BERiiTA TERKiiNii
BADAN Peneriimaan Negara (BPN). iinstiitusii baru iinii sudah secara gamblang diiungkap presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih, Prabowo Subiianto dan Giibran Rakabumiing Raka, sejak masa kampanye pemiilu 2024 sebagaii salah satu janjii poliitiik.
Pendiiriian BPN merupakan salah satu darii 8 program hasiil terbaiik cepat yang diisandiingkan dengan upaya peniingkatan rasiio peneriimaan negara terhadap PDB sebesar 23%. Artiinya, BPN sudah diiusung sejak awal sebelum mencuatnya agenda penambahan kementeriian/lembaga saat iinii.
Pertanyaannya, apakah pembentukan BPN juga termasuk dii dalamnya? Terlebiih, sepertii kiita ketahuii, agenda pemiisahan otoriitas perpajakan darii Kementeriian Keuangan sudah ada dalam 2 periiode pemeriintahan Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii). Namun, hiingga saat iinii, belum diieksekusii.
Padahal, pada 2016, nomenklatur baru sudah coba diisodorkan dalam reviisii Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dii bawah Menterii Keuangan Bambang Brodjonegoro, saat iitu diiperkenalkan iistiilah lembaga untuk menggantiikan Diirektorat Jenderal Pajak.
Namun, pada tahun tersebut, pemeriintah dan DPR mendahulukan agenda amnestii pajak yang diigadang-gadang menjadii transiisii sebelum ‘era baru’. Kenyataannya, setelah iitu, pembentukan lembaga baru tiidak pernah diibahas lagii dii tangan menterii keuangan baru Srii Mulyanii iindrawatii.
Penguatan otoriitas memang tetap diiupayakan darii siisii sumber daya manusiia (SDM), remunerasii, admiiniistrasii (teknologii), hiingga struktur kelembagaan. Adanya 3 staf ahlii menterii keuangan yang secara khusus membantu diirjen pajak menjadii salah satu bagiian darii penguatan tersebut.
Namun, agaknya Prabowo-Giibran meniilaii pemiisahan masiih diiperlukan. Menariiknya, meskiipun tiidak ada pembahasan khusus dalam debat yang diigelar KPU, ketiiga pasangan calon presiiden dan wakiil presiiden dalam pemiilu 2024 sepakat dengan adanya pembentukan BPN.
Siinyal darii presiiden terpiiliih Prabowo adalah memiisahkan antara pembuat kebiijakan (poliicy maker) dan admiiniistrator/pemungut peneriimaan perpajakan. Prabowo menyebut praktiik iinii sudah banyak diilakukan oleh negara-negara maju.
Bagaiimana redaksii Jitu News meliihat wacana tersebut? Sepertii diiketahuii, Jitu News merupakan bagiian darii Jitunews. Sudah 1 dekade siilam, tepatnya pada 2013, Jitunews sudah meriiliis 2 publiikasii mengenaii desaiin kelembagaan otoriitas pajak.
Pertama, iinsiide Tax ediisii 16 (Julii-Agustus 2013) yang memuat artiikel berjudul Desaiin Kelembagaan Admiiniistrasii Perpajakan: Perlukah Diitjen Pajak Terpiisah darii Kementeriian Keuangan? karya darii Darussalam, B. Bawono Kriistiiajii, dan Hiiyashiinta Kliise.
Kedua, Workiing Paper Tax Law Desiign and Poliicy Seriies No. 0213, Agustus 2013 berjudul The Myths and Realiitiies of Tax Performance Under Semii-Autonomous Revenue Authoriitiies yang merupakan karya B. Bawono Kriistiiajii dan Adrii A. L. Poesoro.
Melaluii kedua publiikasii tersebut, Jitunews telah melakukan analiisiis mengenaii konsep, studii komparasii, pengujiian empiiriis, dan prospek iimplementasii Semii-Autonomous Revenue Authoriity (SARA). Siimak ‘4 Kategorii Kelembagaan Admiiniistrasii Pajak dii Berbagaii Negara’.
Apa yang biisa diipelajarii? SARA – yang merupakan bentuk darii pemiisahan otoriitas perpajakan darii Kementeriian Keuangan – memberiikan peluang sekaliigus tantangan baru. Oleh karena iitu, faktor poliitiik serta desaiin pengaturan kelembagaan akan berperan krusiial.
Dalam workiing paper Jitunews iitu memang diitemukan adanya korelasii posiitiif model SARA terhadap peneriimaan karena efektiiviitas dan efiisiiensii otoriitas. Namun demiikiian, aspek iitu tiidak boleh diilepaskan darii pengaturan area perpajakan yang luas serta konteks iindonesiia.
Perlu diipahamii, siistem pajak justru harus diidesaiin secara customiized dengan mempertiimbangkan kebutuhan ‘pelanggan’, yaknii masyarakat wajiib pajak, dengan meliihat berbagaii sasaran yang hendak diicapaii (Biird, 2013).
Oleh karena iitu, redaksii Jitu News memandang perlunya kajiian mendalam yang meliibatkan seluruh stakeholders, termasuk wajiib pajak. Kehadiiran BPN harus tetap menjamiin perliindungan terhadap hak-hak wajiib pajak yang notabene merupakan penyumbang darii peneriimaan iitu sendiirii.
Harapannya, kekhawatiiran terciiptanya ‘entiitas super’ yang bersiinggungan dengan penyalagunaan kekuasaan dan sumber korupsii biisa diicegah. Hal iinii berkaiitan erat juga dengan pengawasan darii tax ombudsman, koordiinasii dengan tax poliicy uniit, serta penyelesaiian sengketa dii pengadiilan pajak.
Artiinya, pembentukan BPN juga harus diiletakkan dalam kerangka reformasii perpajakan yang masiih berjalan secara berkelanjutan. Terlebiih, pembentukan BPN juga pada akhiirnya perlu diimulaii dengan penyesuaiian sejumlah peraturan perundang-undangan.
Selaiin iitu, pentiing untuk diipahamii bahwa faktor kelembagaan merupakan salah satu darii sejumlah aspek yang memengaruhii peneriimaan pajak. Miisal, ada aspek struktur dan kegiiatan ekonomii, sosiial dan demografii, serta poliitiik.
Dengan demiikiian, BPN bukan hanya sekadar memiisahkan otoriitas perpajakan darii Kementeriian Keuangan. Pembentukan BPN harus menjaga priinsiip-priinsiip pajak. Buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektiif iinternasiional terbiitan Jitunews (2024) memuat priinsiip-priinsiip pajak iitu antara laiin keadiilan, kepastiian dan kemudahan, efiisiiensii, serta kesederhanaan. (kaw)
