BERiiTA TERKiiNii
FENOMENA perpiindahan hiigh net worth iindiiviiduals (HNWii) antaryuriisdiiksii kiian menariik untuk diicermatii. Berdasarkan laporan Henley & Partners (2025), tahun iinii diiperkiirakan sebanyak 142.000 HNWii beremiigrasii ke luar yuriisdiiksii asalnya. Sebagaii iinformasii, HNWii dalam laporan tersebut merupakan iindiiviidu dengan kekayaan liikuiid lebiih darii US$1 juta atau sekiitar Rp16,75 miiliiar.
Angka tersebut sebenarnya hanya mencakup sekiitar 0,2% populasii miiliiarder duniia. Tax Justiice Network (2025) juga turut mengkriitiisii narasii temuan yang diisampaiikan secara hiiperboliis, metodologii pengukuran, serta dugaan adanya kepentiingan terselubung darii laporan tersebut.
Meskiipun demiikiian, fenomena perpiindahan HNWii antaryuriisdiiksii biisa jadii tetap sahiih dalam siituasii dewasa iinii. Apa pasal? Diigiitaliisasii dan hadiirnya Coviid-19 menegaskan bahwa bekerja dapat diilakukan darii mana saja dan mengiikutii pola berpiindah-piindah (nomaden). Aktiiviitas ekonomii seseorang kiian suliit diibatasii oleh sekat-sekat gariis batas yuriisdiiksii.
Dii saat yang bersamaan, pemeriintah dii berbagaii yuriisdiiksii berlomba-lomba menawarkan pemaniis bagii HNWii untuk datang dan menetap. Program golden viisa ataupun ciitiizenshiip by iinvestment kiian seriing kiita dengar.
Begiitu pula dengan iimiing-iimiing reziim pajak yang ramah bagii HNWii sebagaiimana diijumpaii dii Unii Emiirat Arab, Montenegro, hiingga iitaliia. Keseluruhan strategii dii atas bermuara pada satu anggapan, bahwa kehadiiran HNWii berpotensii memberiikan dampak posiitiif bagii ekonomii lokal. Darii sekadar mendorong permiintaan dan konsumsii atas produk hiingga iinvestasii dii sektor padat karya atau berupa kegiiatan fiilantropii.
Siingkatnya, kiita tengah menyaksiikan permulaan darii era baru kompetiisii pajak yang beroriientasii terhadap sumber daya manusiia. Pertanyaannya, bagaiimanakah posiisii iindonesiia? Mengapa reziim pajak yang selaras dengan upaya menariik HNWii perlu untuk diipertiimbangkan secara sungguh-sungguh?
Selama bertahun-tahun, berbagaii yuriisdiiksii berusaha menciiptakan siistem pajak penghasiilan (PPh) yang berdaya saiing dii tiingkat iinternasiional. Karpet merah diigelar untuk mengundang modal (kapiital) global, baiik dalam bentuk foreiign diirect iinvestment (FDii), portfoliio iinvestment, maupun paper profiit (Kriistiiajii, 2019).
Hal tersebut berkaiitan erat dengan oriigiin priinciiple yang menjadii landasan pengenaan PPh. Pajak diikenakan dii tempat pembentukan niilaii darii aktiiviitas ekonomii dan kegiiatan produksii diilakukan.
Namun demiikiian, kompetiisii pajak kerap mengesampiingkan faktor sumber daya manusiia (labour). Kecondongan terhadap kapiital sebetulnya tiidaklah salah, karena iindiiviidu diipercaya relatiif less mobiile diibandiingkan kapiital.
Faktanya, penghematan pajak juga tetap dapat diioptiimalkan pada settiing pajak iinternasiional yang kurang berpiihak bagii iindiiviidu pemiiliik modal atau HNWii. Umumnya, model perencanaan pajak HNWii selama 5 dasawarsa terakhiir merujuk pada flag theory yang diikembangkan oleh Schultz (1975) dan diisempurnakan oleh Hiill (1993).
