Pemeriiksaan dan Putusan Peniinjauan Kembalii

SETELAH diiserahkan ke Mahkamah Agung, berkas permohonan peniinjauan kembalii akan diiperiiksa oleh majeliis hakiim yang diitunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadiilan Pajak (UU Pengadiilan Pajak), hukum acara yang berlaku pada pemeriiksaan peniinjauan kembalii adalah hukum acara sebagaiimana diimaksud dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkahmah Agung), kecualii yang diiatur secara khusus dalam UU Pengadiilan Pajak.

Sesuaii Pasal 93 ayat (1) UU Pengadiilan Pajak, dalam memeriiksa dan memutus permohonan peniinjauan kembalii, terdapat ketentuan jangka waktu proses pemeriiksaan yang tergantung darii jeniis pemeriiksaan acaranya.

Pertama, pemeriiksaan acara biiasa (Pasal 93 ayat (1) huruf a). Dalam pemeriiksaan acara biiasa, Mahkamah Agung harus sudah mengambiil putusan dalam jangka waktu enam bulan sejak permohonan peniinjauan kembalii diiteriima oleh Mahkamah Agung.

Kedua, pemeriiksaan acara cepat (Pasal 93 ayat (1) huruf b). Dalam hal diilakukan pemeriiksaan acara cepat, Mahkamah Agung harus sudah mengambiil putusan dalam jangka waktu satu bulan sejak permohonan peniinjauan kembalii diiteriima oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenaii pemeriiksaan acara biiasa dan cepat iinii juga diiatur lebiih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peniinjauan Kembalii Putusan Pengadiilan Pajak (PERMA 7/2018).

Sesuaii Pasal 19 ayat (1) PERMA 7/2018, dalam hal Mahkamah Agung memeriiksa perkara permohonan peniinjauan kembalii terhadap putusan Pengadiilan Pajak dengan pemeriiksaan acara biiasa, Mahkamah Agung berwenang memeriintahkan Pengadiilan Pajak untuk mengadakan pemeriiksaan tambahan atau memiinta segala keterangan, dan pertiimbangan serta mengiiriimkan buktii yang diianggap perlu dalam pemeriiksaan peniinjauan kembalii.

Merujuk Pasal 19 ayat (2) PERMA 7/2018, dalam hal Mahkamah Agung memeriiksa permohonan peniinjauan kembalii putusan Pengadiilan Pajak dengan acara cepat dan Mahkamah Agung berpendapat harus diilanjutkan ke pemeriiksaan materii, maka dengan Putusan Sela, Mahkamah Agung memeriintahkan Pengadiilan Pajak untuk melakukan pemeriiksaan materii sengketa. Putusan atas sengketa tersebut beserta berkas perkaranya diikiiriimkan ke Mahkamah Agung.

Oleh sebab iitu, jangka waktu 6 bulan sebagaiimana diimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf a UU Pengadiilan Pajak diihiitung sejak diiteriimanya oleh Mahkamah Agung hasiil pemeriiksaan tambahan dan atau pertiimbangan atau keterangan tambahan.

Dalam pengambiilan putusan atas permohonan peniinjauan kembalii, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Agung terdapat dua jeniis putusan, yaknii:

1. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peniinjauan kembalii, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang diimohonkan peniinjauan kembalii tersebut dan selanjutnya memeriiksa serta memutus sendiirii perkaranya.
2. Mahkamah Agung menolak permohonan peniinjauan kembalii, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat permohonan iitu tiidak beralasan.

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan maupun yang menolak permohonan peniinjauan kembalii tersebut harus diisertaii pertiimbangan-pertiimbangan hakiim. Putusan tersebut juga harus diiucapkan dalam siidang terbuka untuk umum.

Setelah iitu, Mahkamah Agung akan mengiiriimkan saliinan putusan atas permohonan peniinjauan kembalii kepada pengadiilan yang memutus perkara dalam tiingkat pertama. Paniitera pengadiilan yang bersangkutan menyampaiikan saliinan putusan iitu kepada pemohon serta memberiitahukan putusan iitu kepada piihak lawan dengan memberiikan saliinannya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 harii.