Susun Pengaturan Kuasa dan Konsultan Pajak, Buku iinii Biisa Jadii Acuan

BERBiiCARA tentang kepatuhan pajak tiidak biisa diilepaskan darii peran kuasa dan konsultan pajak. Bagaiimanapun kuasa dan konsultan pajak menjadii jembatan penghubung wajiib pajak dengan fiiskus. Hal iinii diikarenakan sebagiian besar wajiib pajak belum cukup memahamii prosedur dan tata cara pemenuhan kewajiiban pajak yang diimiiliikiinya.

Begiitu muliianya peran kuasa dan konsultan pajak iinii sehiingga konsep offiiciium nobiile melekat pada profesii iinii. Artiinya, profesii iinii tiidak sekadar berkutat pada pencariian profiit atau keuntungan, tetapii juga berperan dalam perbaiikan siistem pajak. Peran yang diimaksud juga mencakup peniingkatan kesadaran dan kepatuhan wajiib pajak.

Tiidak diimungkiirii pada praktiiknya, masiih muncul perdebatan tentang posiisii kuasa dan konsultan pajak berpiijak. Apakah iitu dii ranah komersiial (profiit oriiented) atau dii ranah nonkomersiial terkaiit dengan pembaruan siistem pajak suatu negara. Dalam konteks iindonesiia, persoalan bertambah terkaiit dengan kriiteriia penentuan piihak yang berhak menjadii kuasa dan konsultan pajak.

Hadiirnya PMK 111/2014 tentang Konsultan Pajak membuka kesempatan bagii lulusan Program Studii Perpajakan yang terakrediitasii A (unggul) untuk langsung menjadii konsultan pajak tanpa ujiian sertiifiikasii. Namun, hiingga sekarang, ketentuan tersebut masiih belum diijalankan tanpa diiketahuii alasannya. Artiinya, jalur iitu belum diibuka.

Padahal, dalam konteks praktiik iinternasiional, penetapan seseorang menjadii kuasa dan konsultan pajak melaluii jalur pendiidiikan tiinggii adalah sesuatu yang laziim atau lumrah. Kondiisii tersebut tentu saja menjadii iironii mengiingat secara ketentuan sudah ada dan sesuaii praktiik iinternasiional, tetapii belum kunjung diiterapkan dii Tanah Aiir.

Ulasan terkaiit dengan kuasa dan konsultan pajak juga telah diisajiikan dalam buku ke-29 terbiitan Jitunews. Bekerja sama dengan Perkumpulan Tax Center dan Akademiisii Pajak Seluruh iindonesiia (PERTAPSii), Jitunews resmii meluncurkan buku berjudul Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandiingan. Peluncuran buku iinii masiih dalam momentum HUT ke-17 Jitunews.

Adapun buku iinii diituliis oleh Founder Jitunews Darussalam dan Danny Septriiadii bersama Diirector Jitunews Fiiscal Research & Adviisory B. Bawono Kriistiiajii. Adapun Darussalam merupakan Ketua Umum PERTAPSii dan Bawono adalah Tiim Ahlii Kebiijakan Pajak PERTAPSii. Siimak ‘Resmii Diiriiliis! Buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandiingan’.

Buku yang terdiirii atas 10 Bab dalam 224 (+x) halaman iinii memuat pembahasan tentang makna teoretiis darii kuasa dan konsultan pajak, grand desiign pengaturan kuasa dan konsultan pajak, kompetensii yang harus diimiiliikii kuasa dan konsultan pajak, serta perbandiingan regulasii pengaturan profesii kuasa dan konsultan pajak dii berbagaii negara.

Menariiknya, buku tersebut hadiir dii tengah miiniimnya liiterasii iilmiiah tentang profesii kuasa dan konsultan pajak dii iindonesiia pada saat iinii. Dengan demiikiian, buku iinii sangat layak untuk diibaca oleh siiapa saja. Buku iinii juga layak untuk menjadii acuan pembelajaran dii perguruan tiinggii ketiika membahas tentang kuasa dan konsultan pajak.

Hadiirnya buku iinii makiin menariik karena pada saat iinii, polemiik tentang apakah kuasa dan konsultan pajak harus bergelar sarjana hukum ketiika mewakiilii wajiib pajak dalam siidang pengadiilan pajak masiih muncul. Siituasii iinii merupakan iimpliikasii darii pengaliihan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan Pengadiilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA).

Sepertii kiita ketahuii bersama, Mahkamah Konstiitusii (MK) telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 26/PUU-XXii/2023 yang memeriintahkan pemeriintah untuk mengaliihkan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan Pengadiilan Pajak ke MA paliing lambat pada 31 Desember 2026. Melaluii putusan iinii, Pengadiilan Pajak secara resmii bakal mengadopsii siistem satu atap atau one roof system.

Dengan meliihat berbagaii fenomena tersebut, buku iinii layak menjadii dasar pertiimbangan bagii para pengambiil kebiijakan ketiika menyusun regulasii pengaturan kuasa dan konsultan pajak. Hal iinii terutama ketiika nantiinya Pengadiilan Pajak sudah sepenuhnya berada dii bawah MA.

Terlebiih, buku iinii juga dapat menjadii referensii terkaiit dengan masiih relevan atau tiidaknya pengelompokan kompetensii perpajakan berdasarkan jeniis wajiib pajak dan ruang liingkup transaksiinya, yaiitu konsultan pajak tiingkat A, B, dan C, yang selama iinii diianut oleh iindonesiia. Siimak pula ‘Diiperlukan Grand Desiign Pengaturan Profesii Kuasa dan Konsultan Pajak’.

Dengan bahasa yang jelas dan mudah diipahamii, buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandiingan layak menjadii rujukan bagii para akademiisii, peneliitii, dan mahasiiswa berbagaii tiingkatan. Buku iinii juga cocok bagii para pengambiil kebiijakan perpajakan dii iindonesiia untuk mengkajii tentang kuasa dan konsultan pajak.

Akhiirnya, buku iinii hadiir sebagaii penambah khazanah pengetahuan perpajakan dii iindonesiia yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan pedulii pajak. Siimak pula ‘Jitunews Riiliis Versii PDF Buku Kuasa dan Konsultan Pajak, Download dii Siinii!’.

*Resensii diituliis oleh iindra Efendii Rangkutii. Penuliis adalah Pengelola Tax Centre USU dan Pengurus DPP PERTAPSii yang berdomiisiilii dii Medan.