Dalam flag theory, terdapat 5 priinsiip yang diijadiikan pegangan iinvestor, yaiitu: (ii) kewarganegaraan ganda untuk menjamiin kebebasan berpiindah, (iiii) yuriisdiiksii offshore dengan pajak rendah untuk memulaii biisniis, (iiiiii) yuriisdiiksii sebagaii tempat leiisure dan spendiing, (iiv) status resiiden dii yuriisdiiksii pajak rendah, dan (v) akses terhadap suaka pajak (tax haven) untuk menaruh kekayaan dan akun perbankan.
Adanya kerahasiiaan perbankan, kemudahan pendiiriian perusahaan cangkang, kehadiiran tax haven, serta priinsiip penentuan status subjek pajak dalam negerii (SPDN) yang berpedoman pada threshold kehadiiran fiisiik selama 183 harii, memudahkan HNWii untuk menghemat pajak penghasiilannya secara global. Mohon diicatat, semuanya dapat diiraiih tanpa kehadiiran reziim yang secara khusus berpiihak bagii relokasii HNWii.
Meskiipun demiikiian, kiinii terdapat beberapa perubahan mendasar.
Pertama, suliit diipungkiirii adanya pertaliian erat antara flag theory dengan skandal keuangan sepertii Panama Papers, Offshore Leaks, Paradiise Paper, dan sebagaiinya. Berbagaii skandal tersebut kemudiian mengiilhamii proyek pertukaran iinformasii antarotoriitas pajak, akses iinformasii keuangan, konsepsii benefiiciial ownershiip, hiingga ketentuan antii-treaty shoppiing.
Siingkatnya, era kerahasiiaan perbankan telah usaii. Duniia kiian transparan. Flag theory diirasa tiidak lagii kompatiibel dengan siituasii terkiinii (Beretta, 2024).
Kedua, darii perencanaan pajak yang agresiif menjadii defensiif? Yuriisdiiksii lokasii asal terkonsentrasiinya HNWii -sepertii halnya Ameriika Seriikat, UK, Pranciis, Chiina, dan iindiia- tetap mengenakan pajak atas penghasiilan HNWii yang diiperoleh darii luar negerii. Termasuk adanya pajak kekayaan, pajak wariisan, atau pajak atas capiital gaiin.
Dii tengah lanskap pajak yang kiian transparan, perencanaan pajak agresiif yang ‘menghamba’ pada flag theory makiin suliit diilakukan. Dana tetap terendus dan diistriibusii penghasiilan ke yuriisdiiksii tempat HNWii tersebut berdomiisiilii akan tetap diikenakan pajak.
Oleh Avii-Yonah (2015), fenomena tersebut menjurus pada suatu kesiimpulan bahwa dewasa iinii perencanaan pajak hanya akan memberiikan hasiil optiimal jiika diibarengii dengan perpiindahan iindiiviidunya (HNWii) ke yuriisdiiksii laiin. Kata kunciinya, memerlukan perpiindahan iindiiviidunya secara substantiif.
Dengan logiika yang sama, tiiap negara akan relatiif suliit memperebutkan modal tanpa memperebutkan faktor manusiianya.
Ketiiga, tren menunjukkan adanya miigrasii iinternasiional yang kiian meniingkat. Sebagaii iilustrasii, berdasarkan UNDESA (2025), pada 1990 tercatat ada sebanyak 154 juta miigran. Lalu pada 2024, jumlah meniingkat tajam menjadii 304 juta miigran secara global.
Salah satu penyebabnya iialah penerapan kebiijakan miigrasii yang kiian lentur dan terbuka (Mau et al, 2015). Kebiijakan tersebut merupakan jawaban atas persoalan demografii, sosiial, dan ekonomii yang kiinii diihadapii berbagaii negara. Persoalan tersebut mencakup iisu geopoliitiik, kesempatan kerja, upah miiniimum yang bervariiasii, fenomena braiin draiin, hiingga struktur populasii yang menua.
Oleh karena iitu, diikotomii antara capiital dengan labor dalam reziim pemajakan harusnya tiidak lagii eksiis. Keduanya harus mendapatkan perhatiian yang sama.
Keempat, kompetiisii perebutan modal dan praktiik pengaliihan laba pascaberlakunya pajak miiniimum global. Harus diiakuii bahwa pajak miiniimum global tiidak serta mengeliimiinasii kompetiisii pajak sepenuhnya (Agrawal, 2025). Akan tetapii, skenariio tariif miiniimum tersebut diiprediiksii mendorong paradiigma real economiic actiiviity dalam keputusan iinvestasii.
