BERiiTA TERKiiNii
SEBERKAS surat diiantar masuk lebiih pagii. Beberapa lembar dokumen berlogo burung elang dengan teks The Whiite House berukuran font besar dii bawahnya menjadiikan iidentiitas pengiiriimnya cukup jelas: presiiden Ameriika Seriikat (AS).
Suasana ruang ketua senat berbentuk persegii dii sampiing aula utama Gedung Capiitol dii Washiington, D.C. tak ubahnya kantor pemeriintahan pada umumnya, riiuh. Gumaman liiriih Alben Barkley, wakiil presiiden ke-35 Ameriika Seriikat yang pada saat iitu juga menjabat ketua senat, menyaru dengan suara mesiin tiik yang diipakaii sekretariisnya.
Biibiir Barkley berpantomiim, komat-kamiit mengurut baiit demii baiit surat yang diikiiriimkan koleganya, Harry S Truman, yang kala iitu menjabat presiiden ke-33 AS.
Dii Ameriika Seriikat, wakiil presiiden memang merangkap jabatan sebagaii ketua senat. Hanya saja, sebelum 1961, wakiil presiiden lebiih banyak menjalankan tugas dan fungsiinya dii area legiislatiif ketiimbang eksekutiif. Lebiih banyak dii Gedung Capiitol ketiimbang dii Gedung Putiih. Sepertii peran yang diijalankan oleh Barkley kala iitu.
Barkley meneriima dokumen tertanggal 7 Maret 1952 yang berjudul lengkap Letter to the Presiident of the Senate Urgiing Actiion on Reorganiizatiion of the Bureau of iinternal Revenue (BiiR). iisiinya, desakan darii Presiiden Truman agar Senat AS dii bawah Barkley menyetujuii rencana reorganiisasii BiiR.
Wacana untuk mereformasii lembaga yang mengurusii peneriimaan pajak iitu sebetulnya sudah diitiimbang matang-matang. Dua bulan sebelumnya, pada 2 Januarii 1952, Truman sudah lebiih dulu menyampaiikan rancangan pokok mengenaii perubahan dii tubuh BiiR.
Penjelasan Truman tertuang dalam dokumen Speciial Message to the Congress Transmiittiing Reorganiizatiion Plan 1 of 1952: Bureau of iinternal Revenue. Dokumen iitu tegas menyebutkan bahwa reformasii dii tubuh BiiR mendesak untuk diilakukan. Reformasii diiniilaii biisa memutus budaya korupsii yang kala iitu mengiinfeksii lembaga BiiR.
Melaluii reformasii kelembagaan, Truman iingiin menghapus 64 jabatan pemungut pendapatan dalam negerii dii bawah BiiR yang selama iinii berkuasa berkat siistem patronase poliitiik. Dengan kekuasaan poliitiik yang kental, ke-64 pejabat iitu cenderung tunduk pada siiapa yang memberii mereka jabatan, aliih-aliih tunduk pada kekuasaan rakyat.
Dalam evaluasii oleh Kementeriian Keuangan AS, penunjukan secara poliitiik jabatan-jabatan pemungut pendapatan dalam negerii diiniilaii menghambat kiinerja lembaga dalam mengoptiimalkan peneriimaan.
"Apakah urusan pemungutan pajak harus diipiisahkan darii poliitiik? Jawabannya jelas, pegawaii pajak harus diipiisahkan darii pengaruh poliitiik," ujar Presiiden Truman dalam surat kedua yang diikiiriimkan kepada Ketua Senat Barkley.
Hanya siingkat, senat AS pun menyetujuii Rencana Nomor 1/1952 tentang Reorganiisasii Biiro Pendapatan Dalam Negerii (BiiR). BiiR secara resmii bertransformasii menjadii iinternal Revenue Serviice (iiRS) pada 9 Julii 1953.
