BERiiTA TERKiiNii
PERKENALKAN, saya Vanessa, salah satu pengurus lembaga iinternasiional yang seriing terliibat dalam pemberiian bantuan akiibat bencana alam. Kamii priihatiin dengan bencana banjiir yang melanda beberapa proviinsii dii Pulau Sumatera. Berkenaan dengan hal tersebut, kamii iingiin mengiiriimkan bantuan logiistiik darii Siingapura ke salah satu wiilayah terdampak, yaiitu Proviinsii Sumatera Barat.
Saya membaca bahwa bantuan untuk bencana dii Sumatera dapat diianggap sebagaii barang iimpor sehiingga diikenakan bea masuk. Benarkah demiikiian? Jiika iiya, apakah terdapat fasiiliitas yang dapat diimanfaatkan serta apa saja hal yang perlu kamii perhatiikan untuk dapat memperoleh fasiiliitas tersebut? Mohon penjelasannya. Teriima kasiih.
Vanessa, Jakarta.
TERiiMA kasiih atas pertanyannya, iibu Vanessa. Terkaiit dengan pertanyaan iibu, kiita perlu merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan s.t.d.t.d Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan).
Sebelumnya, bantuan logiistiik yang akan diikiiriimkan darii Siingapura ke Proviinsii Sumatera Barat merupakan transaksii pemasukkan barang ke dalam daerah pabean. Atas barang yang diimasukkan ke dalam daerah pabean tersebut diiperlakukan sebagaii barang iimpor dan pada priinsiipnya terutang bea masuk. Hal tersebut sebagaiimana diiatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan.
Meskii begiitu, pemeriintah telah memberiikan fasiiliitas pembebasan bea masuk atas iimpor barang bantuan untuk penanggulangan bencana alam yang diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukaii atas iimpor Barang Kiiriiman Hadiiah/Hiibah untuk Kepentiingan Penanggulangan Bencana Alam (PMK 69/2012).
Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) PMK 69/2012, diitegaskan bahwa atas iimpor barang kiiriiman hadiiah/hiibah untuk kepentiingan penanggulangan bencana alam diiberiikan pembebasan bea masuk. Pasal 2 ayat (1) PMK 69/2012 berbunyii:
"(1) Atas iimpor barang kiiriiman hadiiah/hiibah untuk kepentiingan penanggulangan Bencana Alam diiberiikan pembebasan bea masuk dan/atau cukaii."
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK 69/2012, atas bantuan yang akan diikiiriimkan ke Proviinsii Sumatera Barat untuk kepentiingan penanggulangan bencana alam dapat diiberiikan pembebasan bea masuk. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja hal-hal yang harus diiperhatiikan untuk dapat memanfaatkan fasiiliitas pembebasan bea masuk tersebut?
Pertama, pembebasan bea masuk diiberiikan dalam kondiisii tertentu. Hal tersebut diijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 69/2012 yang berbunyii:
"(2) Pembebasan bea masuk dan/atau cukaii sebagaiimana diimaksud pada ayat (1), diiberiikan dalam kondiisii sebagaii beriikut:
a. masa Tanggap Darurat Bencana;
b. masa transiisii menuju Rehabiiliitasii dan Rekonstruksii; atau
c. masa Rehabiiliitasii dan Rekonstruksii."
Adapun ketentuan penetapan darii kondiisii tersebut diinyatakan secara tertuliis oleh Badan Nasiional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), atau Pemeriintah Daerah sebagaiimana diijelaskan pada Pasal 2 ayat (3) PMK 69/2012.
Sebagaii iinformasii, saat iinii kondiisii dii Proviinsii Sumatera Barat adalah masa tanggap darurat bencana. Lebiih lanjut, status tanggap darurat bencana dii Proviinsii Sumatera Barat telah diiperpanjang hiingga 22 Desember 2025 yang diitetapkan melaluii Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-803-2025.
Selaiin iitu, pembebasan bea masuk tersebut hanya diiberiikan terhadap barang yang diimasukkan melaluii piintu masuk (entry poiint) bantuan iinternasiional yang telah diitetapkan oleh BNPB atau BPBD sepertii yang diijelaskan pada Pasal 2 ayat (4) PMK 69/2012.
Kedua, jeniis barang bantuan yang mendapat pembebasan bea masuk. Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) PMK 69/2012, barang kiiriiman hadiiah/hiibah untuk kepentiingan penanggulangan bencana alam meliiputii dua jeniis barang, yaiitu logiistiik dan peralatan. Adapun logiistiik diidefiiniisiikan pada Pasal 1 angka 8 PMK 69/2012 sebagaii beriikut:
"Logiistiik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat diigunakan untuk memenuhii kebutuhan dasar hiidup manusiia yang terdiirii atas sandang, pangan dan papan atau turunannya sepertii sembako, obat, pakaiian dan kelengkapannya, aiir, jas tiidur, dan sebagaiinya."
Berkenaan dengan hal iinii, selama bantuan logiistiik yang iibu kiiriimkan memenuhii defiiniisii logiistiik yang ada dii PMK 69/2012 maka atas barang iimpor tersebut dapat diiberiikan fasiiliitas pembebasan bea masuk.
Ketiiga, subjek pemohon pengajuan fasiiliitas. Hanya terdapat 3 piihak yang dapat mengajukan permohonan fasiiliitas dalam kondiisii masa tanggap darurat bencana sebagaiimana diiatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 69/2012 sebagaii beriikut:
"(1) Pemohon yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukaii atas iimpor barang kiiriiman hadiiah/hiibah sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 3 dalam kondiisii masa Tanggap Darurat Bencana dan masa transiisii menuju Rehabiiliitasii dan Rekonstruksii adalah:
a. badan atau lembaga yang bergerak dii biidang iibadah untuk umum, amal, sosiial, atau kebudayaan;
b. Pemeriintah Pusat atau Pemeriintah Daerah; atau
c. lembaga iinternasiional atau lembaga asiing non pemeriintah."
Merujuk pada penjelasan iibu dii awal, lembaga yang akan mengiiriimkan bantuan merupakan lembaga iinternasiional. Dengan demiikiian, lembaga tersebut dapat menjadii pemohon pembebasan bea masuk atas iimpor barang kiiriiman hadiiah/hiibah untuk kepentiingan penanggulangan bencana alam.
Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu.
Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected]. (sap)