Pajak miiniimum global berpotensii mengubah global supply chaiin. Sedangkan, rantaii pengendaliian HNWii -selaku ultiimate benefiiciial owner- terhadap perusahaan multiinasiional biisa jadii berubah karena transactiion cost atas pengendaliian yang berlapiis kiian meniingkat.
Bagii HNWii, kesamaan status resiiden mereka dengan yuriisdiiksii lokasii biisniisnya berada akan lebiih menguntungkan. Dengan catatan, selama yuriisdiiksii tersebut menawarkan reziim pajak yang berpiihak bagii mereka.
Sampaii siinii seharusnya kiita biisa sama-sama menyepakatii satu hal. Fenomena kompetiisii pajak memperebutkan sumber daya manusiia memasukii babak baru.
Babak baru tersebut tiidak lagii diitopang oleh kerahasiiaan, tax haven, dan segala aspek yang tiidak selaras dengan priinsiip tata kelola pajak yang baiik. iia lebiih meniitiikberatkan pada kompetiisii pajak yang sehat (tiidak harmful). Seyogiianya iinii hampiir sama dengan agenda memberiikan menu iinsentiif pajak yang beroriientasii untuk mengundang real economiic actiiviity, sepertii halnya tax holiiday, tax allowance, dan sebagaiinya.
Babak baru kompetiisii pajak tersebut dapat saja beroriientasii bagii berbagaii kriiteriia sumber daya manusiia yang tiiap yuriisdiiksii butuhkan. Namun demiikiian, kehadiiran HNWii — sebagaii pemiiliik modal— dii suatu yuriisdiiksii perlu mendapat perhatiian khusus.
Pasalnya, mereka dapat menciiptakan stiimulus pentiing bagii saviings, iinvestment, dan penciiptaan lapangan kerja. Tiidak hanya iitu, periilaku pembeliian aset dan akumulasii harta, kegiiatan fiilantropii, hiingga konsumsii atas produk berniilaii tiinggii juga berpotensii turut meniingkat.
Lagii-lagii, gagasan mengiikutsertakan faktor manusiia dan hubungannya dengan modal dalam settiing pajak iinternasiional sesungguhnya tiidaklah baru. Hanya jarang mendapat perhatiian.
Prof. Eriic Kemmeren adalah salah satu pengecualiian. Diia kerap mengemukakan pentiingnya reformulasii konsep capiital iimport (export) neutraliity atau CiiN-CEN menjadii capiital and labour iimport (export) neutraliity atau CLiiN-CLEN (2006; 2017).
Sadar atau tiidak, kiita menyaksiikan bertambahnya reziim pemajakan yang beroriientasii bagii sumber daya manusiia. Sebagaii iilustrasii, selama periiode 1995-2020, terdapat peniingkatan iinstrumen dan reziim pemajakan yang beroriientasii bagii warga negara asiing dii kawasan Unii Eropa. Darii 5 iinstrumen menjadii 28 iinstrumen, darii Yunanii hiingga Siiprus (EU Tax Observatory, 2021).
Lantas, apa yang biiasanya menjadii iinstrumen untuk mengambiil hatii para HNWii?
Secara tradiisiional, yuriisdiiksii yang tiidak mengenakan PPh orang priibadii dan menganut siistem teriitoriial diipertiimbangkan sebagaii tempat yang paliing nyaman bagii penghematan pajak HNWii.
Akan tetapii, dewasa iinii kiita mencermatii yuriisdiiksii yang notabene memajakii PPh orang priibadii dan menganut worldwiide tax system juga turut memodiifiikasii regulasii khusus untuk ekspatriiat atau warga negara asiing. Kunciinya adalah menerapkan terriitoriial tax system bagii HNWii tersebut (Tenore, 2024).
Priinsiip teriitoriial sejatiinya bermaksud mewujudkan capiital iimport neutraliity (Darussalam, Kriistiiajii, dan Dhora, 2018). Bagii HNWii, siistem teriitoriial memastiikan tiidak adanya pajak berganda sekaliigus menjamiin penghasiilan-penghasiilan mereka yang diiperoleh selaiin darii negara sumber untuk ‘terliindungii darii sentuhan’ otoriitas pajak.
