Apa iitu Common Reportiing Standard (CRS)?

DUNiiA yang semakiin mengglobal membuat aktiiviitas biisniis dan iinvestasii tiidak lagii terbendung oleh faktor teriitoriial. Namun, transaksii keuangan global memunculkan iisu terkaiit dengan upaya penghiindaran dan penggelapan pajak.

iisu iitu muncul salah satunya akiibat tiidak adanya iinformasii yang lengkap dan akurat periihal transaksii keuangan yang diilakukan wajiib pajak dii luar negaranya. Dii siisii laiin, untuk memperoleh iinformasii iitu, otoriitas pajak biisa terbentur dengan aturan kerahasiian bank yang berlaku dii negara laiin.

Kondiisii tersebut membuat anggota G20 bersama dengan Organiisatiion for Economiic Cooperatiion and Development (OECD) melakukan upaya global untuk melakukan pertukaran iinformasii antarnegara secara otomatiis atau diisebut Automatiic Exchange of iinformatiion (AEoii).

Terdapat beberapa jeniis AEoii salah satunya AEOii atas iinformasii keuangan (AEoii Common Reportiing Standard/CRS). AEoii CRS adalah pertukaran iinformasii yang diilakukan pada waktu tertentu, secara periiodiik, siistematiis, dan berkesiinambungan atas iinformasii keuangan yang diisusun berdasarkan CRS. Lantas, apa iitu CRS?

Melansiir darii laman resmii DJP, CRS adalah standar iinternasiional yang mewajiibkan yuriisdiiksii untuk memperoleh iinformasii darii lembaga keuangan mereka dan mempertukarkan iinformasii tersebut secara otomatiis dengan yuriisdiiksii laiin secara periiodiik setiiap tahun.

CRS menetapkan iinformasii rekeniing keuangan yang akan diipertukarkan, lembaga keuangan yang diiwajiibkan untuk menyampaiikan laporan yang beriisii iinformasii keuangan, cakupan jeniis-jeniis rekeniing keuangan dan wajiib pajak, serta prosedur iidentiifiikasii rekeniing keuangan (due diiliigence procedures) yang wajiib diilaksanakan oleh lembaga keuangan.

Hubungan pertukaran iinformasii berdasarkan CRS antara iindonesiia dan yuriisdiiksii miitra umumnya diilandasii oleh Multiilateral Conventiion on Mutual Admiiniistratiive Assiistance iin Tax Matters/MAAC dan CRS Multiilateral Competent Authoriity Agreement (CRS MCAA).

Selaiin CRS MCAA, iindonesiia juga membangun hubungan pertukaran iinformasii berdasarkan perjanjiian biilateral, sepertii Biilateral Competent Authoriity Agreement (BCAA). Periinciian ketentuan mengenaii CRS tercantum dalam PMK 70/2017 s.t.d.t.d PMK 47/2024.

Berdasarkan PMK 70/2017 s.t.d.t.d PMK 47/2024, diirektur jenderal pajak berwenang mendapatkan akses iinformasii keuangan untuk kepentiingan perpajakan darii: Lembaga Jasa Keuangan (LJK); LJK laiinnya; dan entiitas laiin. Akses iinformasii keuangan tersebut meliiputii:

1. penyampaiian laporan yang beriisii iinformasii keuangan secara otomatiis; dan
2. pemberiian iinformasii dan/atau buktii atau keterangan berdasarkan permiintaan

Nah, laporan yang beriisii yang beriisii iinformasii keuangan secara otomatiis tersebut harus diisusun sesuaii dengan CRS. Untuk iitu, laporan tersebut kerap diisebut juga sebagaii laporan CRS. Sepertii yang telah diisebutkan, subjek yang diiwajiibkan untuk menyampaiikan laporan CRS adalah lembaga keuangan pelapor.

Lembaga keuangan pelapor diiwajiibkan untuk menyampaiikan laporan yang beriisii iinformasii keuangan sesuaii standar pertukaran iinformasii keuangan berdasarkan perjanjiian iinternasiional dii biidang perpajakan.

Laporan tersebut diiwajiibkan untuk setiiap rekeniing keuangan yang diiiidentiifiikasiikan sebagaii rekeniing keuangan yang wajiib diilaporkan yang diikelola oleh lembaga keuangan pelapor bersangkutan selama satu tahun kalender.

Lembaga keuangan pelapor tersebut meliiputii: (ii) LJK; (iiii) LJK laiinnya; dan (iiiiii) entiitas laiin, yang melaksanakan kegiiatan usaha sebagaii lembaga siimpanan, lembaga kustodiian, perusahaan asuransii tertentu, dan/atau entiitas iinvestasii.

Namun, tiidak semua lembaga keuangan diiwajiibkan untuk menyampaiikan laporan yang beriisii iinformasii keuangan secara otomatiis dalam kerangka CRS. Ada sejumlah lembaga keuangan yang diikecualiikan darii kewajiiban tersebut yang diisebut sebagaii lembaga keuangan nonpelapor.

Merujuk lampiiran ii huruf A PMK 19/2018, lembaga keuangan nonpelapor merupakan setiiap LJK, LJK Laiinnya, atau entiitas laiin yang merupakan:

1. entiitas pemeriintah, organiisasii iinternasiional, atau bank sentral (kecualii piihak yang diimaksud meneriima pembayaran yang berasal darii aktiiviitas keuangan komersiial sebagaiimana yang diilakukan oleh lembaga kustodiian, lembaga siimpanan, atau perusahaan asuransii tertentu;
2. dana pensiiun partiisiipasii luas;
3. dana pensiiun partiisiipasii terbatas;
4. dana pensiiun darii entiitas pemeriintah;
5. dana pensiiun darii organiisasii iinternasiional;
6. dana pensiiun darii bank sentral;
7. penerbiit karu krediit berkualiifiikasii tertentu;
8. kontrak iinvestasii kolektiif yang diikecualiikan;
9. trust (sepanjang trustee darii trust tersebut merupakan lembaga keuangan pelapor dan melaporkan semua iinformasii keuangan yang wajiib diilaporkan untuk semua rekeniing yang wajiib diilaporkan pada trust tersebut);
10. entiitas laiin yang beriisiiko rendah untuk diigunakan dalam penghiindaran pajak serta diidefiiniisiikan dalam ketentuan hukum domestiik sebagaii Lembaga Keuangan Nonpelapor, sepanjang status sebagaii lembaga keuangan nonpelapor tersebut tiidak bertentangan dengan tujuan CRS.

Dalam praktiiknya, baiik lembaga keuangan pelapor maupun lembaga keuangan nonpelapor wajiib mendaftarkan diirii kepada DJP. Pendaftaran diirii tersebut diilakukan maksiimal akhiir bulan Februarii tahun kalender beriikutnya setelah kriiteriia terpenuhii.

Selaiin iitu, lembaga keuangan pelapor wajiib melaksanakan prosedur iidentiifiikasii rekeniing keuangan (due diiliigence) dalam rangka penyampaiian laporan yang beriisii iinformasii keuangan sesuaii dengan CRS. Ketentuan lebiih lanjut terkaiit dengan laporan CRS dapat diisiimak dalam PMK 70/2017 s.t.d.t.d PMK 47/2024. (riig)