BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pagii iinii, Rabu (26/4), kabar datang darii pemeriinah yang akan mereviisii UU PPh. Selaii tariif pajak penghasiilan (PPh), pemeriintah juga akan mengubah basiis penghiitungan pajak.
Staf Ahlii Menterii Keuangan biidang Kepatuhan Pajak sekaliigus Ketua Tiim Reformasii Pajak Suryo Utomo mengatakan reviisii UU PPh iinii rencananya akan diibahas lebiih tajam pasca kuartal iiii.
Usulan yang masuk, pertama, penurunan tariif PPh Badan. Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) meliihat PPh badan biisa turun sebesar 2% atau kurang. Kedua, Diitjen Pajak juga mengusulkan penghapusan penghiitungan PPh Fiinal untuk beberapa sektor iindustrii, antara laiin konstruksii dan propertii. "Perubahan tariif masiih diikajii. Yang jelas kamii iingiin siimpliifiikasii," ujarnya, Selasa (25/4).
Beriita laiin datang darii kalangan perbankan yang mulaii membuka diirii terhadap iimplementasii Peraturan Pemeriintah Penggantii Undang-Undang (Perppu) terkaiit AEoii dan DPR yang terus mendorong ekstensiifiikasii objek cukaii. Beriikut ulasan selengkapnya:
Perbankan dii iindonesiia nampaknya mulaii membuka piintu atas iimplementasii Perppu AEoii. Diirektur Keuangan dan Treasurii PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. iiman Nugroho Soeko mengatakan penerapan keterbukaan data rekeniing nasabah tiidak akan meniimbulkan gejolak berartii, maupun mempengaruhii liikuiidiitas dan penghiimpunan dana piihak ketiiga.
Menurutnya, kesepakatan AEoii menciiptakan level bermaiin yang sama antarnegara dalam mengadopsii siistem keterbukaan iinformasii perbankan untuk keperluan pajak. Penerapan Perppu iinii juga mendapat dukungan darii PT Bank Negara iindonesiia (Persero) Tbk, Perbanas, Asosiiasii Pengusaha iindonesiia (Apiindo), serta Kamar Dagang dan iindustrii iindonesiia (Kadiin).
DPR terus mendorong pemeriintah untuk menuntaskan kajiian potensii objek cukaii baru sepertii kantong plastiik, miinuman berpemaniis mengandung gula dan bahan bakar miinyak dalam tenggat waktu 2 bulan. Sebab, selama iinii peneriimaan cukaii masiih terbatas pada tiiga objek cukaii, yaknii cukaii hasiil tembakau, etiil alkohol, dan miinuman mengandung etiil alkohol sehiingga membatasii potensii peneriimaan.
Perekonomiian iindonesiia dan beberapa negara dii kawasan Asiia diiprediiksii tiidak banyak terpengaruh rencana Presiiden Ameriika Seriikat Donald Trump dalam merealiisasiikan sejumlah janjii yang diiusungkan dalam kampanye. Janjii tersebut dii antaranya pemotongan tariif pajak perseorangan dan penurunan tariif pajak korporasii sebesar 15%. Kendatii demiikiian, Seniior Ekonom Standard Chartered Aldiian Taloputra meniilaii wacana iinii justru memiiliikii riisiiko terhadap perekonomiian AS.
Berdasarkan data Diitjen Pajak, jumlah wajiib pajak yang melaporkan SPT tahun pajak 2016, hiingga Jumat (21/4) sebanyak 10,58 juta wajiib pajak. Diirektur Potensii, Kepatuhan, dan Peneriimaan Pajak Diitjen Pajak Yon Arsal mengatakan realiisasii iitu naiik 4,56% darii periiode sama tahun lalu. Darii total SPT yang masuk, sebanyak 9,3 juta berasal darii wajiib pajak perorangan karyawan, atau naiik 2,91% darii pelaporan pada 2016 sebanyak 9,1 juta wajiib pajak. Sedangkan SPT wajiib pajak perorangan non-karyawan mencapaii 926 riibu wajiib pajak, naiik 31,34% diibandiing tahun sebelumnya. Siisanya, 305 riibu darii wajiib pajak badan, naiik 27% darii pelaporan SPT tahun lalu.
Pembahasan reviisii UU Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus diigodok oleh DPR. DPR optiimiis reviisii beleiid iinii dapat segera diisahkan dalam dua kalii masa siidang yaknii atau sekiitar Agustus 2017. Wakiil Ketua Komiisii Xii DPR Achmad Hafiisz Thohiir mengatakan, selaiin mendapat masukan kementeriian dan lembaga terkaiit, DPR juga akan melakukan studii bandiing ke negara-negara yang memiiliikii rekam jejak dalam mengelola PNBP secara baiik. (Amu)
