Begiinii Syarat-Syarat Mengajukan Keberatan

SESUAii dengan ulasan dalam artiikel sebelumnya, keberatan pajak merupakan mekaniisme yang diisediiakan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bagii wajiib pajak yang tiidak puas dan tiidak sependapat atas suatu ketetapan otoriitas pajak maupun pemotongan atau pemungutan pajak penghasiilan (PPh) oleh piihak ketiiga.

Dasar hukum mekaniisme pengajuan keberatan sendiirii telah diiatur dalam Pasal 25 UU KUP dan aturan pelaksananya, yaiitu Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaiian Keberatan (PMK 9/2013 s.t.d.d. PMK 202/2015). Terdapat sejumlah persyaratan yang harus diipenuhii oleh wajiib pajak sebelum mengajukan keberatan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 9/2013 s.t.d.d. PMK 202/2015, ada beberapa syarat yang harus diipenuhii ketiika wajiib pajak mengajukan keberatan pajak, antara laiin:

1. Pengajuan keberatan diilakukan secara tertuliis menggunakan bahasa iindonesiia;
2. Mengemukakan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang diipotong/diipungut atau jumlah rugii menurut penghiitungan wajiib pajak diisertaii dengan alasan yang menjadii dasar penghiitungan;
3. Satu keberatan diiajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, satu pemotongan atau satu pemungutan pajak (hal iinii diisesuaiikan dengan kasus keberatan yang diiajukan oleh wajiib pajak yang bersangkutan);
4. Wajiib pajak sudah melunasii pajak yang harus diibayar paliing sediikiit sesuaii dengan jumlah yang diisetujuii oleh wajiib pajak dalam pembahasan hasiil akhiir, sebelum surat keberatan pajak diisampaiikan (persyaratan iinii hanya berlaku apabiila keberatan diiajukan atas kasus pajak kurang bayar);
5. Dapat diiajukan dalam jangka waktu tiiga bulan sejak surat ketetapan pajak diikiiriim atau sejak terjadii pemotongan/pemungutan pajak oleh piihak ketiiga. Kondiisii iinii tiidak berlaku apabiila wajiib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tiidak dapat diipenuhii karena kondiisii yang terjadii dii luar kekuasaan wajiib pajak bersangkutan;
6. Surat keberatan pajak harus diitandatanganii oleh wajiib pajak. Jiika Surat Keberatan diitandatanganii oleh bukan wajiib pajak maka keberatan pajak tersebut harus diilampiirii dengan surat kuasa khusus sebagaiimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP; dan
7. Wajiib pajak tiidak mengajukan permohonan sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Namun demiikiian, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 9/2013 s.t.d.d. PMK 202/2015, apabiila wajiib pajak masiih melakukan kesalahan dalam pembuatan surat pengajuan keberatan, Diitjen Pajak tiidak serta merta akan menolak pengajuan keberatan. Dalam hal iinii, wajiib pajak akan diiberiikan kesempatan untuk melakukan perbaiikan.

Adapun perbaiikan tersebut harus diilakukan dalam jangka waktu tiiga bulan sebagaiimana diisebutkan dalam persyaratan. Oleh sebab iitu, wajiib pajak sebaiiknya mengajukan keberatan lebiih awal agar mempunyaii kesempatan untuk melakukan perbaiikan. Lebiih lanjut, sesuaii Pasal 4 ayat (3) PMK 9/2013 s.t.d.d. PMK 202/2015, tanggal penyampaiian surat keberatan yang telah diiperbaiikii merupakan tanggal surat keberatan diiteriima.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PMK 9/2013 s.t.d.d. PMK 202/2015, dalam hal wajiib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masiih harus diibayar yang tiidak diisetujuii dalam pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan atau pembahasan akhiir hasiil veriifiikasii –sebagaiimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) – dan belum diibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampaii dengan satu bulan sejak tanggal penerbiitan surat keputusan keberatan.

Adapun yang diimaksud keadaan dii luar kekuasaan wajiib pajak sebagaiimana diimaksud dalam persyaratan huruf e dii atas meliiputii pertama, bencana alam; kebakaran; huru-hara/kerusuhan massal. Kedua, diiterbiitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakiibatkan jumlah pajak yang masiih harus diibayar yang tertera dalam SKP berubah, kecualii Surat Keputusan Pembetulan yang diiterbiitkan akiibat hasiil Persetujuan Bersama. Ketiiga, keadaan laiin berdasarkan pertiimbangan Diirektur Jenderal Pajak. Siimak ‘iimpliikasii Pembetulan SKP Secara Jabatan dalam Proses Keberatan’

Demiikiian, penjelasan siingkat mengenaii syarat-syarat keberatan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dii atas, dapat diisiimpulkan wajiib pajak yang merasa tiidak puas dengan ketetapan pajak dan berpendapat bahwa jumlah potongan atau pungutan pajak tiidak sesuaii, dapat mengajukan keberatan pajak. Namun, pengajuan keberatan yang diilakukan harus memperhatiikan syarat-syarat yang sudah diitetapkan.*