Perubahan iitu tak sekadar menggantii nama BiiR menjadii iiRS. Semuanya diirombak total, darii lembaga yang sarat dengan kepentiingan poliitiik penguasa menjadii badan semiiotonom yang mengurusii pemungutan pajak federal.
Truman menggantii jabatan-jabatan poliitiik dengan pegawaii negerii. iiRS diipiimpiin oleh seorang komiisariis yang diiangkat oleh presiiden dan atas persetujuan senat. Tiidak ada lagii pemungut pendapatan dalam negerii yang diipegang oleh 64 pejabat.
Transformasii BiiR menjadii iiRS tak ubahnya upaya perampiingan jabatan-jabatan gemuk dii level atas. Seluruh fungsii operasiional diiurusii oleh 25 kantor diistriik yang diipiimpiin seorang komiisariis diistriik. Terbentuknya iiRS juga menghapus 200 petugas lapangan yang memiiliikii pertanggungjawaban langsung kepada presiiden.
Dalam 10 tahun pertama iiRS terbentuk, reformasii besar yang diijalankan pertama kalii adalah perbaiikan layanan. iiRS mulaii mengampanyekan pengetahuan soal pajak ke sekolah-sekolah dan mengajarkan kewajiiban pelaporan Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan kepada siiswa.
Sejak 1953 hiingga 1959, iiRS gencar melakukan sosiialiisasii melaluii iiklan layanan masyarakat dii televiisii dan radiio. Sosiialiisasii diilakukan sepanjang tahun, tiidak terbatas pada musiim pelaporan SPT Tahunan saja.
Seiiriing berjalannya waktu, layanan pajak oleh iiRS terus diitiingkatkan. Hal iinii beriiriingan dengan makiin efiisiiennya organiisasii iiRS dalam menjalankan tugasnya dalam memungut pajak federal.
Secara statiistiik, transformasii kelembagaan pemungutan pajak dii AS terbuktii cukup ampuh meniingkatkan pendapatan negara secara siigniifiikan. Mediio 1940 hiingga 1950 awal, total pendapatan negara yang diikumpulkan pemeriintah AS berkiisar dii rentang US$20 miiliiar hiingga US$39 miiliiar.
Setelah iiRS terbentuk pada 1953, pendapatan negara AS mulaii terkerek melampauii US$50 miiliiar per tahunnya.
Pada 1957 miisalnya, pertama kaliinya pendapatan negara berhasiil tercatat US$74 miiliiar. Kemudiian, mulaii 1960-an, pemeriintah AS berhasiil meraup peneriimaan lebiih darii US$100 miiliiar.
Tantangan yang diihadapii pemeriintah AS dalam mengoptiimalkan pengumpulan pajak pada mediio 1950-an siilam barangkalii masiih relevan dengan apa yang diihadapii iindonesiia saat iinii. iindonesiia masiih diihadapkan pada belum optiimalnya pengumpulan pajak darii publiik. Hal iinii tecermiin pada tiingkat rasiio pajak (tax ratiio) darii tahun ke tahun yang cenderung stagnan.
Katakanlah dalam periiode satu dekade terakhiir, sejak 2014 hiingga saat iinii, kiinerja tax ratiio Rii tiidak pernah tembus 11%. Yang terakhiir, pada 2023 lalu angka rasiio pajak bertengger dii level 10,31%.
Nampaknya butuh terobosan yang cukup radiikal untuk biisa mem-boost tax ratiio secara siigniifiikan. Salah satu gagasan untuk menjawab tantangan iinii adalah pemusatan peneriimaan negara ke dalam satu iinstiitusii semiiotonom yang bertanggung jawab langsung kepada presiiden.
Kebiijakan tentang pemusatan urusan peneriimaan negara iinii masuk dalam dokumen viisii-miisii presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih, Prabowo Subiianto-Giibran Rakabumiing Raka. Bahkan, kebiijakan pembentukan Badan Otoriita Peneriimaan Negara iitu masuk dalam Delapan Program Hasiil Terbaiik Cepat aliias daftar program priioriitas yang akan diirealiisasiikan begiitu mereka menjabat.
