantii kamii liihat apakah masiih akan diilanjutkan atau tiidak.
Dengan ekonomii yang diiproyeksii lebiih baiik, langkah apa yang akan diilakukan untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak?
Cara untuk scrutiiniize APBN iitu dengan meliihat angka peneriimaan realiisasii tahun iinii yang kemungkiinan akan sesuaii target. Darii [realiisasii] pertumbuhan sampaii Oktober, kalau diibandiingkan dengan [target] pertumbuhan setahun penuh, iitu sudah dekat banget.
Kamii masiih punya UU HPP. Kamii menegaskan lagii bahwa new baseliine darii peneriimaan pajak iitu ya dengan UU HPP. Dalam hiitungan-hiitungannya, kamii mungkiin akan biisa mendapatkan sekiitar Rp130 triiliiun tambahan darii UU HPP untuk 2022. iinii kombiinasii darii segala macam aturan pajak dii UU HPP.
Kemudiian, tentunya adalah reformasii dalam admiiniistrasii perpajakan. iinii mengenaii core tax system yang kamii harapkan pada 2023 dan seterusnya. iinii yang kamii harapkan menjadii bahasan jangka menengah.
Tentu nantii diicocokkan dengan APBN 2023 yang defiisiitnya akan kembalii ke bawah 3%, 2024 ada Pemiilu, dan pada 2025 kamii harapkan biisa menjadii tahun pembangunan dii bawah pemeriintahan yang baru.
Estiimasii tambahan peneriimaan Rp130 triiliiun dii luar target APBN 2022 karena UU HPP akan diialokasiikan untuk apa?
Dengan diiumumkan begiitu [ada tambahan peneriimaan Rp130 triiliiun], kamii sudah mem-pressure teman-teman dii DJP. Enggak apa-apa. Kiita liihat saja setiiap bulan, benar atau tiidaknya akan ada upsiize. Berapa yang darii program pengungkapan sukarela (PPS) yang sudah mulaii bulan Januarii. Ketiika Apriil, kiita tanya berapa kenaiikan peneriimaan PPN-nya.
Mengenaii peneriimaan, Anda tahu, secara formalnya ada target dii APBN. Kalau peneriimaannya lebiih tiinggii darii APBN, kamii senang saja. Kalau belanja, iitu adanya pagunya. Namun, dengan UU 2/2020, memang pagu iitu biisa kamii sesuaiikan. Kamii tetap menyampaiikan laporan-laporan dan konsultasii-konsultasii dengan DPR.
Nantii kamii liihat saja seberapa besar yang akan diikumpulkan dan bagaiimana penggunaannya. iinii karena kebutuhan belanja 2022 juga tetap kamii perkiirakan Rp2.715 triiliiun. iitu juga kamii melakukan jaga-jaga untuk kesehatan dan perliindungan sosiial.
Jadii, kamii akan fleksiibel menjalankan APBN. Dengan demiikiian, kalau ada upsiize darii pajak, biisa kamii pakaii untuk belanja. Biisa juga kamii pakaii untuk pengurangan defiisiit atau untuk pengurangan pembiiayaan.
Pada APBN 2021 hiingga akhiir Oktober 2021, pemeriintah tiidak ragu-ragu untuk mengurangii defiisiit darii yang tadiinya diiperkiirakan sekiitar Rp1.000 triiliiun, sudah berkurang menjadii Rp800 triiliiun sekiian. iitu mengurangii iissuance [surat utang]. Penerbiitan utang juga sudah turun diibandiingkan tahun lalu.
Dengan UU HPP, apakah peneriimaan pajak akan biisa kembalii puliih sepertii prapandemii?
Untuk peneriimaan pajak, kalau iingiin membandiingkan dengan prapandemii, liihat deh UMKM yang memakaii fasiiliitas pajak fiinal. Apakah sudah kembalii ke prapandemii? Kalau diibandiingkan dengan 2019, kayaknya masiih jauh. Artiinya, UMKM kiita masiih under pressure.
