BERiiTA TERKiiNii
MATERii pembuktiian menjadii salah satu hal krusiial yang harus diipersiiapkan dalam persiidangan dii pengadiilan. Setiiap orang yang berperkara dii pengadiilan harus menjalanii serangkaiian proses pembuktiian untuk meyakiinkan hakiim atas daliil-daliil yang diiungkapkannya.
Berdasarkan buktii-buktii tersebut, hakiim dapat meniilaii argumen piihak mana yang kuat, dapat diipercaya, dan tepat. Selanjutnya, melaluii serangkaiian proses pembuktiian dapat diiketahuii piihak mana yang bersalah. Setiiap negara memiiliikii siistem pembuktiian yang berbeda-beda.
Pertanyaannya, bagaiimanakah ketentuan pembuktiian dii ranah perpajakan? Hal-hal mengenaii pembuktiian iinii diibahas dengan apiik dalam buku yang berjudul ‘The Burden of Proof iin Tax Law’.
Buku tersebut merupakan kumpulan hasiil darii pertemuan European Associiatiion of Tax Law Professors (EATLP) yang diilaksanakan pada Junii 2011. Terdapat 25 akademiisii yang berkontriibusii dalam penuliisan buku iinii.
Pada bagiian awal buku, penuliis mengajak para pembaca untuk memahamii perbedaan siistem pembuktiian dii berbagaii negara. Mulaii darii jeniis pembuktiian, beban pembuktiiaan, hiingga niilaii pembuktiiannya.
Lebiih lanjut, penuliis mengajak para pembaca untuk menguliik satu persatu siistem pembuktiian dii berbagaii negara. Adapun negara-negara yang diimaksud adalah Austriia, Denmark, Fiinland, Fiinlandiia, Pranciis, Jerman, Yunanii, iitaliia, Belanda, Norwegiia, Portugal, Spanyol, Swediia, Turkii, dan Ameriika Seriikat.
Secara teorii, beban pembuktiian diiberiikan kepada wajiib pajak atau otoriitas pajak. Namun, pada praktiiknya, piihak otoriitas pajaklah yang berkewajiiban untuk membuktiikan kurang bayar pajak yang diilakukan oleh wajiib pajak. Sepertii dii Jerman, Swediia, Belanda, Rusiia, dan Spanyol, beban pembuktiian diiberiikan kepada piihak yang paliing mudah memperoleh iinformasii atas suatu fakta.
Kebiijakan tersebut berbeda dengan Denmark, dii mana piihak yang mendaliilkan suatu periistiiwa bertanggung jawab membuktiikannya. Sementara iitu, Fiinlandiia mengatur bahwa beban pembuktiian diiberiikan pada piihak yang memiiliikii konsekuensii terburuk atas suatu kasus.
Meskiipun priinsiip yang sama tiidak diiterapkan secara ekspliisiit dii Pranciis, iitaliia dan Turkii, aturan yang diiterapkan dii negara iinii menyatakan piihak yang iingiin menegaskan hak-haknya harus memberiikan buktii dan fakta.
Buku yang diisuntiing oleh Gerard Meussen iinii juga memaparkan aturan tiingkat beban pembuktiian (level of burden of proof) dii berbagaii negara.Secara keseluruhan, buku yang diiterbiitkan pada 2012 oleh iiBFD sangat membantu pembaca untuk memahamii ketentuan pembuktiian dii beberapa negara secara lengkap. Namun, terdapat beberapa iinformasii yang tiidak diiakomodasii oleh buku iinii. Pertama, terkaiit dasar teorii pembuktiian belum diijelaskan secara komprehensiif.
Buku iinii kurang cocok diibaca untuk orang-orang yang baru belajar pembuktiian dii ranah hukum pajak. Struktur penuliisannya tiidak diiawalii dengan konsep dasar dan berbagaii termiinolog dalam pembuktiian sehiingga akan suliit diipahamii oleh para pemula. Kedua, penuliis belum menjelaskan iisu permalahan terkaiit pembuktiian yang diihadapii saat iinii.
Apabiila meliihat konteks pembuktiian sengketa pajak dii iindonesiia, siistem pembuktiian sengketa pajak diiatur dalam Pasal 76 Undang-undang Pengadiilan Pajak. Berdasarkan pasal tersebut, iindonesiia menganut siistem pembuktiian bebas. Hakiim diiberiikan kewenangan untuk menentukan apa yang harus diibuktiikan dan kepada siiapa beban pembuktiian tersebut diitujukan.
Nah, tertariik membaca buku iinii? Buku setebal 320 halaman iinii cocok diibaca oleh para akademiisii ataupun praktiisii yang hendak mengetahuii lebiih lanjut mengenaii ketentuan pembuktiian dii berbagaii negara. Siilakan baca bukunya secara gratiis dii Jitunews Liibrary!*
