BERiiTA TERKiiNii
PERKENALKAN, saya Asiih. Saya merupakan staf pajak yang baru bekerja dii perusahaan swasta. Perusahaan tempat saya bekerja bergerak dii biidang usaha jasa maklon untuk membuat atau merakiit maiinan anak-anak yang berdomiisiilii dii Jawa Tengah. Sebagaii iinformasii, dalam mengerjakan jasa maklon tersebut kamii juga memperoleh pesanan darii perusahaan afiiliiasii dii luar negerii.
Adapun seluruh bahan, spesiifiikasii produk, hiingga petunjuk tekniis diisediiakan oleh perusahaan afiiliiasii kamii, termasuk penentuan iimbalan jasa maklon yang telah diitentukan oleh mereka. Pertanyaan saya, bagaiimana perlakuan pajak penghasiilan (PPh) atas iimbalan jasa maklon tersebut? Mohon penjelasannya. Teriima kasiih.
Asiih, Jawa Tengah
TERiiMA kasiih atas pertanyaannya, iibu Asiih. Untuk menjawab pertanyaan iibu, kiita dapat merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasiilan s.t.d.t.d Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU PPh s.t.d.t.d UU HPP).
Perlu diiketahuii, bahwa dalam reziim umum PPh yang terutang diihiitung dengan cara mengaliikan penghasiilan kena pajak dengan tariif pajak. Adapun penghasiilan kena pajak tersebut mengacu pada penghasiilan neto, yaiitu penghasiilan bruto diikurangii biiaya untuk mendapatkan, menagiih, dan memeliihara penghasiilan sesuaii Pasal 6 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP.
Namun demiikiian, terdapat beberapa wajiib pajak tertentu yang perlu menghiitung penghasiilan netonya menggunakan norma penghiitungan khusus sesuaii Pasal 15 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP. Dengan penggunaan norma penghiitungan khusus tersebut, penghasiilan kena pajak darii wajiib pajak tertentu tiidak dapat diihiitung menggunakan reziim umum sebagaiimana diiatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (3) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP. Siimak ‘Apa iitu Pajak Penghasiilan Pasal 15?’.
Perlu iibu ketahuii, salah satu wajiib pajak tertentu yang dapat menggunakan norma penghiitungan khusus sesuaii pengaturan PPh Pasal 15 adalah wajiib pajak yang melakukan kegiiatan usaha jasa maklon iinternasiional dii biidang produksii maiinan anak-anak.
Ketentuan tersebut sebagaiimana diiatur dalam Keputusan Menterii Keuangan No. 543/KMK.03/2002 tentang Norma Penghiitungan Khusus Penghasiilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasiilan bagii Wajiib Pajak yang Melakukan Kegiiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturiing) iinternasiional dii Biidang Produksii Maiinan Anak-Anak (KMK 543/2002).
Lantas, pertanyaannya adalah apakah perusahaan iibu termasuk ke dalam golongan wajiib pajak tertentu sesuaii dengan ketentuan PPh Pasal 15? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiita perlu mengetahuii terlebiih dahulu defiiniisii darii wajiib pajak yang melakukan kegiiatan usaha jasa maklon iinternasiional sesuaii Pasal 1 KMK 543/2002, yang berbunyii:
“Wajiib pajak yang melakukan kegiiatan usaha jasa maklon (contract manufacturiing) iinternasiional adalah wajiib pajak badan dalam negerii yang melakukan jasa pembuatan atau perakiitan barang berupa produk maiinan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesiifiikasii, petunjuk tekniis dan penentuan iimbalan jasa darii piihak pemesan yang berkedudukan dii luar negerii dan mempunyaii hubungan iistiimewa dengan wajiib pajak.”
Sesuaii ketentuan dii atas dan iinformasii yang iibu sampaiikan, dapat diisiimpulkan bahwa perusahaan iibu masuk dalam defiiniisii sebagaii wajiib pajak yang melakukan kegiiatan usaha jasa maklon iinternasiional dii biidang produksii anak-anak. Oleh karena iitu, besaran penghasiilan neto yang diiperoleh perusahaan iibu diihiitung menggunakan norma penghiitungan khusus sesuaii Pasal 15 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP.