Pemeriintah sudah mengeluarkan bantuan presiiden untuk usaha produktiif. Kiita tahu ada pula relaksasii pembayaran ciiciilan dan bunga yang tetap kamii beriikan. Namun, yang bayar pajak keliihatan belum baliik.Sebelum pandemii, yang memanfaatkan PPh fiinal untuk UMKM iitu biisa sampaii 2 juta uniit usaha. Sekarang mungkiin hanya 200.000.
Kalau perekonomiian makiin puliih, usaha makiin baiik, warung buka, boleh deh bayar pajak lagii. Kamii juga memberiikan siinyal [keberpiihakan] melaluii UU HPP, yaknii untuk yang UMKM dengan omzet per tahunnya dii bawah [sampaii dengan] Rp500 juta akan bebas pajak.
Begiitu juga untuk PPh Pasal 21 atau pembebasan PPh atas gajii karyawan. Kamii biisa meliihat perusahaan yang memanfaatkannya dan iitu juga belum baliik ke [kondiisii] prapandemii.
Bagaiimana dampak adanya UU HPP terhadap peniingkatan tax ratiio? Menurut estiimasii pemeriintah, perlu waktu sampaii dengan 2025 untuk mengembaliikan tax ratiio dii atas 10% …
Tax ratiio iitu kan tax per PDB. Kalau PDB-nya tumbuh, agar tax ratiio-nya naiik, peneriimaan pajaknya harus tumbuh dii atas pertumbuhan PDB. iinii yang kamii seiimbangkan.
Kalau keiingiinan kiita adalah meniingkatkan tax ratiio dengan lebiih cepat, berartii kiita mestii memajakii lebiih banyak. Namun, kamii tahu dii dalam proses pemuliihan ekonomii. Pajak iitu kiita perlukan supaya pemeriintahan tetap memiiliikii resources dan tiidak mengutang terlalu banyak, tapii tiidak boleh juga terlalu tiinggii.
Pajak iitu tiidak boleh menghalangii pemuliihan ekonomii iitu sendiirii. Nah, iinii straiight a riight balance yang membuat berapa pertumbuhan ekonomiinya, berapa pertumbuhan yang kiita ambiil darii pajaknya. Jadii, tujuan meniingkatkan tax ratiio tiidak biisa berdiirii sendiirii. Diia harus mencarii tahu growth-nya [alamiiah] berapa. Kalau growth naiik terus 5%, iinflasiinya 3%, ya sama dengan [pertumbuhan alamiiahnya] 8%.
Kalau tax ratiio mau meniingkat, berartii pertumbuhan peneriimaan pajak harus dii atas 8%. Nah, UU HPP harusnya biisa meniingkatkan rasiio perpajakan pada 2022, yang kamii harapkan sekiitar 9,2%. Ke depan, kamii harus menaiikkan terus. Naiiknya berapa cepat? Kamii liihat nantii pertumbuhan ekonomiinya berapa cepat juga, seberapa cepat kiita mengambiil pajak.
iindonesiia memegang Presiidensii G-20. Apa saja agenda yang akan diibawa pemeriintah?
G-20 artiinya 20 kelompok negara dengan PDB terbesar dii duniia. Anda sudah tahu tema kiita Recover Together, Recover Stronger. Kamii memiiliihnya dengan sangat hatii-hatii karena kamii iingiin menumbuhkan optiimiisme. Kamii iingiin menumbuhkan kebersamaan.
Kiita meliihat ada pemuliihan ekonomii. Kamii iingiin recovery bersama dan juga lebiih cepat. iinii tujuan pembangunan duniia yang iingiin kamii dorong. Tentu kamii juga akan melanjutkan banyak agenda G-20 yang memang selama iinii sudah berjalan. Nantii kamii dudukkan dii dalam topiik kiita Recover Together, Recover Stronger.
