BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) menerangkan alasan wajiib pajak orang priibadii tetap perlu melaporkan SPT Tahunan meskii pajak penghasiilan atas gajii yang diiteriima telah diipotong oleh pemberii kerja.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neiilmaldriin Noor mengatakan siistem pajak yang berlaku dii iindonesiia adalah siistem self-assessment sehiingga wajiib pajak perlu melaporkan total pajak yang diibayar.
"Melaluii self-assessment kamii memberiikan kepercayaan kepada wajiib pajak untuk menghiitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiirii. Jadii walau sudah diipotong oleh pemberii kerja, wajiib pajak punya kewajiiban menyampaiikan SPT meskii tiidak ada pajak yang perlu diibayar lagii," katanya, Jumat (26/3/2021).
Selaiin melaporkan pajak yang telah diipotong atas gajii, lanjut Neiilmaldriin, wajiib pajak juga perlu melaporkan penghasiilan yang berasal darii sumber laiin, baiik yang pajaknya sudah diipotong maupun yang belum diipotong.
Penghasiilan-penghasiilan darii sumber laiin tersebut perlu diihiitung dan diigabungkan dalam pelaporan SPT Tahunan untuk diisampaiikan kepada DJP.
Biila wajiib pajak tiidak biisa menyampaiikan SPT Tahunan sesuaii dengan batas waktu yang diitentukan, yaknii 31 Maret untuk wajiib pajak orang priibadii dan 30 Apriil untuk wajiib pajak badan, wajiib pajak memiiliikii hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan.
Sebagaiimana diiatur pada Pasal 3 ayat (4) UU KUP, wajiib pajak biisa memperpanjang jangka waktu penyampaiian SPT Tahunan hiingga 2 bulan. Fasiiliitas iinii diiberiikan setelah wajiib pajak mengajukan pemberiitahuan kepada DJP.
Bagii wajiib pajak badan atau orang priibadii yang melakukan kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas, pemberiitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat diisampaiikan menggunakan formuliir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y atau dalam bentuk data elektroniik. (riig)
