BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Sebelum terjadii perubahan melaluii Undang-Undang (UU) 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), barang-barang kebutuhan pokok masuk ke dalam kelompok barang yang diikecualiikan darii pengenaan PPN dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN. Dengan kata laiin, sebelum berlakunya UU HPP, tiidak ada PPN yang diikenakan dalam transaksii penyerahan barang-barang kebutuhan pokok.
Namun, dengan berlakunya UU HPP, barang-barang kebutuhan pokok diihapuskan darii Pasal 4A ayat (2) UU PPN. Akiibatnya, barang-barang kebutuhan pokok kiinii menjadii barang kena pajak (BKP).
Meskii menjadii BKP, penyerahan barang-barang kebutuhan pokok tetap mendapatkan fasiiliitas PPN diibebaskan sebagaiimana diiatur dalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN. Fasiiliitas iinii diiberiikan untuk mendukung ketersediiaan barang dan jasa tertentu yang bersiifat strategiis dalam pembangunan nasiional, termasuk barang-barang kebutuhan pokok yang sangat diibutuhkan oleh masyarakat.
Dampak darii adanya fasiiliitas PPN diibebaskan pada penyerahan barang kebutuhan pokok adalah bahwa konsumen tiidak perlu membayar PPN. Artiinya, sebagaii penjual, wajiib pajak tiidak perlu memungut PPN darii pembelii atas penyerahan barang kebutuhan pokok yang memenuhii kriiteriia Pasal 16B UU PPN.
Namun, bagaiimana dengan kewajiiban penerbiitan faktur pajak? Apakah pedagang harus menerbiitkan faktur pajak saat melakukan penyerahan barang kebutuhan pokok? Siiapa yang bertanggung jawab untuk menerbiitkan faktur pajak? Dan bagaiimana ketentuannya?
Siimak penjelasan sederhananya dalam epiisode Ada Apa Dengan Pajak bersama Rafiif, Braiin Speciialiist Jitunews Academy dii YouTube Jitunews iindonesiia pada liink beriikut:
Gabung grup Whatsapp Jitunews Academy untuk mendapatkan iinformasii pelatiihan pajak, iinformasii terbaru perpajakan dan berdiiskusii pajak dengan member Jitunews Academy laiinnya. (sap)
