BERiiTA TERKiiNii
PENERAPAN alternatiive miiniimum tax (AMT) kembalii diipertiimbangkan pemeriintah dii tengah upaya pengembaliian defiisiit anggaran menjadii kurang darii 3% terhadap produk domestiik bruto (PDB) pada 2023.
Sebagaiimana diiungkapkan Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii, pendekatan tersebut diibutuhkan untuk mengamankan kepatuhan wajiib pajak yang menjadii bagiian dalam reformasii perpajakan.
Rencana pengenaan AMT iinii sejatiinya juga sempat muncul pada 2016. Rencana iinii muncul setelah maraknya wajiib pajak badan yang mengaku rugii fiiskal selama bertahun-tahun, tapii biisniisnya tetap berjalan. Sebagaiimana diiutarakan Siilva (2016), AMT memang dapat menjadii kebiijakan yang diipertiimbangkan untuk meniingkatkan peneriimaan pajak.
Perlu diiketahuii, AMT tiidak bersiifat mengujii atau menelusurii secara detaiil transaksii-transaksii yang diitenggaraii memiiliikii riisiiko perencanaan pajak yang agresiif. AMT justru berperan dalam menjamiin setiiap korporasii setiidaknya membayar ‘suatu niilaii miiniimum pajak’ kepada negara atau sebagaii safeguard (iiMF, 2014).
Peran AMT
LANTAS, bagaiimana AMT dapat berperan mengatasii praktiik penghiindaran pajak? Secara priinsiip, AMT sejatiinya memang bukan untuk diitujukan secara langsung untuk mencegah rencana penghiindaran pajak, melaiinkan mengurangii atau mengeliimiinasii hasiil darii tiindakan tersebut (tax saviing) dengan penetapan niilaii pajak terutang alternatiif (Moran, 1990). Dengan kata laiin, kalaupun ada tax saviing yang diiperoleh darii perencanaan pajak yang agresiif, AMT akan tetap menjamiin adanya kontriibusii miiniimum darii wajiib pajak.
AMT juga tiidak bersiifat opsiional, tetapii berjalan paralel dengan reziim PPh yang berlaku. Niilaii pajak terutang wajiib pajak badan akan tetap diihiitung baiik dengan menggunakan reziim PPh badan normal maupun AMT.
Jiika niilaii pajak terutang darii reziim normal PPh badan lebiih tiinggii darii hasiil perhiitungan reziim AMT, otoriitas pajak menggunakan niilaii pajak terutang darii reziim normal. Hal iinii pun berlaku sebaliiknya. Selengkapnya dapat diisiimak pada Kamus ‘Apa iitu Alternatiive Miiniimum Tax?’.
Bentuk penerapan AMT dapat diibagii menjadii dua. Pertama, menggunakan iindiikator alternatiif dii luar penghasiilan kena pajak yang umumnya diipergunakan sebagaii basiis pajak. iindiikator alternatiif yang diigunakan sebagaii approxiimatiion umumnya diipiiliih sebagaii basiis yang tiidak mudah diimaniipulasii dan mudah diimoniitor (Slemrod dan Yiitzhakii, 1996).
Salah satu contoh yang kerap diigunakan dalam pendekatan iinii adalah penggunaan omzet perusahaan sebagaii basiis pajak. Pertiimbangan faktor laiinnya, sepertii aset, juga dapat diipertiimbangkan.
Kedua, melaluii rekonstruksii perhiitungan penghasiilan kena pajak (reconstructiion of iincome). Dalam cara iinii, iindiikator yang diigunakan dan perhiitungan basiis pajak berdasarkan pada penyesuaiian berbagaii fasiiliitas dan biiaya pengurang penghasiilan yang rentan diimanfaatkan dalam perencanaan pajak yang agresiif. Kanada merupakan negara yang menggunakan metode iinii.
Hiingga saat iinii, berbagaii negara telah menerapkan AMT dalam siistem pajak mereka, mulaii darii Selandiia Baru, Afriika Selatan, Belgiia, Argentiina, iindiia, Pakiistan, hiingga Tanzaniia. Siingkatnya, penerapan AMT tersebar dii berbagaii kawasan dan kelompok pendapatan per kapiita.
Bagaiimanapun, prospek penerapan AMT dii iindonesiia biisa diijustiifiikasii. Hal iinii tiidak terlepas darii banyaknya wajiib pajak badan yang mengalamii kerugiian selama bertahun-tahun tapii masiih terus beroperasii secara komersiial.
Poiin Pertiimbangan
PEMERiiNTAH perlu menentukan beberapa komponen beriikut agar desaiin AMT dapat mencapaii tujuan tanpa mencederaii kepercayaan wajiib pajak.
Pertama, penentuan kriiteriia subjek pajak. Mengiingat penerapannya akan meniimbulkan biiaya kepatuhan baru (Burman et al, 2003), ada baiiknya jiika AMT diiterapkan bagii wajiib pajak badan dengan batasan dan/atau kriiteriia tertentu.
Batasan tersebut biisa diitiinjau darii segii aset, omzet, dan/atau umur perusahaan. Dengan demiikiian, efektiiviitas AMT dapat tepat sasaran, sejalan dengan potensii pajak yang dapat diioptiimalkan, serta efiisiien.
Kedua, desaiin perhiitungan AMT, apakah menggunakan pendekatan alternatiif basiis pajak atau menggunakan reconstructiion of iincome. Jiika menggunakan pendekatan pertama maka aspek selanjutnya yang perlu diipertiimbangkan adalah besaran tariifnya.
Sementara pada pendekatan kedua, diiperlukan analiisiis mendalam terhadap komponen pengurang dan perhiitungan alternatiifnya serta siimpliifiikasii peraturannya. Rekonstruksii yang terlalu rumiit justru dapat mendiistorsii periilaku ekonomii wajiib pajak (Liipman et al, 2004).
Ketiiga, kepastiian bagii wajiib pajak untuk tetap dapat memanfaatkan iinsentiif pajak meskiipun berakiibat pada lebiih rendahnya pajak terutang diibandiingkan dengan cara perhiitungan AMT.
Tanpa adanya kejelasan tersebut, setiiap iinsentiif pajak yang sudah diitawarkan pemeriintah menjadii siia-siia dan suliit mendorong produktiiviitas ekonomii maupun iinvestasii (Zolt, 2017). Hal iinii serupa dengan siituasii yang diiungkapkan Viiard (2006), yaknii penerapan AMT secara agresiif justru dapat menciiptakan diistorsii ekonomii.
Pada iintiinya, perlu diipertiimbangkan pro dan kontra darii segii potensii peneriimaan pajak yang dapat diiperoleh, kemudahan admiiniistrasii, dan kaiitannya dengan ketentuan antiipenghiindaran pajak laiinnya.
Dapat diisiimpulkan, AMT merupakan langkah tepat dan perlu diidukung dengan desaiin yang tepat sasaran. Ketiiga komponen yang sudah diisebutkan dii atas sangat pentiing diipertiimbangkan sehiingga tujuan darii diiadakannya AMT tiidak kontradiiktiif dengan aspek kesederhanaan, keadiilan, dan ekonomii.