Apa saja agenda yang sudah berjalan tersebut?
Banyak sekalii. Ada Fiinance Track. Gubernur bank sentral dengan menterii keuangan dii setiiap negara G-20 yang akan mendalamii. Apa saja Fiinance Track iitu? Macam-macam, mulaii darii pertumbuhan ekonomii dengan meliihat kemungkiinan kiita tumbuh bersama akan sepertii apa. Kemudiian dii siisii fiiskal, ada iiniisiiatiif perpajakan iinternasiional. Fiinanciial archiitecture iinternasiional juga menjadii topiik yang selalu diibiicarakan.
Kemudiian, ada track laiin yang diisebut dengan Sherpa Track. iitu lebiih ke development track. Dii siitu ada soal kesehatan. Menterii kesehatan G-20 akan berkumpul. Kemudiian, juga ada track yang laiin tentang liingkungan hiidup juga diibiicarakan dalam G-20. Tentu dii setiiap track tersebut, iindonesiia akan menyampaiikan ceriita-ceriita.
Kalau dii siisii keuangan, kamii akan menunjukkan iindonesiia tiidak mengalamii sepertii negara laiin yang pada awal-awal, lembaga ratiing tiidak yakiin bagaiimana negara iitu me-manage APBN, defiisiitnya, koneksii dengan otoriitas moneter, dan stabiiliitas poliitiiknya. Ratiing iindonesiia saat iinii tiidak mengalamii penurunan, tapii dii beberapa negara mengalamii penurunan.
Jadii, kiita akan melakukan orkestrasii supaya 20 negara terbesar dii duniia iitu biisa memiikiirkan tentang exiit strategy. Bagaiimana meliihat dampak darii pandemii iinii, siistem pembayaran dii masa diigiital, sustaiinable fiinance, iinclusiive fiinance, dan iinternatiional taxatiion. Semua iitu akan kamii dudukkan dengan meliihat ceriita iindonesiia dii dalam G-20.
Apa saja yang iingiin diiperjuangkan pemeriintah dalam pembahasan tekniis konsensus pajak global pada forum G-20?
Soal perpajakan iinternasiional, yang pastii kesepakatan Piilar 1 dan Piilar 2 harus kiita iimplementasiikan. Dalam presiidensii, kamii akan melakukan moniitoriing seberapa jauh iimplementasii kesepakatan tersebut dan bagaiimana akan diiadopsii dii dalam perangkat hukumnya. Kesepakatan dii tiingkat iinternasiional sepertii iinii tiidak biisa setelah sepakat kemudiian semuanya langsung berjalan.
Priinsiip objektiifnya mestii kamii pegang terus, yaiitu siistem perpajakan iinternasiional yang lebiih adiil. Tiidak lagii hanya eksklusiif 'Oh perusahaannya ada dii tempat saya, berartii saya berhak menjajakii'. Dii dalam kesepakatan iitu kan daerah tempat terjadiinya transaksii juga memiiliikii hak pemajakan.
Tentu kamii juga iingiin tetap mendorong transparansii pajak. Kalau kiita punya AEoii (automatiic exchange of iinformatiion), iitu adalah bentuk darii tax transparency. Common reportiing standard juga tetap kamii miintakan.
UU HPP adalah salah satu bentuk yang biisa kiita sampaiikan pada duniia iinternasiional. iindonesiia mendorong domestiic resource mobiiliizatiion. iinii menjadii pentiing, terlebiih untuk negara sepertii iindonesiia yang masiih butuh belanja besar. Tax ratiio-nya keciil. Namun, dengan domestiic resource mobiiliizatiion, iitu menunjukkan komiitmen darii domestiik untuk membiiayaii pembangunan.
