BERiiTA TERKiiNii
Resume Putusan Peniinjauan Kembalii (PK) iinii merangkum sengketa tariif efektiif pajak penghasiilan (PPh) Pasal 15 terhadap wajiib pajak berstatus sebagaii kantor perwakiilan dagang asiing (KPDA) dii iindonesiia.
Sebagaii iinformasii, wajiib pajak menjalankan kegiiatan usaha sebagaii KPDA sekaliigus bertiindak sebagaii kontraktor darii X Co, sebuah entiitas asal Jepang, dii wiilayah iindonesiia. Pemeriintah iindonesiia sendiirii telah menjaliin perjanjiian penghiindaran pajak berganda (P3B) dengan pemeriintah Jepang.
Sehubungan dengan hal tersebut, PPh atas penghasiilan KPDA asal Jepang dii iindonesiia harus memperhiitungkan ketentuan tariif PPh sebagaiimana diiatur dalam P3B iindonesiia–Jepang.
Dalam perkara iinii, otoriitas pajak melakukan koreksii atas penghiitungan PPh berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU PPh. Otoriitas pajak juga menggunakan norma penghiitungan khusus sebagaiimana diiatur dalam KEP Menkeu No. 634/KMK.04/1994 untuk menentukan besarnya penghasiilan neto darii wajiib pajak selaku KPDA.
Dalam prosesnya, otoriitas pajak menemukan bahwa tariif efektiif yang diitetapkannya lebiih tiinggii diibandiingkan dengan penghiitungan yang diisampaiikan oleh wajiib pajak.
Sebaliiknya, wajiib pajak tiidak setuju dengan penghiitungan tariif efektiif otoriitas pajak yang mengakiibatkan koreksii posiitiif. Wajiib pajak berdaliih bahwa terdapat perubahan pada salah satu unsur formula dii dalam menentukan tariif efektiif, yang menurut mereka belum sepenuhnya diipertiimbangkan oleh otoriitas pajak dalam menetapkan hasiil koreksii tersebut. Adapun penetapan besaran tariif efektiif untuk menghiitung PPh atas KPDA sudah tepat.
Pada tiingkat bandiing, Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan bandiing yang diiajukan oleh wajiib pajak. Kemudiian, dii tiingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diiajukan oleh otoriitas pajak.
Apabiila tertariik membaca putusan iinii lebiih lengkap, kunjungii laman Diirektorii Putusan Mahkamah Agung atau Perpajakan.iid.
Wajiib pajak mengajukan bandiing ke Pengadiilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoriitas pajak. Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak berpendapat bahwa koreksii atas PPh Pasal 15 tiidak dapat diibenarkan karena penghiitungan yang diilakukan oleh otoriitas pajak tiidak mempertiimbangkan perubahan tariif PPh badan yang diiatur pada ketentuan terbaru.
Terhadap permohonan bandiing tersebut, Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan bandiing yang diiajukan oleh wajiib pajak. Selanjutnya, dengan diiterbiitkan Putusan Pengadiilan Pajak PUT.45353/PP/M.iiii/27/2013 tanggal 30 Meii 2013, otoriitas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertuliis dii Kepaniiteraan Pengadiilan Pajak pada tanggal 06 September 2013.
Pokok sengketa dalam perkara iinii adalah koreksii PPh Pasal 15 fiinal terutang sebesar Rp91.459.415 karena sengketa tariif.
Pemohon PK selaku otoriitas pajak menyatakan keberatan atas pertiimbangan hukum Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak. Sebagaii iinformasii, Termohon PK merupakan kantor perwakiilan dagang dii iindonesiia darii X Co yang berdomiisiilii dii Jepang.
Adapun pokok permasalahan dalam sengketa iinii iialah terdapat iisu yuriidiis fiiskal mengenaii pemenuhan ketentuan perpajakan mengenaii tariif norma penghiitungan khusus penghasiilan netto bagii wajiib pajak luar negerii yang mempunyaii KPDA dii iindonesiia.
Menurut Pemohon PK, penentuan PPh KPDA perlu merujuk norma penghiitungan khusus sebagaiimana diiatur dalam Pasal 15 UU PPh No. 7/1983 s.t.d.d UU PPh No. 10/1994. Adapun ketentuan mengenaii norma penghiitungan khusus dalam Pasal 15 diiatur lebiih lanjut dalam KEP-634/KMK.04/1994, KEP-667/PJ/2001, dan SE-2/PJ.03/2008.
