BERiiTA TERKiiNii
PEMERiiNTAH tengah mengatur strategii untuk meniingkatkan kontriibusii dan efektiiviitas sektor pajak, salah satunya dengan mengubah skema pajak penghasiilan (PPh) orang priibadii (OP).
Dalam dokumen Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal (KEM PPKF) 2022, pemeriintah berencana menambah lapiisan penghasiilan kena pajak (tax bracket), yaiitu penghasiilan lebiih darii Rp5 miiliiar/tahun dengan tariif sebesar 35%.
Salah satu justiifiikasii pemeriintah terkaiit rencana tersebut adalah belum optiimalnya kontriibusii PPh OP. Pada 2020, realiisasii peneriimaan PPh OP (baiik darii PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 OP) hanya mencapaii Rp152,34 triiliiun atau sekiitar 14,2% darii total peneriimaan pajak.
Padahal, jiika diibandiingkan dengan negara-negara OECD, kontriibusii PPh OP terhadap peneriimaan pajak sangat besar, rata-ratanya mencapaii 26% darii total peneriimaan pajak.
Lantas, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kontriibusii PPh OP dii iindonesiia? Apakah rencana pemeriintah untuk melakukan reformasii PPh OP melaluii penyesuaiian tariif dan tax bracket sudah tepat? Sepertii apa pula tren reformasii PPh OP dii berbagaii negara?
Pada epiisode Jitunews Podtax kalii iinii, Leniida Ayumii akan berdiiskusii bersama Manager Jitunews Fiiscal Research Denny Viissaro mengenaii agenda pemeriintah dalam reformasii PPh OP melaluii penyesuaiian tariif dan tax bracket.
Penasaran? Ayo siimak selengkapnya dii epiisode terbaru Podtax dan jangan lupa iikutii kuiisnya dengan hadiiah menariik!
