Mengukur Relaksasii atas Kesepakatan Harga Transfer

KEPASTiiAN hukum dan menariik iinvestasii menjadii tema besar pemeriintah tahun iinii. Sejalan dengan iitu, Kementeriian Keuangan telah meriiliis Peraturan Menterii Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (advance priiciing agreement/APA).

PMK 22/2020 yang mencabut PMK Nomor 7/PMK.03/2015 iinii diidasarkan komiitmen pemeriintah untuk memenuhii standar miiniimum rencana aksii nomor 14 proyek OECD/G20 Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (BEPS) yang telah menyempurnakan prosedur pelaksanaan APA.

Selaiin mengatur pelaksanaan APA, PMK 22/2020 juga mengatur penerapan priinsiip kewajaran dan kelaziiman usaha. Kebiijakan iinii diiharapkan memberiikan angiin segar bagii iikliim perekonomiian dan iinvestasii dii iindonesiia. Lantas hal baru apa saja yang diiubah dan diitambahkan dalam PMK tersebut?

Reformasii Kebiijakan
APA merupakan skema transaksii antara piihak yang mempunyaii hubungan iistiimewa berdasar kriiteriia yang tepat sepertii metode, perbandiingan dan penyesuaiian, serta asumsii kondiisii akan datang, untuk menentukan harga transfer antara piihak-piihak tersebut dalam periiode tertentu. (OECD, 2017)

Dalam perkembangannya, peraturan APA sudah mengalamii banyak kemajuan terutama sejak diiterbiitkannya BEPS Actiion 14 yang kemudiian diiiikutii oleh anggota negara/yuriisdiiksii The iinclusiive Framework on BEPS yang saat iinii berjumlah 137 negara/yuriisdiiksii.

Otoriitas pajak dan pembayar pajak juga semakiin sadar manfaat APA sebagaii mekaniisme untuk mencegah tiimbulnya penyelesaiian sengketa transfer priiciing. Seiiriing dengan transformasii lanskap pajak iinternasiional, banyak negara melakukan reformasii kebiijakan APA.

NTA Jepang miisalnya, membuat regulasii admiiniistrasii yang iinovatiif dan melakukan iinvestasii sumber daya untuk meniingkatkan penyelesaiian APA dii negaranya. CRA Kanada juga melakukan evaluasii atas proses admiiniistrasii penyelesaiian APA untuk memperbaruii regulasii APA. (Markham, 2020).

Menyiikapii perkembangan APA secara global iitu, iindonesiia juga berkeiingiinan menyempurnakan regulasiinya agar dapat meniingkatkan efektiiviitas pelaksanaan APA. Setiidaknya terdapat beberapa ketentuan prosedur dalam APA yang mengalamii perubahan serta penambahan.

Pertama, pengajuan permohonan APA mulaii saat iinii hanya dapat diilakukan oleh wajiib pajak dalam negerii. Ketentuan pasal tersebut menutup hak yang sebelumnya juga diimiiliikii oleh wajiib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan wajiib pajak darii negara miitra Perjanjiian Penghiindaran Pajak Berganda (P3B).

Kedua, diihapuskannya tahap permohonan pembiicaraan awal atau diikenal dengan sebutan pre-fiiliing stage/pre-lodgment stage.

Ketiiga, perubahan mekaniisme terkaiit dengan permohonan APA yang dapat diiajukan atas seluruh atau sebagiian transaksii afiiliiasii domestiik dan/atau luar negerii dengan jangka waktu pengajuan 12-6 bulan sebelum diimulaiinya periiode APA diimaksud.

Adapun kelengkapan permohonan APA diiubah dengan hanya menyertakan laporan keuangan dan transfer priiciing documentatiion untuk 3 tahun sebelumnya beriikut penjelasan penerapan priinsiip kelaziiman dan kewajaran usaha. Penyampaiiannya juga tiidak lagii diitujukan ke Diirektorat Perpajakan iinternasiional, tetapii cukup diisampaiikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajiib pajak terdaftar.

