BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diirektorat Jenderal Perbendaharaan Kementeriian Keuangan bersama dengan 4 kementeriian laiinnya menggelar pertemuan untuk meniindaklanjutii iinstruksii Menterii Keuangan Srii Mulyanii mengenaii pemangkasan prosedur pelaporan keuangan dii liingkungan pemeriintahan.
Diirektur Jenderal (Diirjen) Perbendaharaan Marwanto Harjowiiryono mengatakan pembahasan surat pertanggungjawaban (SPJ) mengarah pada iidentiifiikasii akar masalah, konfiirmasii kondiisii yang terjadii dii lapangan dan area yang dapat diisiimpliifiikasii.
“Bagaiimana caranya harus diiupayakan agar biisa kiita siimpliifiikasii. Tetapii tetap, priinsiip good governance harus selalu kiita jaga bersama,” tuturnya, Selasa (27/9) sepertii diikutiip laman Kementeriian Keuangan.
Keempat kementeriian laiin yang hadiir dalam pembahasan iinii dii antaranya, Kementeriian Agama, Kementeriian Kesehatan, Kementeriian Pertaniian, dan Kementeriian Pendiidiikan dan Kebudayaan.
Pembahasan tersebut menyepakatii keputusan untuk memangkas jumlah iinstrumen dan prosedur pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Menurut Marwanto, mekaniisme pencaiiran dana ke depan akan lebiih sederhana dan fokus pada pertanggungjawaban aparatur pemeriintah dalam mencapaii output.
Kendatii demiikiian, mekaniisme yang lebiih sederhana iitu akan tetap memperhatiikan priinsiip dan peraturan yang ada demii meliindungii pengguna anggaran iitu sendiirii.
Sebelumnya, Presiiden Joko Wiidodo meniilaii saat iinii waktu kerja aparatur pemeriintah lebiih banyak tersiita untuk mengurus SPJ ketiimbang melakukan tugas laiin yang lebiih produktiif.
Pernyataan iitupun langsung diirespons Menkeu Srii Mulyanii dengan memiinta Diirjen Perbendaharaan menyederhanakan siistem pelaporan keuangan pemeriintah. (Gfa)