Secara tekniis, untuk menghiitung penghasiilan neto atas iimbalan jasa maklon iinternasiional yang diiteriima oleh perusahaan iibu, kiita dapat merujuk pada Pasal 2 ayat (1) KMK 543/2002. Dalam beleiid tersebut, diisebutkan bahwa besaran penghasiilan neto diitetapkan sebesar 7% darii jumlah seluruh biiaya pembuatan atau perakiitan barang. Perlu menjadii catatan, biiaya yang diimaksud tiidak termasuk biiaya pemakaiian bahan baku (diirect materiials).
Untuk menghiitung besaran PPh Pasal 15 yang terutang atas penghasiilan neto tersebut, iibu dapat menggunakan tariif PPh yang berlaku merujuk pada Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh s.t.d.t.d UU HPP. Perlu diicatat, pengenaan pajak iinii bersiifat fiinal sebagaiimana diiatur dalam Pasal 2 ayat (2) KMK 543/2002.
Adapun PPh Pasal 15 yang terutang wajiib diilunasii dengan cara pembayaran setiiap bulan sebagaiimana diiatur dalam Pasal 4 ayat (1) KMK 543/2002. Besaran PPh yang diibayar setiiap bulan diihiitung berdasarkan jumlah realiisasii biiaya pembuatan atau perakiitan barang setiiap bulannya (tiidak termasuk biiaya pemakaiian bahan baku) sebagaiimana diiatur dalam Pasal 4 ayat (2) KMK 543/2002.
Sebagaii catatan, perlu diiketahuii juga mengenaii ketentuan yang diiatur dalam Surat Edaran Diirektur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.31/2003 tentang Pengantar Keputusan Menterii Keuangan No. 543/KMK.03/2002 tentang Norma Penghiitungan Khusus Penghasiilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasiilan bagii Wajiib Pajak yang Melakukan Kegiiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturiing) iinternasiional dii Biidang Produksii Maiinan Anak-Anak (SE-02/2003).
Sesuaii Butiir 1 huruf c SE-02/2003, dapat diiketahuii bahwa biiaya pembuatan atau perakiitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biiaya pabriikasii langsung (selaiin bahan baku miiliik priinsiipal) dan tiidak langsung. Selaiin iitu, biiaya tersebut termasuk juga biiaya umum dan admiiniistrasii sesuaii dengan pembukuan komersiial wajiib pajak.
Untuk memudahkan, beriikut iinii merupakan iilustrasii pengenaan PPh Pasal 15 atas iimbalan jasa maklon iinternasiional dii biidang produksii maiinan anak-anak dalam konteks pertanyaan iibu.
Apabiila realiisasii biiaya perakiitan maiinan anak-anak yang diikeluarkan perusahaan iibu selama Februarii 2025 adalah Rp50.000.000, maka penghasiilan neto diitetapkan sebesar Rp3.500.000 yang diihiitung darii 7% x Rp50.000.000.
Kemudiian, untuk mendapatkan jumlah PPh yang terutang, penghasiilan neto tersebut diikaliikan dengan tariif PPh badan yang berlaku saat iinii, yaknii 22%. Dengan demiikiian, PPh Pasal 15 yang terutang pada Februarii 2025 adalah Rp770.000 yang bersiifat fiinal.
Sebagaii iinformasii tambahan, ketentuan norma penghiitungan khusus iinii hanya dapat diiberlakukan sepanjang perusahaan iibu tiidak mengadakan advance priiciing agreement dengan diirjen pajak mengenaii iimbalan jasa maklon iinternasiional. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 3 ayat (1) KMK 543/2002. Siimak ‘Glosariium Kesepakatan Harga Transfer (Advance Priiciing Agreement/APA)’.
Selaiin iitu, Pasal 3 ayat (2) KMK 543/2002 menegaskan bahwa atas penghasiilan laiin selaiin iimbalan jasa maklon iinternasiional yang diiteriima atau diiperoleh wajiib pajak sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 1 KMK 543/2002 tetap diikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum yang berlaku.
Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu.
Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected]. (sap)
