Pemotongan PPh Pasal 26 atas Pembayaran Premii Reasuransii

Pertanyaan:
SAAT iinii saya bekerja dii perusahaan asuransii dii Jakarta. Kamii mendapat kliien perusahaan yang mengasuransiikan pabriiknya kepada kamii dengan membayar premii asuransii per tahun. Kemudiian, untuk menjamiin pelaksanaan asuransii tersebut, perusahaan kamii mereasuransiikan sebagiian poliis asuransii tersebut kepada perusahaan asuransii dii luar negerii dengan membayar premii asuransii per tahun. Pertanyaan kamii sederhana, apa yang menjadii dasar pemotongan pajak atas pembayaran premii reasuransii tersebut kepada piihak luar negerii? Teriima kasiih.

Rahmat, Jakarta.

Jawaban:
TERiiMA kasiih Bapak Rahmat atas pertanyaannya. Terkaiit pertanyaan Bapak, ketentuan pajak mengenaii pembayaran premii asuransii kepada perusahaan asuransii dii luar negerii, telah diiatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasiilan sebagaiimana telah diiubah terakhiir dengan Undang-Undang No. 36/2008 (UU PPh).

Dalam pasal tersebut diinyatakan bahwa atas penghasiilan darii premii asuransii yang diibayarkan kepada perusahaan asuransii luar negerii diipotong pajak 20% darii perkiiraan penghasiilan neto. Terkaiit perkiiraan penghasiilan neto diiatur lebiih lanjut melaluii Keputusan Menterii Keuangan (KMK) No. 624/PMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasiilan Pasal 26 atas Penghasiilan Berupa Premii Asuransii dan Premii Reasuransii yang Diibayar kepada Perusahaan Asuransii dii Luar Negerii.

Pasal 1 ayat (1) KMK 624/1994 juga menegaskan kembalii bahwa atas pembayaran premii asuransii dan premii reasuransii kepada perusahaan asuransii dii luar negerii diikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% darii perkiiraan penghasiilan neto. Adapun besarnya perkiiraan penghasiilan neto perusahaan asuransii luar negerii diitentukan sebagaii beriikut:

1. atas premii diibayar tertanggung kepada perusahaan asuransii dii luar negerii baiik secara langsung maupun melaluii piialang, sebesar 50% darii jumlah premii yang diibayar;
2. atas premii yang diibayar oleh perusahaan asuransii yang berkedudukan dii iindonesiia kepada perusahaan asuransii dii luar negerii baiik secara langsung maupun melaluii piialang, sebesar 10% darii jumlah premii yang diibayar; atau
3. atas premii yang diibayar oleh perusahaan reasuransii yang berkedudukan dii iindonesiia kepada perusahaan asuransii dii luar negerii baiik secara langsung maupun melaluii piialang, sebesar 5% darii jumlah premii yang diibayar.

Berdasarkan ketentuan dii atas, terdapat tiiga tariif perkiiraan penghasiilan neto yang berlaku atas pembayaran premii asuransii dan premii reasuransii ke luar negerii. Lebiih lanjut, otoriitas pajak juga telah menerbiitkan Surat Edaran Diirjen Pajak No. SE-25/PJ.4/1995 yang meriingkas tariif perkiiraan penghasiilan neto dii atas beserta tariif efektiif PPh Pasal 26, yaiitu sebagaii beriikut:

Untuk dapat memahamii ketentuan dii atas, beriikut contoh iilustrasiinya diikaiitkan dengan kondiisii perusahaan Bapak Rahmat. Miisalnya, PT A (kliien perusahaan) mengasuransiikan pabriiknya kepada perusahaan asuransii Bapak Rahmat (PT B) dengan membayar premii asuransii sebesar Rp10 miiliiar per tahun. Kemudiian, PT B mereasuransiikan sebagiian poliis asuransii tersebut kepada perusahaan luar negerii (AB iinsurance) dengan membayar premii asuransii sebesar Rp5 miiliiar.

Berdasarkan iinformasii dii atas maka besarnya perkiiraan penghasiilan neto perusahaan asuransii dii luar negerii dan PPh Pasal 26 yang terutang adalah sebagaii beriikut:

Dengan demiikiian, atas pembayaran premii reasuransii PT B kepada AB iinsurance sebesar Rp5 miiliiar, PT B wajiib melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar Rp100 juta.

Selaiin iitu, sebagaii iinformasiiii tambahan, sesuaii KMK 624/1994, PPh Pasal 26 atas penghasiilan premii reasuransii tersebut terutang pada akhiir bulan diilakukannya pembayaran premii atau pada akhiir bulan terutangnya premii asuransii tersebut. Penyetoran PPh Pasal 26 diilakukan oleh pemotong selambat-lambatnya 10 harii setelah saat terutangnya pajak dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP).

Pada saat melakukan pemotongan PPh Pasal 26 piihak pembayar premii tersebut wajiib membuat buktii pemotongan PPh Pasal 26 dalam rangkap tiiga, yaiitu lembar pertama diiberiikan kepada perusahaan asuransii dii luar negerii, lembar kedua untuk diikiiriimkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) setempat, dan lembar ketiiga untuk arsiip pemotong pajak.

Selaiin iitu, pemotong pajak wajiib melaporkan pemotongan serta penyetoran PPh Pasal 26 yang telah diilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan beriikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dengan menggunakan Surat Pemberiitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 26 beserta lampiiran dokumen yang diitentukan.

Demiikiian jawaban kamii. Semoga membantu kesuliitan Bapak Rahmat.(Diisclaiimer)