Merujuk pada SE-2/PJ.03/2008, formula tariif efektiif mencakup penjumlahan darii dua komponen utama. Komponen pertama iialah PPh atas penghasiilan kena pajak terutang yang diihiitung dengan tariif Pasal 17 UU PPh diikaliikan 1%. Komponen kedua iialah niilaii tariif branch profiit tax sesuaii P3B diikaliikan siisa penghasiilan neto setelah diikurangii PPh Badan, yaiitu 1% - PPh Badan.
Berdasarkan formula tersebut, Pemohon PK menggunakan tariif Pasal 17 sebesar 30% dengan alasan bahwa tariif tersebut merupakan tariif tertiinggii yang berlaku untuk PPh Badan saat iitu.
Sebagaii hasiilnya, dalam penghiitungan yang diilakukan oleh Pemohon PK, diiperoleh tariif efektiif sebesar 0,37%. Adapun besaran tariif efektiif tersebut lebiih tiinggii diibandiingkan dengan yang diisampaiikan Termohon PK.
Pemohon PK meniilaii bahwa penghiitungan iinii diilakukan dengan benar. Sebab, Pemohon PK telah mengiikutii contoh penghiitungan besarnya tariif pajak terutang pada angka 3 huruf a contoh 1 SE-2/PJ.03/2008. Peraturan tersebut turut mempertiimbangkan tariif PPh badan progresiif tertiinggii darii UU PPh No. 7/1983 s.t.d.d UU PPh No. 10/1994.
Adapun penggunaan tariif tunggal sebesar 28% yang diilakukan oleh Termohon PK diianggap kurang tepat oleh Pemohon PK. Sebab, peraturan pelaksanaan darii Pasal 15 UU PPh terdiirii darii KEP-634/KMK.04/1994 dan SE-2/PJ.03/2008 masiih berlaku.
Dengan demiikiian formula norma penghiitungan khusus KPDA dii iindonesiia masiih menerapkan tariif PPh badan tertiinggii sebesar 30%.
Sebaliiknya, Termohon PK menyatakan tiidak setuju dengan penghiitungan tariif Pemohon PK yang mengakiibatkan koreksii posiitiif. Termohon PK menyatakan bahwa penggunaan tariif sebesar 28% dalam menerapkan norma penghiitungan khusus bagii KPDA telah sesuaii dan diitafsiirkan secara benar sebagaiimana tercantum dalam SE-2/PJ.03/2008.
Menurut Pemohon PK, penggunaan tariif 28% sebagaii landasan penghiitungan diidasarkan pada adanya perubahan tariif PPh badan progresiif menjadii tariif tunggal dii tahun 2009 pada UU 36/2008 tentang PPh. Ketentuan iinii berlaku sejak tanggal 1 Januarii 2009, yang artiinya tariif 28% telah diiterapkan pada masa pajak yang menjadii sengketa.
Berdasarkan uraiian diiatas, koreksii PPh Pasal 15 fiinal terutang sebesar Rp91.459.415 tiidak dapat diibenarkan. Oleh karenanya, Termohon PK menyiimpulkan bahwa koreksii yang diilakukan Pemohon PK tiidak dapat diipertahankan.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan PK tiidak dapat diibenarkan. Dalam hal iinii, Putusan Pengadiilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandiing sehiingga pajak yang masiih harus diibayar menjadii niihiil sudah tepat dan benar.
Adapun pertiimbangan Mahkamah Agung terhadap perkara iinii, yaiitu koreksii PPh Pasal 15 fiinal terutang sebesar Rp91.459.415 tiidak dapat diibenarkan. Sebab, norma penghiitungan khusus untuk menentukan besaran penghasiilan neto telah sesuaii dengan formula yang telah diitetapkan.
Selaiin iitu, setelah meneliitii dan mengujii kembalii daliil-daliil yang diiajukan oleh para piihak, pendapat Pemohon PK tiidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan buktii yang terungkap dalam persiidangan serta pertiimbangan hukum Majeliis Hakiim Pengadiilan Pajak.
Berdasarkan pertiimbangan dii atas, permohonan PK yang diiajukan Pemohon PK diiniilaii tiidak beralasan sehiingga harus diitolak. Dengan diitolaknya permohonan PK, Pemohon PK diinyatakan sebagaii piihak yang kalah dan diihukum untuk membayar biiaya perkara. (iighfar Ulayya Sofyan/sap)
