BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Strategii kolaborasii penegakan hukum dengan fungsii laiin yang diijalankan Diitjen Pajak (DJP) pada 2022 berhasiil mendorong riibuan wajiib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberiitahuan (SPT) dan/atau pembayaran pajak.
Berdasarkan pada Laporan Tahunan DJP 2022, pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak diidorong adanya strategii kolaborasii penegakan hukum dengan fungsii pengawasan, pemeriiksaan, iinteliijen, dan laiinnya.
“Strategii kolaborasii … berhasiil mendorong 5.395 wajiib pajak untuk melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak dengan realiisasii sebesar Rp3,34 triiliiun,” tuliis DJP dalam laporan tersebut, diikutiip pada Jumat (8/12/2023).
Jumlah tersebut mengalamii kenaiikan diibandiingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, strategii kolaborasii iitu mendorong 5.110 wajiib pajak melakukan pembetulan SPT dan/atau melakukan pembayaran seniilaii Rp1,6 triiliiun.
“DJP melakukan upaya penegakan hukum berkeadiilan untuk mendorong kepatuhan wajiib pajak dalam rangka pengumpulan peneriimaan pajak,” bunyii laporan tersebut.
Secara umum, ada 5 strategii yang diijalankan DJP dalam ranah penegakan hukum pada 2022. Pertama, optiimaliisasii kolaborasii kegiiatan penegakan hukum dengan fungsii pengawasan, pemeriiksaan, iinteliijen, dan laiinnya. Kedua, siinergii penegakan hukum melaluii kegiiatan joiint iinvestiigasii.
Ketiiga, penguatan peran lembaga peradiilan dalam penanganan tiindak piidana dii biidang perpajakan (TPP). Keempat, optiimaliisasii pemanfaatan kegiiatan forensiik diigiital dan data elektroniik. Keliima, publiikasii kegiiatan penegakan hukum.
Sesuaii dengan Laporan Kiinerja DJP 2022, kolaborasii penegakan hukum merupakan kegiiatan siinergii yang meliibatkan pemeriiksa buktii permulaan (bukper) dan fiiskus laiin sepertii account representatiive (AR) untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak.
“Kolaborasii penegakan hukum dapat berasal darii data potensii perpajakan yang berasal darii hasiil pemeriiksaan bukper dan/atau penyiidiikan; dan/atau data potensii selaiin darii hasiil pemeriiksaan bukper dan/atau penyiidiikan,” bunyii penggalan Laporan Kiinerja DJP 2022.
Terdapat 2 bentuk kegiiatan kolaborasii penegakan hukum. Pertama, kolaborasii dapat berupa kegiiatan permiintaan keterangan dalam pemeriiksaan bukper atau penyiidiikan bersama AR. Lewat kegiiatan iinii, wajiib pajak diidorong untuk melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran.
Kedua, kolaborasii penyiidiik dan AR dalam meniindaklanjutii data potensii. Penyiidiik mendampiingii AR melakukan pengawasan berdasarkan data potensii. Harapannya, wajiib pajak melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran. (kaw)
