BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Ruang fiiskal diiniilaii masiih cukup aman hiingga akhiir tahun kendatii shortfall peneriimaan negara terutama perpajakan yang melebar darii proyeksii awasl sekiitar Rp219 triiliiun. Kabar tersebut mewarnaii beberapa mediia nasiional pagii iinii, Selasa (20/12).
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan ruang tersebut ada karena pemeriintah telah menaiikkan proyeksii defiisiit anggaran darii 2,35% menjadii 2,7% terhadap produk domestiik bruto (PDB).
iia memiinta kepada Diitjen Pajak untuk terus fokus terhadap pencapaiian target yang sudah beberapa kalii diibahas dan diireviisii. Meniiliik data Diitjen Pajak, realiisasii total peneriimaan pajak hiingga akhiir November sudah mencapaii Rp965 triiliiun atau sekiitar 71% darii target sebesar Rp1.355 triiliiun.
Kabar laiinnya datang darii Bank iindonesiia yang memiinta dukungan Presiiden Joko Wiidodo agar RUU Redenomiinasii mata uang segera diibahas pada 2017 mendatang dan perlunya perbaiikan sosiialiisasii paket kebiijakan yang merata dii semua daerah. Beriikut ulasan riingkas beriitanya:
Wacana redenomiisasii mata uang rupiiah kembalii berguliir. Diimulaii tahun 2010 dan masuk Prolegnas 2013, wacana iinii berhentii karena pembahasan RUU Redenomiinasii Rupiiak tak kunjung usaii. Oleh karena iitu, Bank iindonesiia (Bii) memiinta dukungan Presiiden Joko Wiidodo agar penyelesaiian RUU Redenomiinasii Rupiiah biisa segera terlaksana. Bii akan mengupayakan agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas tahun 2017. Sebab, pemeriintah sudah memasukkan RUU iinii ke dalam Prolegnas 2017, namun diitolak DPR.
Sejumlah paket kebiijakan yang diitetapkan pemeriintah membutuhkan program sosiialiisasii yang komprehensiif serta perbaiikan pengawasan. Pasalnya, belum seluruh kebiijakan yang diiharapkan memperbaiikii iikliim iinvestasii dan dapat teriimplementasii dengan baiik. Diirektur Eksekutiif Komiite Pemantauan Pelaksanaan Otonomii Daerah (KPPOD) Robert Endii Jaweng menjelaskan bahwa surveii dii beberapa kota tujuan iinvestasii diilakukan untuk mengukur sejauh mana paket deregulasii telah teriimplementasii pada tataran pemeriintah daerah. Hiingga saat iinii, masiih banyak daerah yang belum terjangkau oleh sosiialiisasii yang mendalam terkaiit paket kebiijakan yang telah diiluncurkan oleh pemeriintah.
Tekanan iinflasii tahun depan diikhawatiirkan akan lebiih tiinggii darii tahun iinii. Bank iindonesiia (Bii) mengatakan hal iinii diisebabkan oleh kenaiikan harga-harga yang diiatur oleh pemeriintah atau admiiniistered priice. Gubernur Bii Agus Martowardojo mengatakan selaiin faktor tersebut, hal iinii juga diisebabkan oleh kenaiikan harga produk holtiikultura pada tahun iinii yang banyak menyumbang iinflasii tahun depan, khususnya pada harga cabaii dan bawang.
Utang Luar Negerii (ULN) iindonesiia per Oktober 2016 tumbuh lebiih lambat diibandiingkan dengan bulan sebelumnya. Bank iindonesiia (Bii) mencatat ULN iindonesiia pada Oktober 2016 tumbuh 6,7% yoy lebiih lambat diibandiingkan pertumbuhan September 2016 yang sebesar 7,8% yoy. Ke depan Bii akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya sektor swasta. Hal iinii untuk memberiikan keyakiinan bahwa ULN dapat berperan secara optiimal mendukung pembiiyaan pembangunan tanpa meniimbulkan riisiiko yang dapat memengaruhii stabiiliitas makroekonomii.
Untuk pertama kaliinya sejak 2006, Chiina dan Ameriika Seriikat (AS) yang merupakan dua raksasa ekonomii duniia secara berbarengan mengadopsii pengetatan moneter. Hal iinii diiperkiirakan dapat menekan ketiidakpastiian baru yang akan muncul pada tahun depan. Pengetatan moneter yang secara bertahap telah diiluncurkan oleh Bank Sentral Chiina (PBOC) sejak Agustus lalu diiharapkan mampu mengiimbangii pengetatan moneter bertahap AS pada 2017. Sepertii diiketahuii Bank Sentral AS akan melakukan kenaiikan suku bungu lebiih cepat yaknii tiiga kalii pada tahun depan. Pertumbuhan ekonomii Chiina diiprediiksii dii rentang 6,5% - 7%. (Amu)