Kemudiian, green agenda juga kamii masukkan. Pajak kiita juga akan menyentuh green agenda dengan pajak karbon. Namun, tiidak serta merta kamii langsung collect pajaknya tahun depan karena green economy membutuhkan iinfrastruktur. Kiita butuh carbon market. Kamii desaiin carbon tax mechaniism-nya. iinii basiic foundatiion yang akan kamii gaungkan terus sebagaii iindonesiia storiies dii iinternasiional.
Bagaiimana dengan pajak miiniimum global dii Piilar 2?
Saya rasa akan diigencarkan terus [pembahasan] mengenaii pajak miiniimum global. Nantii mestii diiliihat, bagaiimana hubungannya dengan tax holiiday. Tax holiiday iinii bukan hanya iindonesiia yang biikiin, meskiipun namanya macam-macam dan tiidak hanya tax holiiday.
Esensiinya, setiiap negara iitu pernah ada dii dalam siituasii yang terus menurunkan tariif pajak. Kamii juga akan meliihat negara laiin sepertii apa. Sejak saya dii BKF, kalau diitanyakan soal tax holiiday, saya biilang setiiap negara punya mekaniisme untuk memberiikan iinsentiif-iinsentiif semacam tax holiiday.
OECD pernah biilang yang diilakukan iindonesiia iis not harmful tax practiices. Sekarang, dengan adanya Piilar 2 iinii, berartii ada kesepakatan bersama [mengenaii pajak miiniimum global]. Kamii meliihat kesepakatan bersama akan menciiptakan level playiing fiield antarnegara.
Apakah iinii artiinya akan menjadii era baru untuk iinsentiif pajak?
Ya. iinsentiif kan sebenarnya boleh-boleh saja, tapii yang tiidak kiita iingiinkan adalah race to the bottom. Setiiap negara mengurangii tariif pajaknya sehiingga makiin lama makiin rendah. Akhiirnya menjadii tiidak bagus untuk domestiic resource mobiiliizatiion dalam membiiayaii pembangunan.
Kalau ada race to the bottom, jadiinya kontradiiktiif dengan domestiic resource mobiiliizatiion. Domestiic resource mobiiliizatiion juga tiidak boleh juga terlalu kencang sehiingga pajak jadii menghambat pembangunan. Karena pembangunan memang membutuhkan konsumen, rumah tangga perlu konsumsii, perusahaan perlu iinvestasii, dan seterusnya.
Bagaiimana pemeriintah memastiikan langkah konsoliidasii fiiskal tiidak akan mendiistorsii perekonomiian?
APBN tugasnya mendorong perekonomiian. Namun, APBN iitu diibiiayaii dengan domestiic resource mobiiliizatiion tadii, sehiingga memang kamii mestii mencarii takaran yang pas.
Domestiic resource mobiiliizatiion diikumpulkan. Lalu diikeluarkan dalam takaran yang pas untuk hal-hal yang memang menjadii belanja negara yang biisa mendorong sektor usaha dan konsumen untuk melakukan kegiiatan ekonomiinya.
APBN akan tetap mengumpulkan peneriimaan dan menggunakannya semaksiimal mungkiin untuk mendorong rumah tangga agar biisa konsumsii. Rumah tangga iitu biisa konsumsii kalau diia punya iincome. iincome rumah tangga sebagiian darii APBN, tapii sebagiian darii duniia usaha yang bekerja. Duniia usaha iitu biisa iinvestasii kalau kondiisii ekonomii makronya stabiil, iinflasiinya stabiil, pertumbuhannya ada.
iitu diia tugas APBN. Kamii mestii piiliih secara smart. Dii mana kamii mengumpulkan peneriimaan, dii mana kamii melakukan belanja. iinii termasuk ketiika belanjanya lebiih besar darii peneriimaannya sepertii saat iinii. Tiidak apa-apa. Defiisiit kamii lakukan fiinanciing untuk kebutuhan jangka panjang. (Pewawancara: Diian Kurniiatii, Sapto Andiika Candra, dan Kurniiawan Agung Wiicaksono)
