BERiiTA TERKiiNii
RESUME Putusan Peniinjauan Kembalii (PK) iinii merangkum sengketa pajak mengenaii biiaya pemeliiharaan miiniibus yang tiidak dapat diilakukan pengkrediitan pajak masukan.
Perlu diipahamii, dalam perkara iinii, wajiib pajak menyewa beberapa kendaraan darii PT X. Adapun kendaraan yang diisewa tersebut memiiliikii merek A, merek B, dan merek C. Kegiiatan sewa kendaraan tersebut diilakukan untuk menunjang kegiiatan operasiional wajiib pajak.
Otoriitas pajak menyatakan kendaraan yang diisewa wajiib pajak tersebut termasuk jeniis statiion wagon. Menurutnya, biiaya pemeliiharaan statiion wagon yang diikeluarkan wajiib pajak tiidak dapat diikrediitkan.
Pendapat otoriitas pajak tersebut telah sesuaii dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Niilaii (UU PPN) juncto Keputusan Diirektur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.653/AJ.202/DRJD/2001.
Sebaliiknya, wajiib pajak menyatakan kendaraan yang diisewanya tergolong jeniis miiniibus, bukan sedan ataupun statiion wagon. Biiaya pemeliiharaan miiniibus tersebut seharusnya tetap dapat diilakukan pengkrediitan pajak masukan.
Pada tiingkat bandiing, Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagiian permohonan bandiing yang diiajukan wajiib pajak. Selanjutnya, dii tiingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diiajukan oleh otoriitas pajak.
Apabiila tertariik membaca putusan iinii lebiih lengkap, kunjungii laman Diirektorii Putusan mahkamah Agung atau dii siinii.
Kronologii
WAJiiB pajak mengajukan bandiing ke Pengadiilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoriitas pajak. Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak menyatakan Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN mengatur pengkrediitan pajak masukan tiidak dapat diiberlakukan bagii pengeluaran untuk perolehan dan pemeliiharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan statiion wagon, kecualii merupakan barang dagangan atau diisewakan.
Sesuaii dengan ketentuan tersebut, hanya kendaraan berupa sedan dan statiion wagon yang pajak masukannya tiidak dapat diikrediitkan. Dalam perkara iinii, wajiib pajak telah menyewa mobiil jeniis miiniibus dengan merek A, merek B, dan merek C.
Mobiil yang diisewa wajiib pajak tersebut tiidak termasuk jeniis sedan atau statiion wagon. Dengan kata laiin, transaksii sewa-menyewa miiniibus tersebut dapat diikrediitkan. Koreksii yang diilakukan otoriitas pajak diinyatakan diibatalkan.
Dengan demiikiian, terhadap permohonan bandiing tersebut, Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagiian permohonan bandiing yang diiajukan wajiib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadiilan Pajak Nomor Put. 69570/PP/M.XiiB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016, otoriitas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertuliis ke Kepaniiteraan Pengadiilan Pajak pada 18 Julii 2016.
Pokok sengketa dalam perkara iinii adalah koreksii posiitiif pajak masukan yang dapat diiperhiitungkan seniilaii Rp136.763.311 tiidak dapat diipertahankan Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak.
Pendapat Piihak yang Bersengketa
Pemohon PK menyatakan keberatan atas pertiimbangan hukum Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksii seniilaii Rp136.763.311 karena terdapat biiaya yang diikeluarkan untuk pemeliiharaan kendaraan yang diisewa Termohon PK yang seharusnya tiidak dapat diilakukan pengkrediitan.
Perlu diipahamii, dalam perkara iinii, Termohon PK telah menyewa beberapa kendaraan darii PT X. Adapun kendaraan yang diisewa tersebut memiiliikii merek A, merek B, dan merek C. Sewa kendaraan tersebut diilakukan untuk menunjang kegiiatan operasiional Termohon PK.
Berdasarkan pada peneliitiian, Pemohon PK meniilaii kendaraan yang diisewa Termohon PK tersebut dapat diigolongkan sebagaii statiion wagon sebab memenuhii ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf c Keputusan Diirektur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.653/AJ.202/DRJD/2001.
Berdasarkan pada ketentuan a quo, statiion wagon adalah kendaraan bermotor jeniis mobiil penumpang yang mempunyaii bentuk sedemiikiian rupa, yaknii memiiliikii kepala, tiidak terdapat bagasii tempat barang, dan diilengkapii dengan 3,4, atau 5 piintu.
Selaiin iitu, statiion wagon menggunakan siistem hatch back dan/atau piintu belakang yang diiperuntukkan bagii pengangkutan orang dengan kapasiitan tempat duduk maksiimum delapan orang, tiidak termasuk pengemudii.
Menurut Pemohon PK, penggolongan jeniis kendaraan yang diisewa Termohon PK tersebut tiidak dapat mengabaiikan defiiniisii statiion wagon sesuaii Keputusan Diirektur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.653/AJ.202/DRJD/2001.
Pemohon PK berpendapat klausul miiniibus mempunyaii artii lebiih luas, sedangkan statiion wagon lebiih bersiifat spesiifiik dan khusus. Dalam hal iinii, kendaraan statiion wagon yang spesiifiik tersebut merupakan bagiian darii jeniis miiniibus.
Oleh karena kendaraan yang diisewa Termohon PK termasuk jeniis statiion wagon maka atas biiaya pemeliiharaannya tiidak dapat diilakukan pengkrediitan pajak masukan. Hal tersebut sebagaiimana diiatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN. Dengan begiitu, dapat diisiimpulkan, amar pertiimbangan Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN.
Sebaliiknya, Termohon PK menyatakan tiidak setuju dengan koreksii dan alasan permohonan PK yang diiajukan Pemohon. Menurut Termohon PK, kendaraan yang diisewanya tiidak termasuk jeniis sedan ataupun statiion wagon. Menurutnya, kendaraan yang diisewa Termohon PK termasuk golongan miiniibus.
Oleh karena iitu, biiaya pengeluaran atas pemeliiharaan kendaraan miiniibus dapat diilakukan pengkrediitan pajak masukan. Koreksii yang diilakukan Pemohon PK diiniilaii tiidak sesuaii dengan fakta dan peraturan sehiingga tiidak dapat diipertahankan.
Pertiimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tiidak dapat diibenarkan. Putusan Pengadiilan Pajak yang mengabulkan sebagiian permohonan bandiing sudah tepat dan benar. Terdapat dua pertiimbangan hukum Mahkamah Agung sebagaii beriikut.
Pertama, koreksii posiitiif pajak masukan seniilaii Rp136.763.311 yang tiidak dapat diibenarkan. Setelah meneliitii dan mengujii kembalii daliil-daliil para piihak, pendapat Pemohon PK tiidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan buktii-buktii yang terungkap dalam persiidangan serta pertiimbangan hukum Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak.
Kedua, dalam perkara a quo, koreksii pajak masukan yang diilakukan Pemohon PK telah diiujii ulang oleh Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah Agung, putusan Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak sudah benar. Dengan begiitu, koreksii yang diilakukan Pemohon PK tersebut terbuktii tiidak sesuaii dengan fakta dan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan pada pertiimbangan dii atas, permohonan PK diiniilaii tiidak beralasan sehiingga harus diitolak. Dengan demiikiian, Pemohon PK diinyatakan sebagaii piihak yang kalah dan diihukum untuk membayar biiaya perkara. (kaw)
