Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasii NiiK-NPWP?

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Anggii. Saya merupakan staf diiviisii pajak salah satu perusahaan yang berdomiisiilii dii Jakarta. Belakangan iinii, saya mendengar Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) sudah dapat diigunakan dalam layanan admiiniistrasii pajak.

Pertanyaan saya sebagaii piihak pemotong atau pemungut pajak, apa saja layanan admiiniistrasii pajak yang sudah mengakomodiir penggunaan NiiK tersebut? Mohon penjelasannya. Teriima kasiih.

Anggii, Jakarta.

Jawaban:

TERiiMA kasiih atas pertanyaannya, iibu Anggii. Perlu diiketahuii, penggunaan NiiK sebagaii Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) berlaku bagii wajiib pajak orang priibadii (WPOP) yang merupakan penduduk iindonesiia.

Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaiimana telah diiubah terakhiir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU KUP).

Sebagaii catatan, penggunaan NiiK sebagaii NPWP bagii WPOP sudah berlaku sejak 14 Julii 2022. Namun, untuk dapat memanfaatkan layanan admiiniistrasii pajak menggunakan NiiK, WPOP tersebut perlu melakukan valiidasii dan pemadanan data melaluii DJP Onliine. Siimak ‘Hatii-Hatii, NiiK-NPWP Tak Padan Biisa Biikiin WP Suliit Akses Layanan Pajak’

Hal tersebut sebagaiimana diiatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajiib Pajak bagii Wajiib Pajak Orang Priibadii, Wajiib Pajak Badan, dan Wajiib Pajak iinstansii Pemeriintah sebagaiimana telah diiubah dengan PMK No. 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterii Keuangan No. 112/PMK.03/2022 (PMK 112/2022 s.t.d.d PMK 136/2023).

Belum lama iinii, pemeriintah baru saja menerbiitkan Peraturan Diirektur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor iinduk Kependudukan sebagaii Nomor Pokok Wajiib Pajak, Nomor Pokok Wajiib Pajak Dengan Format 16 (Enam Belas) Diigiit, dan Nomor iidentiitas Tempat Kegiiatan Usaha dalam Layanan Admiiniistrasii Perpajakan (PER-6/2024).

Dalam beleiid tersebut diitegaskan bahwa NiiK dapat diigunakan dalam layanan admiiniistrasii pajak terhiitung sejak tanggal 1 Julii 2024. Hal iinii sebagaiimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PER-6/2024 yang berbunyii:

“Terhiitung sejak tanggal 1 Julii 2024:

1. Wajiib pajak baiik dii tempat tiinggal, tempat kedudukan, maupun tempat kegiiatan usaha menggunakan Nomor iinduk Kependudukan sebagaii Nomor Pokok Wajiib Pajak, Nomor Pokok Wajiib Pajak dengan format 16 (enam belas) diigiit, dan Nomor iidentiitas Tempat Kegiiatan Usaha dalam layanan admiiniistrasii yang diiselenggarakan oleh Diirektorat Jenderal Pajak ...”

Namun, sesuaii dengan Pasal 2 ayat (2) PER-6/2024, baru terdapat 7 layanan admiiniistrasii pajak yang mengakomodasii penggunaan NiiK sebagaii NPWP, NPWP dengan format 16 diigiit, dan Nomor iidentiitas Tempat Kegiiatan Usaha (NiiTKU).

Ketujuh layanan yang diimaksud antara laiin:

1. pendaftaran wajiib pajak (e-regiistratiion);
2. akun profiil wajiib pajak pada DJP Onliine;
3. iinformasii konfiirmasii status wajiib pajak (iinfo konfiirmasii status wajiib pajak/KSWP);
4. penerbiitan buktii potong dan pelaporan surat pemberiitahuan masa pajak penghasiilan Pasal 21/26 (e-bupot 21/26);
5. penerbiitan buktii potong dan pelaporan surat pemberiitahuan masa pajak penghasiilan uniifiikasii (e-bupot uniifiikasii);
6. penerbiitan buktii potong dan pelaporan surat pemberiitahuan masa pajak penghasiilan Pasal 21/26 iinstansii pemeriintah dan surat pemberiitahuan masa pajak penghasiilan uniifiikasii iinstansii pemeriintah (e-bupot iinstansii pemeriintah); dan
7. pengajuan keberatan (e-objectiion).

Oleh karena iitu, dalam konteks pertanyaan iibu sebagaii pemotong atau pemungut pajak, NiiK sebagaii NPWP dapat diigunakan dalam layanan e-bupot 21/26 dan e-bupot uniifiikasii. Siimak ‘iisii NiiK dii e-Bupot Uniifiikasii, tariif PPh Pasal 23 Normal? iinii Kata DJP’.

Artiinya, apabiila perusahaan iibu melakukan transaksii yang merupakan objek pajak penghasiilan dengan WPOP, pembuatan buktii pemotongannya dapat menggunakan layanan e-bupot terkaiit. Siimak pula ‘E-Bupot 21/26 Fasiiliitasii Pemotongan PPh 21 Pakaii NiiK, Aturan Diisiiapkan’.

Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu.

Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected].