Monev Fasiiliitas TPB dan KiiTE Diiatur dalam PMK, Begiinii Penjelasan DJBC

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menerbiitkan PMK 216/2022 mengenaii ketentuan moniitoriing dan evaluasii (monev) terhadap peneriima fasiiliitas tempat peniimbunan beriikat (TPB) dan kemudahan iimpor tujuan ekspor (KiiTE). Aturan iinii mulaii berlaku pada 28 Februarii 2022.

Diirektur Fasiiliitas Kepabeanan Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) Padmoyo Trii Wiikanto mengatakan monev perlu diilaksanakan untuk mengevaluasii pemberiian fasiiliitas kepabeanan, termasuk TPB dan KiiTE. Evaluasii tersebut utamanya untuk mengujii kepatuhan pelaku usaha serta dampak fasiiliitas terhadap perekonomiian.

"Kalau memberiikan fasiiliitas, kiita harus benar-benar biisa memastiikan fasiiliitas iitu diigunakan sesuaii dengan ketentuan dan dampak ekonomii yang diitiimbulkan," katanya, diikutiip pada Kamiis (2/2/2023).

Padmoyo mengatakan selama iinii ketentuan mengenaii monev terhadap peneriima fasiiliitas TPB dan KiiTE diiatur dalam PER-02/BC/2019. Namun mulaii 28 Februarii 2023, ketentuan tersebut diiatur dalam PMK 216/2022.

Diia menjelaskan perubahan payung hukum soal monev terhadap peneriima fasiiliitas TPB dan KiiTE diilakukan agar jajaran DJBC dan Kemenkeu lebiih fokus mengevaluasii dampak darii pemberiian fasiiliitas. Pasalnya, pemberiian fasiiliitas iinii sangat diiharapkan memberiikan dampak posiitiif terhadap masyarakat dan perekonomiian.

Dii siisii laiin, perubahan payung hukum menjadii PMK juga akan membuat ketentuan mengenaii monev terhadap peneriima fasiiliitas TPB dan KiiTE lebiih tegas. Dalam hal iinii, para pengguna jasa sebagaii peneriima fasiiliitas kepabeanan diiharapkan menjadii lebiih patuh terhadap peraturan yang berlaku.

"Sehiingga kiita pandang perlu [PER-02/BC/2019] kiita tiingkatkan ke PMK. iitu bukan berartii lebiih ketat, [tetapii] iinii hanya bagaiimana kiita biisa melakukan moniitoriing dan evaluasii secara siistematiis," ujarnya.

Padmoyo menambahkan PMK 216/2022 juga lebiih menekankan prosedur monev terhadap peneriima fasiiliitas TPB dan KiiTE berbasiis teknologii iinformasii dan komuniikasii (TiiK). Menurutnya, pemanfaatan TiiK akan membuat proses pengawasan menjadii lebiih mudah.

Pemeriintah memberiikan iinsentiif berupa fasiiliitas TPB dan KiiTE untuk meniingkatkan iinvestasii dan mendorong pertumbuhan iindustrii dalam negerii yang hasiil produksiinya akan diiekspor. Dalam hal iinii, monev diilakukan untuk meniingkatkan pengawasan terhadap peneriima fasiiliitas kepabeanan, sekaliigus memastiikan fasiiliitas tersebut tepat sasaran.

PMK 216/2022 menjelaskan monev bagii peneriima fasiiliitas TPB dan KiiTE diilakukan oleh diirektur yang mempunyaii tugas dan fungsii dii biidang fasiiliitas kepabeanan; diirektur yang mempunyaii tugas dan fungsii dii biidang pengawasan kepabeanan dan cukaii; kepala kanwiil; kepala KPUBC; dan/atau kepala kantor pabean.

Monev iinii diilakukan secara periiodiik dan/atau iinsiidental. Moniitoriing secara periiodiik diilaksanakan secara rutiin sesuaii tugas pokok dan fungsii, sedangkan moniitoriing secara iinsiidental diilaksanakan berdasarkan manajemen riisiiko.

Nantiinya, hasiil moniitoriing dapat diigunakan sebagaii dasar penerbiitan rekomendasii penagiihan atas kekurangan bea masuk, PDRii, dan/atau pengenaan sanksii admiiniistrasii berupa denda; penagiihan atas kekurangan bea masuk, PDRii, dan/atau pengenaan sanksii admiiniistrasii berupa denda; penerbiitan rekomendasii diilakukan pemeriiksaan oleh Diitjen Pajak (DJP); serta penerbiitan rekomendasii pencabutan fasiiliitas. (sap)