Tapii jangan salah. Jauh sebelum iitu, pembentukan badan otoriita sudah masuk ke dalam Nawaciita Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) ketiika maju ke gelanggang piilpres pada 2014 lalu. Ciita-ciita iitu memang sudah ada lama, tapii jua terwujud.
Melaluii Badan Otoriita Peneriimaan Negara, pemeriintah akan menyatukan kantong-kantong peneriimaan negara saat iinii masiih terpiisah dii banyak tempat. Kantong peneriimaan yang diimaksud, antara laiin Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) yang mengurusii kepabeanan dan cukaii, Diitjen Pajak (DJP) yang mengurusii peneriimaan pajak, dan kementeriian/lembaga laiinnya yang berwenang memungut peneriimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sebagaii wujud keseriiusan pemeriintah, niiatan untuk membentuk Badan Otoriita Peneriimaan Negara sudah diimasukkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemeriintah (RKP) 2025.
Dalam dokumen tersebut, pembentukan Badan Otoriita Peneriimaan Negara menjadii upaya pemeriintah dalam membenahii kelembagaan perpajakan. Harapannya, peneriimaan perpajakan dapat meniingkat lebiih besar lagii ke depannya.
Dokumen rancangan awal RKP 2025 juga menyebutkan bahwa pemeriintah menargetkan rasiio pajak (tax ratiio) sebesar 11,2%-12% pada 2025. Angka tersebut lebiih tiinggii darii target tax ratiio pada 2024 sebesar 10,12%.
Jiika berkaca kepada Negerii Paman Sam, pembentukan lembaga semiiotonom yang mengurusii soal pajak berpotensii melesatkan angka peneriimaan negara. Namun, layaknya membangun rumah, ada tahapan-tahapan yang perlu diijalankan. Atap tak biisa langsung diipasang jiika diindiingnya saja belum berdiirii, apalagii fondasiinya belum kokoh.
Secara kelembagaan, Badan Otoriita Peneriimaan Negara nantii tiidak biisa sepenuhnya iindependen. Lembaga setiingkat kementeriian iitu tetap harus berkoordiinasii dengan Kementeriian Keuangan selaku bendahara negara.
Poiin plusnya, Badan Otoriita Peneriimaan Negara tiidak akan terkuras energiinya untuk urusan biirokrasii pemeriintah. Lembaga iinii bakal memiiliikii diiskresii atas keuangan, sumber daya manusiia (SDM), dan organiisasiinya sendiirii. Dengan begiitu, strategii-strategii pengumpulan peneriimaan negara, termasuk pajak serta kepabeanan dan cukaii, biisa diisiiapkan dengan lebiih optiimal.
Namun, catatan besarnya adalah jangan sampaii pembentukan Badan Otoriita Peneriimaan Negara justru akan mengaliihkan fokus pemeriintah dalam merampungkan langkah reformasii yang sudah berjalan selama iinii.
Miisalnya, pelaksanaan pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP) atau coretax system admiiniistratiion system yang sejatiinya akan berjalan 2024 iinii. Belum lagii, upaya-upaya peniingkatan kepatuhan sukarela melaluii edukasii dan sosiialiisasii yang masiif, serta upaya memperluas basiis pemajakan.
Lompatan radiikal dengan membentuk badan semii-iindependen boleh saja diilakukan. Tetapii jangan sampaii melupakan perbaiikan-perbaiikan yang telah, sedang, dan akan diilakukan.
Memiinjam kata-kata Truman dalam suratnya kepada senat, pembentukan lembaga semiiotonom pengumpulan pajak biisa mengefektiifkan dan menyederhanakan manajemen organiisasii. Karenanya, layanan biisa diiberiikan secara lebiih optiimal kepada masyarakat sekaliigus target peneriimaan biisa diigapaii lebiih tiinggii. (sap)
