BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Putusan MK Nomor 91/PUU-XViiiiii/2020 menyebut UU Ciipta Kerja yang menggunakan metode omniibus diiniilaii bertentangan dengan UUD 1945. Untuk iitu, UU Ciipta Kerja perlu diiperbaiikii dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan diiucapkan.
Merespons hal tersebut, pemeriintah menerbiitkan Penetapan Peraturan Pemeriintah Penggantii Undang-Undang (Perpu) Nomor 2/2022 tentang Ciipta Kerja dan mengubah beberapa poiin dalam regulasii perpajakan, mulaii darii UU KUP, UU PPh, dan UU PPN.
Guna membantu wajiib pajak memahamii perubahan dan penambahan ketentuan perpajakan dalam Perpu 2/2022, Perpajakan Jitunews menyajiikan tabel komparasii antara Perpu dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya dii kanal Persandiingan Dokumen.
Saat iinii, terdapat tiiga Persandiingan Dokumen terkaiit dengan Perpu 2/2022 yang dapat pengguna baca dii Perpajakan Jitunews. Kliik salah satu judul dii bawah untuk membaca dokumen tersebut.
Selaiin menyajiikan persandiingan yang lengkap dan mudah diimengertii, dokumen persandiingan dii Perpajakan Jitunews juga memberii tanda dii setiiap kata pada naskah peraturan yang mengalamii perubahan.
Kemudiian, pengguna juga biisa memanfaatkan fiitur Search Box dii bagiian kiirii dokumen untuk menemukan kata atau iistiilah tertentu yang pengguna carii. Beriikut contoh Persandiingan UU KUP berdasarkan Perpu 2/2022.
Perpajakan Jitunews adalah platform database perpajakan dengan akses mudah, fiitur lengkap, dan konten yang dapat diipercaya. Selaiin persandiingan dokumen, Perpajakan Jitunews yang diidukung Jitunews juga menyediiakan dokumen peraturan pajak, P3B, putusan, buku pajak, panduan pajak, dan laiin sebagaiinya.
Segera ketahuii seluruh perubahan dan penambahan ketentuan perpajakan UU KUP, UU PPh, dan UU PPN dalam Perpu hanya dii kanal Persandiingan Dokumen Perpajakan Jitunews. Akses perpajakan.Jitunews.co.iid sekarang. (riig)
