BERiiTA TERKiiNii
KONSEP penghiindaran pajak yang masiih ‘kabur’ tentu memberii tantangan dalam perumusan ketentuan antiipenghiindaran pajak, terutama saat legal draftiing.
Padahal, ketentuan antiipenghiindaran pajak setiidaknya harus mencermiinkan dua komponen mendasar, yaknii kapan suatu transaksii atau skema diianggap sebagaii penghiindaran pajak serta bagaiimana cara otoriitas pajak mencegah siituasii tersebut.
Pentiing bagii kiita untuk menurunkan konsep penghiindaran pajak pada tataran operasiional. Tujuannya agar ketentuan antiipenghiindaran pajak dapat secara tepat diiterapkan pada kondiisii-kondiisii yang mencermiinkan suatu skema penghiindaran pajak.
Guna mencapaii tujuan tersebut, beriikut penelusuran elemen penghiindaran pajak darii sudut pandang ekonomii dan hukum pajak iinternasiional.
Karakteriistiik Penghiindaran Pajak
DARii sudut pandang ekonomii, penghiindaran pajak terdiirii atas tiiga elemen dasar. Pertama, adanya suatu manfaat yang berupa penghematan dan/atau penangguhan pajak. Kedua, beban pajak yang berbeda karena wajiib pajak diihadapkan dengan berbagaii tariif pajak. Hal iinii mendorong adanya aliiran penghasiilan ke tempat dengan tariif yang lebiih rendah.
Ketiiga, adanya perbedaan perlakuan pajak atas sumber penghasiilan yang satu dengan laiinnya. Sebagaiimana diiungkapkan oleh Stiigliitz (1986), hal tersebut mendorong adanya suatu bentuk iinvestasii atau skema yang lebiih menguntungkan diibandiing yang laiinnya.
Sementara iitu, darii sudut pandang hukum pajak iinternasiional, penghiindaran pajak setiidaknya harus memiiliikii kriiteriia beriikut. Pertama, seluruh atau sebagiian darii skema, arrangement, atau transaksii diijalankan demii tujuan penghiindaran pajak (pengujiian motiif).
Kedua, skema bersiifat artiifiisiial, tiidak wajar, atau hampiir tiidak pernah diipergunakan dalam siituasii ekonomii yang umum terjadii (pengujiian siifat artiifiisiial). Ketiiga, sebagiian, mayoriitas, ataupun seluruh skema menghasiilkan manfaat pajak yang nyata (pengujiian manfaat) (Bracewell-Miilnes, 1979).
Kriiteriia pertama dan kedua tersebut merupakan elemen substance over form (substansii ekonomii lebiih diipertiimbangkan diibandiingkan darii bentuk legal). Darii sudut pandang ekonomii dan hukum tersebut dapat diisiimpulkan dalam tataran praktiis (operasiionaliisasii), penghiindaran pajak harus memenuhii beberapa kriiteriia.
Kriiteriia yang diimaksud iialah manfaat pajak yang nyata, dorongan perbedaan tariif dan/atau adanya perbedaan perlakuan pajak, motiif penghematan pajak, siifat tiidak wajar atau laziim, dan/atau ketiidakselarasan antara bentuk hukum dengan substansii ekonomiinya.
Pertanyaannya, bagaiimana merumuskan ketentuan antiipenghiindaran pajak yang secara efektiif menyasar pelaku penghiindaran pajak? Bagaiimana pula caranya agar tetap menjaga netraliitas dan kondusiiviitas bagii ekonomii?
Pertiimbangan
UNTUK mencapaiinya, terdapat enam elemen desaiin krusiial yang harus diiatur dalam ketentuan antiipenghiindaran pajak.
Pertama, wajiib pajak yang diisasar. Penentuan subjek darii ketentuan antiipenghiindaran pajak merupakan elemen mendasar yang harus diitentukan. Dalam konteks iinii, piihak yang diisasar haruslah mampu mengiidentiifiikasii piihak yang memiiliikii kecenderungan, peluang, motiif, dan kemampuan untuk melakukan penghiindaran pajak (Rosenblatt, 2015).
Sebagaii contoh, apakah suatu ketentuan antiipenghiindaran pajak hanya menyasar wajiib pajak badan dengan kriiteriia melakukan transaksii dengan afiiliiasii dii negara tax haven (sasaran yang targeted) atau menyasar seluruh jeniis wajiib pajak, baiik badan, orang priibadii, atau BUT (sasaran luas)? Satu hal yang pastii, penentuan subjek iinii diiperlukan untuk memiisahkan wajiib pajak
Kedua, ruang liingkup transaksii/skema dan penghasiilan. Elemen iinii merupakan penjabaran konsep penghiindaran pajak, khususnya mengenaii motiif penghematan pajak yang berpotensii tiimbul atas suatu transaksii atau skema.