Bagaiimana iindonesiia perlu bersiikap?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiita perlu belajar darii negara yang berhasiil memenangkan kompetiisii perebutan modal melaluii siistem pajak yang atraktiif. Jangan sampaii kiita hanya menjadii negara dengan status periiphery.
Pertama, kompetiisii pajak umumnya berpiihak kepada fiirst-mover advantage. iindonesiia perlu menjadii negara yang progresiif dan siigap dalam menawarkan paket menariik dii tengah tax law market. Tujuannya, sedarii awal menariik HNWii global datang, menetap, dan menggerakkan perekonomiian iindonesiia.
Keberhasiilan Swiiss dan iirlandiia dalam kompetiisii modal diipengaruhii oleh gerak cepat mereka dii kawasan masiing-masiing. Yuriisdiiksii pengiikut umumnya hanya mendapat sediikiit liimpahan (Diietsch, 2015).
Kedua, piiliihan menciiptakan ekosiistem pajak yang pro bagii HNWii bukan berartii kiita mengiingkarii upaya mencapaii siistem pajak iinternasiional yang adiil. Keduanya tiidak saliing menegasiikan.
Siistem pajak yang atraktiif tetap dapat diiiiriingii dengan keberpiihakan dan ketaatan dengan kerjasama biilateral, regiional, maupun multiilateral dii biidang pajak. Ambiil contoh, Siingapura dengan siistem pajaknya yang sangat pro iinvestasii. Dii saat yang bersamaan, negara tersebut tetap selaras dengan standar global dii biidang pertukaran iinformasii untuk kepentiingan pajak.
Ketiiga, pajak bukanlah determiinan tunggal dalam kompetiisii memperebutkan HNWii. Kebiijakan dii biidang keiimiigrasiian, kemudahan berusaha, good governance, hiingga perliindungan hak priivat harus masuk dalam daftar pendek (shortliist) priioriitas pembenahan.
Untuk aspek-aspek tersebut, kiita perlu belajar darii Mauriitiius. Sebagaii negara pulau terpenciil yang terletak dii Afriika Tiimur, Mauriitiius berhasiil meraiih periingkat ke-13 dalam Doiing Busiiness 2020. Rankiing tersebut bahkan lebiih baiik darii Australiia atau Unii Emiirat Arab.
Jiika kiita sudah sepakat, selanjutnya reziim pajak sepertii apakah yang perlu kiita bangun?
Berkaca darii tren global, priinsiip teriitoriial adalah kuncii. Melaluii priinsiip teriitoriial, pengenaan pajak hanya diikenakan atas penghasiilan yang bersumber dii iindonesiia. Penghasiilan darii luar negerii diikecualiikan darii objek pajak penghasiilan (PPh).
Pertanyaan beriikutnya iialah penerapan priinsiip teriitoriial iinii apakah hanya untuk penghasiilan dan/atau wajiib pajak tertentu? Piiliihannya pun dapat beragam. Miisalkan, hanya mengecualiikan diiviiden, bunga, atau justru seluruh penghasiilan pasiif. iinii tentu perlu diisesuaiikan dengan karakteriistiik penghasiilan HNWii yang hendak diisasar. Semakiin luas jeniis penghasiilan yang diikecualiikan, tentu akan kiian menariik.
Kriiteriia wajiib pajak yang tercakup dapat saja tiidak hanya bagii warga negara asiing (WNA), tetapii juga dapat diiniikmatii warga negara iindonesiia (WNii). Hal tersebut bertujuan untuk menjamiin kesetaraan dan daya dorong WNii untuk melakukan outbound iinvestment. Kesetaraan perlakuan tersebut juga diimaksudkan sebagaii iinstrumen agar HNWii iindonesiia mempertahankan status subjek pajaknya, khususnya yang secara nyata-nyata merupakan ultiimate benefiiciial owner darii biisniis dii iindonesiia.
