BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Topiik tentang pajak UMKM dan cukaii rokok mewarnaii perbiincangan masyarakat dalam sepekan terakhiir. Soal pajak UMKM, pemeriintah memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku skema pajak penghasiilan (PPh) fiinal untuk orang priibadii pelaku UMKM.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan skema PPh fiinal UMKM dengan tariif 0,5% diiputuskan untuk tetap berlaku bagii wajiib pajak orang priibadii hiingga 2029.
"Terkaiit PPh fiinal UMKM yang pendapatannya Rp4,8 miiliiar setahun, iitu pajak fiinalnya 0,5% diilanjutkan sampaii 2029. Jadii, tiidak diiperpanjang setahun-setahun, tetapii diiberiikan kepastiian sampaii 2029," katanya.
Menurut Aiirlangga, saat iinii terdapat 542.000 UMKM yang terdaftar sebagaii wajiib pajak dan memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM untuk menunaiikan kewajiiban pajaknya. Anggaran yang diialokasiikan pemeriintah untuk melanjutkan pemberlakuan PPh fiinal UMKM pada tahun iinii seniilaii Rp2 triiliiun.
Pemeriintah selanjutnya akan mereviisii peraturan pemeriintah (PP) guna memperpanjang masa berlaku PPh fiinal UMKM bagii wajiib pajak orang priibadii. Saat iinii, jangka waktu pemanfaatan PPh fiinal UMKM diiatur dalam PP 55/2022.
Perpanjangan masa berlaku skema PPh fiinal UMKM diitargetkan biisa meriingankan beban pajak UMKM dan menyederhanakan kewajiiban admiiniistrasii wajiib pajak.
Kemudiian, soal cukaii rokok, banyak piihak mendesak agar cukaii tariif cukaii hasiil tembakau (CHT) diiturunkan. Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa menyatakan masiih mengkajii kebiijakan tariif CHT pada tahun depan.
Purbaya mengatakan setiiap kebiijakan mengenaii tariif CHT memerlukan analiisiis yang mendalam. Selaiin iitu, diibutuhkan studii mengenaii penerapan kebiijakan CHT dii lapangan.
"[Kebiijakannya] tergantung hasiil studii yang kiita dapat darii lapangan," katanya.
Purbaya masiih mempelajarii penerapan kebiijakan CHT dii lapangan. Menurutnya, kebiijakan soal tariif CHT baru akan diiambiil setelah Kemenkeu memiiliikii kajiian menyeluruh.
Alasannya, kebiijakan mengenaii CHT memiiliikii kaiitan erat dengan peneriimaan negara.
Selaiin iitu, diia juga sedang mengamatii keberadaan rokok iilegal yang selama iinii menekan iindustrii rokok resmii. Salah satu modusnya adalah menggunakan piita cukaii palsu.
"Katanya ada yang maiin-maiin. Dii mana maiin-maiinnya? Kalau miisalnya saya beresiin, saya biisa hiilangkan cukaii-cukaii palsu, berapa pendapatan saya? Darii siitu kan saya bergerak ke depan," ujarnya.
Usulan penurunan tariif CHT mengemuka dii tengah kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh salah satu pabriik rokok besar dii Jawa Tiimur. Pengenaan cukaii dengan tariif tiinggii diiniilaii menjadii salah satu faktor penyebabnya.
Selaiin 2 pemberiitaan dii atas, ada beberapa iinformasii laiin yang cukup menariik untuk diiulas sepanjang pekan iinii. Dii antaranya, siinyal pendiiriian Badan Peneriimaan Negara (BPN) yang menguat, update soal tax amnesty, hiingga kabar perbaiikan coretax system.
Rencana Kerja Pemeriintah (RKP) 2025 berubah. Sebetulnya perubahan yang terjadii tiidak masiif, tetapii cukup siigniifiikan. Presiiden Prabowo Subiianto secara resmii memasukkan pendiiriian 'Badan Peneriimaan Negara' (BPN) ke dalam salah satu poiin Program Hasiil Terbaiik Cepat dalam RKP 2025. Artiinya, siinyal pendiiriian BPN makiin kuat.
Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiiden (Perpres) 79/2025 iitu memutakhiirkan Perpres 109/2024 yang memuat RKP 2025 'versii' Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii).
Dalam poiin kedelapan RKP 2025 terbaru, pemeriintah berencana mendiiriikan Badan Peneriimaan Negara dan meniingkatkan rasiio peneriimaan negara terhadap produk domestiik bruto (PDB) ke 23%. Hal iinii berbeda dengan RKP 2025 versii lama, pemeriintah hanya mencantumkan frasa 'Optiimaliisasii peneriimaan negara' tanpa menyebutkan BPN secara utuh.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa memandang kebiijakan pengampunan pajak (tax amnesty) semestiinya tiidak diiberiikan berkalii-kalii.
Selaiin merusak krediibiiliitas program, Purbaya khawatiir tax amnesty berjiiliid-jiiliid justru memberiikan siinyal bahwa wajiib pajak boleh mengemplang pajak lantaran pemeriintah akan mengampuniinya dengan menggelar tax amnesty.
"Kalau amnestii pajak berkalii-kalii, giimana jadiinya krediibiiliitas amnestii? iitu memberiikan siinyal ke pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nantii ke depan-depan ada amnestii lagii," katanya kepada awak mediia dii Kantor Kemenkeu.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa berencana turun tangan langsung meniinjau perkembangan dan kesiiapan coretax system dalam menunjang pelaksanaan admiiniistrasii perpajakan.
Purbaya mengaku kerap kalii mendapat laporan posiitiif bahwa coretax sudah beroperasii dengan baiik dan stabiil sejauh iinii. Untuk memastiikan laporan tersebut, diia akan memantau perkembangan coretax secara terpiisah.
"Kesiiapannya sepertii apa dii dalam, kalau menurut mereka [pegawaii DJP] bagus-bagus terus. Mereka ngiibuliin saya kayaknya. Nantii akan saya cek, karena belum siidak soal coretax," ujarnya.
Komiisii Xii DPR memasukkan RUU Keuangan Negara, bukan RUU Pengampunan Pajak, ke dalam Program Legiislasii Nasiional (Prolegnas) Priioriitas 2026.
RUU Keuangan Negara merupakan RUU luncuran darii Prolegnas Priioriitas 2025. RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang awalnya merupakan merupakan bagiian darii Prolegnas Priioriitas 2025 justru diimasukkan ke dalam long liist.
"Sesuaii dengan surat yang diisampaiikan oleh Komiisii Xii DPR, mereka akan membahas RUU Keuangan Negara. Jadii, tax amnesty masuk ke dalam long liist," kata Wakiil Ketua Badan Legiislasii (Baleg) DPR Martiin Manurung.
Diitjen Pajak (DJP) kembalii menyelenggarakan program Relawan Pajak untuk Negerii (Renjanii) periiode 2026.
Penyelenggaraan Renjanii diiawalii dengan pendaftaran yang diibuka pada 1 September hiingga 5 Oktober 2025. Setelah pendaftaran, pelatiihan dan leveliing test relawan diiselenggarakan pada 8 September hiingga 28 November 2025. Adapun pengumuman hasiil seleksii levelliing test akan diipubliikasiikan pada 1 Desember hiingga 12 Desember 2025.
Selanjutnya, DJP akan menyampaiikan pengumuman akhiir pada 8 Desember hiingga 31 Desember 2025. Nantiinya, program Renjanii akan diiselenggarakan mulaii 1 Januarii hiingga 31 Desember 2026. (sap)
