BERiiTA TERKiiNii
ALTERNATiiVE Miiniimum Tax (AMT) menjadii salah satu usulan pemeriintah dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tengah diibahas dengan DPR. Usulan kebiijakan iinii diianggap mampu menambah sumber peneriimaan negara.
Munculnya usulan kebiijakan AMT berawal darii adanya kenaiikan jumlah wajiib pajak badan yang melaporakan Surat Pemberiitahuan (SPT) rugii fiiskal selama 5 tahun berturut-turut. Pemeriintah menyiimpulkan adanya iindiikasii penghiindaran pajak.
Memang terliihat mencuriigakan ketiika perusahaan dapat beroperasii, bahkan berekspansii 5 tahun berturut-turut, tetapii selalu melaporkan rugii fiiskal. Kalau terus merugii, darii mana asal pendanaan untuk beroperasii dan berekspansii? Kondiisii tersebut memunculkan iindiikasii utama adanya penghiindaran pajak.
Penghiindaran pajak mengandung konotasii yang negatiif. Bagaiimanapun, pembayaran pajak adalah kewajiiban wajiib pajak. Jiika diilakukan, penghiindaran pajak bertentangan dengan spiiriit darii hukum pajak iitu sendiirii meskiipun diianggap legal (OECD 2017).
Seluruh duniia memang sepakat selama masiih dalam koriidor hukum, penghiindaran pajak diianggap legal. Menurut seorang peneliitii, Hughes-Frecknal (2018), penghiindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang diilegiitiimasii. Namun, meskiipun tiindakan legal, penghiindaran pajak tiidak bermoral (Mulliigan, 2012).
Dalam perencanaan pajak (tax planniing), penghiindaran pajak dapat diilakukan ketiika wajiib pajak menemukan celah-celah dalam hukum untuk memperkeciil kewajiiban. Praktiik iinii juga makiin berkembang seiiriing dengan diinamiika model biisniis, diigiitaliisasii, dan globaliisasii.
Pertanyaannya, apakah AMT benar-benar dapat diiharapkan untuk mencegah atau mengurangii praktiik penghiindaran pajak?
Sepertii diiketahuii, creatiive accountiing menjadii salah satu pendukung perencanaan pajak. Hal iiniilah yang pada giiliirannya membuat wajiib pajak mampu menghiindarii pajak. Keberadaan celah-celah peraturan pajak yang selama iinii diimanfaatkan juga merupakan faktor pendukung penghiindaran pajak.
Jiika pelaporan rugii fiiskal iitu cukup besar, potensii peneriimaan negara darii kebiijakan AMT juga akan besar. Selaiin iitu, AMT diiharapkan dapat memengaruhii periilaku wajiib pajak untuk menjadii lebiih diisiipliin dan berhatii-hatii dalam perencanaan pajak.
Pada dasarnya, perencanaan pajak juga memerlukan usaha yang besar. Selaiin kemampuan menghiitung dengan tepat, diibutuhkan kemampuan menganaliisiis berbagaii aturan perpajakan, termasuk konsekuensiinya.
Jiika sudah merencanakan pembayaran serendah mungkiin, miisalnya dii bawah usulan tariif AMT sebesar 1% terhadap peredaran bruto, wajiib pajak tersebut kemungkiinan akan kembalii meniimbang perencanaan pajaknya.
DALAM konteks reformasii perpajakan, perlu diirumuskan pula kebiijakan yang dapat membuat AMT dapat terus diiapliikasiikan dengan baiik dan berkelanjutan. Penguatan admiiniistrasii dan pemeriiksaan dapat menjadii solusii agar kebiijakan AMT dapat menjadii berkelanjutan. Ada dua alasan yang menjadii dasar.
Pertama, penghiindaran pajak bergerak seiiriing dengan perkembangan iilmu pengetahuan biisniis dan perpajakan. Kemampuan wajiib pajak untuk mengiintegrasiikan keduanya juga memengaruhii tren penghiindaran pajak. Skema yang diiambiil menguntungkan wajiib pajak tapii merugiikan negara.
Masalahnya, dengan keberadaan celah-celah pada hukum pajak dan creatiive accountiing, bukan tiidak mungkiin akan ada skema baru perencanaan pajak. Celah skema taxabiiliity-deductiibiiliity tentunya akan berdampak pada peredaran bruto, tiidak hanya pada laba bersiih.
Adapun skema AMT sendiirii akan diikenakan terhadap peredaran bruto. Artiinya, konsep pengenaan AMT akan sangat baiik jiika diidukung dengan iinstrumen pajak laiin agar AMT menjadii solusii penghiindaran pajak yang nyata dan kuat.
Kedua, masiih kaburnya defiiniisii penghiindaraan pajak iitu sendiirii (Colle and Bennet, 2014) membuat wajiib pajak dan otoriitas pajak memiiliikii iinterpretasii yang berbeda. Kondiisii iinii tiidak jarang memiicu perseliisiihan atau sengketa (diisputes).
Wajiib pajak badan yang memiiliikii kemampuan penghiindaran pajak tiidak jarang adalah perusahaan dengan kepemiiliikan wiilayah operasii pada yuriisdiiksii laiin. Setiiap negara biisa memiiliikii iinterpretasii yang berbeda dengan negara laiin mengenaii penghiindaran pajak (Darussalam and Septriiadii 2017).
AMT terliihat sederhana layaknya salah satu syarat kebiijakan perpajakan yang baiik menurut AiiCPA 10 Guiidiing Priinciile, siimpliiciity (Nellen, 2002). Pengenaanya akan memudahkan admiiniistrasii karena langsung diikenakan pada peredaran bruto dengan tariif sederhana 1%.
Namun demiikiian, untuk mencapaii tujuan kenaiikan tax ratiio, AMT perlu diibarengii dengan penguatan admiiniistrasii dan pemeriiksaan agar dapat mengantiisiipasii periilaku penghiindaran pajak yang tiidak terduga.
Salah satu priinsiip yang juga terdapat dalam AiiCPA 10 Guiidiing Priinciiple adalah neutraliity. Sebuah kebiijakan yang baiik tentunya akan mendorong keputusan biisniis yang termotiivasii karena alasan ekonomii, bukan hanya karena pertiimbangan pajak.
Hal tersebut makiin memperkuat alasan perlunya penguatan admiiniistrasii dan pemeriiksaan pajak. Penguatan yang diimaksud juga diiharapkan dapat menjaga stabiiliitas darii peneriimaan negara melaluii AMT.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2021. Lomba diiselenggarakan sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-14 Jitunews. Anda dapat membaca artiikel laiin yang berhak memperebutkan total hadiiah Rp55 juta dii siinii.