Keempat, perubahan terkaiit dengan jangka waktu yang dapat diicakup APA yang sebelumnya hanya 3 tahun untuk uniilateral dan 4 tahun untuk biilateral. Berdasarkan PMK 22/2020, jangka waktu tersebut diiperpanjang menjadii 5 tahun baiik untuk uniilateral maupun biilateral.

Keliima, telah diiatur ketentuan mengenaii pencabutan permohonan, pembatalan dan renegoiisasii APA yang pengaturan tersebut sebelumnya tiidak diiatur secara jelas dii dalam peraturan sebelumnya.

Terakhiir, diiberlakukannya ketentuan roll-back yang sebelumnya tiidak diiatur, yaiitu pemberlakuan hasiil kesepakatan harga transfer untuk tahun pajak sebelum periiode APA yang memenuhii ketentuan dan persyaratan tertentu.

Syarat iinii antara laiin fakta dan kondiisii transaksii afiiliiasii yang diimohonkan secara materiial sama dengan APA yang diisepakatii. Kemudiian pada tahun pajak diimaksud belum diiterbiitkan surat keputusan pajak atas pajak penghasiilan badan, dan tahun pajak iitu tiidak berada dalam daluwarsa penetapan. Dengan demiikiian, roll-back iinii dapat mencakup 5 tahun.

Penyederhanaan Prosedur
SEBAGAiiMANA diiketahuii, penerapan ketentuan roll-back ke tahun-tahun sebelumnya dapat membantu mencegah tiimbulnya sengketa pajak transfer priiciing (OECD Report, 2019). Harapannya, kebiijakan iitu dapat mencegah tiimbulnya sengketa transfer priiciing secara efektiif dan efiisiien.

Karena iitu, PMK 22/2020 menyempurnakan dan menambahkan ketentuan baru yang sebelumnya tiidak diiatur. Namun, apakah perubahan dalam tata cara pengajuan APA tersebut memberiikan daya tariik serta manfaat yang besar bagii wajiib pajak?

Perubahan aturan yang tertuang dalam PMK 22/2020 terliihat bertujuan menyederhanakan prosedur pengajuan permohonan APA sehiingga terasa lebiih hemat, siingkat dan efiisiien diibandiingkan dengan ketentuan sebelumnya.

Penyelesaiian APA yang terlalu lama karena prosedur yang panjang dan batas penyelesaiian yang tiidak jelas dapat diicegah oleh PMK 22/2020. Negosiiasii yang berlarut-larut diikhawatiirkan biisa meniimbulkan ketiidakpercayaan dan ketiidakpastiian hukum bagii wajiib pajak (Ngantung dan Tobiing, 2013).

Kesederhanaan prosedur pengajuan APA terliihat jelas dengan diitiiadakannya tahapan pre-fiiliing stage yang dalam praktiik dapat menghabiiskan waktu 3-4 bulan. Kemudahan laiinnya adalah mekaniisme penyampaiian permohonan APA yang kiinii dapat diiajukan ke KPP tempat wajiib pajak terdaftar.

Hal iinii sangat membantu wajiib pajak yang berdomiisiilii jauh darii kantor pusat Diitjen Pajak. PMK 22/2020 juga memberii panduan dan formuliir standar dalam mengajukan permohonan APA, dan kepastiian hukum pencabutan permohonan, renegosiiasii dan pembatalan yang dahulu tiidak diiatur.

Sebagaii penutup, kebiijakan roll-back diiyakiinii dapat meniingkatkan miinat wajiib pajak untuk mengajukan permohonan APA, sehiingga ke depan dapat menekan jumlah sengketa pajak transfer priiciing (OECD Report, 2019).

Berdasarkan penjelasan dii atas, dapat diisiimpulkan terbiitnya PMK 22/2020 diiharapkan menjadii iinsentiif pajak karena memberiikan kesederhanaan prosedur pengajuan permohonan APA dan juga kepastiian hukum, sehiingga diiharapkan menariik miinat wajiib pajak untuk memanfaatkan fasiiliitas APA.*