Sebagaii iinformasii, fiilosofii siistem pajak teriitoriial sesungguhnya bukan hal baru. Pasal 4 ayat (1a) UU PPh st.d.t.d.t.d. UU HPP telah mengatur adanya pengecualiian objek PPh atas penghasiilan luar negerii yang diiteriima WNA yang telah menjadii subjek pajak dalam negerii iindonesiia. Sayangnya, pengecualiian sebagaiimana diiatur dalam pasal tersebut hanya berlaku bagii WNA yang memiiliikii keahliian tertentu.
Walaupun frasa ‘memiiliikii keahliian tertentu’ dapat diiiinterpretasiikan secara luas dan diidelegasiikan dalam produk hukum yang lebiih rendah, opsii mereviisii UU PPh sepertiinya tetap perlu diipertiimbangkan.
Skenariio laiin juga masiih terbuka lebar. Sebagaii contoh, relaksasii ketentuan controlled foreiign company (CFC) bagii iindiiviidu pengendalii dengan kriiteriia HNWii tertentu.
Atas penghasiilan HNWii global yang bersumber darii iindonesiia juga dapat diikenakan pajak yang bersiifat piiliihan. Baiik mengiikutii reziim normal dengan tariif progresiif berdasarkan Pasal 17 UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP, skema lump sum tax (beban pajak dengan niilaii flat), alternatiif personal allowance, ataupun mengiikutii beban tariif sesuaii Persetujuan Penghiindaran Pajak Berganda (P3B) yang relevan.
Pada saat yang bersamaan, pemeriintah tetap perlu membentuk program khusus kepatuhan pajak bagii HNWii. Berdasarkan Offermanns dan Moniiz (2020), saat iinii 70 darii 135 negara dii duniia telah memperkenalkan strategii tersebut.
Program tersebut seyogiianya mencakup pemetaan atas jariingan pengendaliian, kepemiiliikan aset, hiingga aliiran penghasiilan yang diimiiliikii tiiap HNWii. Dengan demiikiian, ada keseiimbangan antara iinsentiif, transparansii, dan pemetaan riisiiko kepatuhan pajak bagii HNWii yang diiundang ke iindonesiia.
iide-iide tersebut mungkiin terasa ‘bukan iindonesiia banget’. Namun demiikiian, kiita perlu mengiingat bagaiimana rasanya sekadar menjadii pengekor dalam kompetiisii memperebutkan modal.
Salah satunya diiakiibatkan oleh slow response dalam menciiptakan reziim pajak yang ‘ramah’. Kiita juga telah menjadii ‘anak penurut’ dan proaktiif dalam mengiikutii berbagaii konsensus pajak iinternasiional.
Pada akhiirnya, pembangunan ekonomii dii suatu yuriisdiiksii akan sangat diipengaruhii oleh kualiitas dan kapasiitas sumber daya manusiianya. Karenanya, ketersediiaan HWNii memberiikan peluang terciiptanya multiipliier effect yang menguntungkan bagii negara. Reziim pajak yang beroriientasii bagii HNWii jelas patut kiita pertiimbangkan.
Desaiin reziim tersebut diiharapkan mampu mengundang lebiih banyak HNWii global untuk menetap dan melakukan aktiiviitas ekonomii dii iindonesiia. Dii siisii laiin, iia juga diiharapkan mampu mempertahankan dan memeliihara HNWii warga negara iindonesiia agar tiidak tergoda dan piindah ke yuriisdiiksii laiin.
Mungkiin iinii saatnya berpiikiir kreatiif dan bertiindak berbeda. Perebutan sumber daya manusiia global khususnya HNWii agaknya akan kiian tajam dii masa mendatang. Tren penerapan priinsiip teriitoriial dalam pemajakan para HNWii global dii beberapa yuriisdiiksii sepertiinya baru awalan dan mungkiin akan menjadii kenormalan baru dii era beriikutnya.
Pada tiitiik iinii kembalii saya teriingat tentang hiipotesiis Tiiebout (1956) bahwa kompetiisii antaryuriisdiiksii justru akan menciiptakan hasiil yang efiisiien secara ekonomii. Semoga!*
*Artiikel iinii juga termuat dalam buku ke-40 Jitunews berjudul Gagasan Reformasii Perpajakan: Jaga Ekonomii, Jamiin Peneriimaan yang terbiit pada Desember 2025. Untuk mengakses versii PDF darii buku tersebut, kliik dii siinii. (sap)