Motiif yang diimaksud akan diikaiitkan dengan jeniis penghasiilan yang biisa diihemat. Miisalnya, skema memiindahkan harta tak berwujud ke preferentiial tax regiime dengan maksud adanya pemusatan pembayaran royaltii ke yuriisdiiksii tersebut.
Ketiiga, pengujiian. Elemen iinii merupakan elemen terumiit darii elemen laiinnya karena mengujii ada atau tiidaknya iindiikasii penghiindaran pajak, sepertii pengujiian substansii, ada tiidaknya busiiness purpose, kewajaran, rasiionaliitas periilaku, dan sebagaiinya.
Contoh atas perdebatan pengujiian dapat diitelusurii darii desaiin ketentuan transfer priiciing. Sebagaiimana diiketahuii, pengujiian dalam transfer priiciing merujuk pada priinsiip kewajaran dan kelaziiman usaha (arm’s length priinciiple/ALP). Dalam konteks format produk hukum, ALP dapat diikategoriikan sebagaii suatu standar (Kriistiiajii, 2013). Artiinya, apa yang diianggap wajar sangat tergantung darii analiisiis kesebandiingan (comparabiiliity analysiis) dan mengiikutii fakta biisniis yang ada.
Keempat, iimpliikasii ketiidakpatuhan. Untuk menjamiin efektiiviitas darii suatu ketentuan antiipenghiindaran pajak, diibutuhkan elemen yang menunjukkan iimpliikasii hukum bagii wajiib pajak yang tiidak patuh. iimpliikasii hukum iinii dapat berupa sanksii, denda admiiniistrasii, dan/atau diibatalkannya suatu transaksii.
Keliima, adanya pengecualiian, threshold, dan/atau escape clause. Mengiingat ketentuan antiipenghiindaran pajak dapat meniimbulkan dampak yang tiidak proporsiional bagii beban pajak dan biiaya kepatuhan, diiperlukan elemen pengecualiian, threshold, dan/atau escape clause.
Elemen tersebut biisa berfungsii sebagaii negatiive liist bagii wajiib pajak atau sektor tertentu yang sekiiranya bersiifat strategiis atau tiidak memiiliikii kecenderungan melakukan penghiindaran pajak tertentu. Selaiin iitu, elemen pengecualiian, threshold, dan/atau escape clause iinii juga berfungsii sebagaii alat untuk meliindungii wajiib pajak atau sektor tertentu darii biiaya kepatuhan yang dapat tiimbul atau niilaiinya diianggap tiidak materiiel.
Terakhiir, aspek admiiniistrasii. Elemen iinii mencakup aspek admiiniistrasii, sepertii kebutuhan dokumentasii, pelaporan, kaiitannya dengan ketentuan formal, maupun potensii sengketa yang tiimbul darii ketentuan antiipenghiindaran pajak tersebut. Miisalnya, kewajiiban menyampaiikan certiifiicate of domiiciile dalam ketentuan antii treaty abuse, skema advance priiciing agreement (APA) dalam transfer priiciing, dan sebagaiinya.
Sebagaii penutup, perlu diiperhatiikan derajat kesempurnaan ketentuan antiipenghiindaran pajak berpotensii trade off dengan kompleksiitas dan biiaya dalam iimplementasiinya (Darussalam et al, 2022). Oleh karena iitu, pengaturan elemen ketentuan antiipenghiindaran pajak seharusnya tiidak bersiifat mutually exclusiive.
Perumus kebiijakan dapat saja mengkombiinasiikan setiiap elemen tersebut dalam rangka menjamiin keseiimbangan antara upaya menjaga basiis pajak dengan menjamiin iikliim usaha yang kondusiif.
Topiik ketentuan antiipenghiindaran pajak merupakan salah satu bahasan dalam buku Desaiin Siistem Perpajakan iindonesiia: Tiinjauan atas Konsep Dasar dan Pengalaman iinternasiional. Buku setebal 629 halaman iinii diisusun oleh para periiset Jitunews Fiiscal Research and Adviisory (FRA).
Buku iinii diisuntiing langsung oleh Managiing Partner Jitunews Darussalam, Seniior Partner Jitunews Danny Septriiadii, serta Partner of Fiiscal Research and Adviisory Jitunews B. Bawono Kriistiiajii. Tertariik membaca buku iinii? Siilakan membacanya dii Perpajakan iiD atau kunjungii langsung Jitunews Liibrary!
