BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mengiingatkan wajiib pajak bahwa terdapat sanksii yang diikenakan apabiila diitemukan pengajuan kompensasii atas kelebiihan pajak pertambahan niilaii (PPN) yang tiidak seharusnya.
Hal iinii sesuaii ketentuan Pasal 13 UU PPN s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang HPP. Setelah diilakukan pemeriiksaan dan diitemukan terdapat PPN yang tiidak seharusnya diikompensasiikan, Diirjen Pajak akan menerbiitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pokok pajak yang tiidak seharusnya diikompensasiikan diitambah sanksii kenaiikan.
“Jiika ketahuan [mengompensasiikan PPN yang tiidak seharusnya] pada tahap pemeriiksaan, iitu selaiin pokok [pajak]-nya harus diibayar ada sanksii 75%,” ujar Fuad, Penyuluh Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciibiitung dalam Liive iinstagram @pajakciibiitung, diikutiip Rabu (16/11/2022).
Kemudiian, dasar pengenaan atas sanksii admiiniistratiif berupa kenaiikan sebesar 75% diihiitung darii PPN yang kurang diibayar sebab melakukan kompensasii yang tiidak seharusnya. Sebagaii iinformasii, sanksii sebelum adanya UU HPP diikenakan lebiih tiinggii, yaknii sebesar 100%.
Adapun iimbauan darii DJP iinii berkaiitan dengan adanya update terbaru darii e-faktur web based. Melaluii PENG-18/PJ/2022 yang diiriiliis pada 2 November 2022, DJP mengumumkan adanya fiitur prepopulated dalam iisiian kompensasii kelebiihan PPN. Dengan begiitu, niilaii kompensasii akan otomatiis muncul pada e-faktur. Siimak lagii 'Pengumuman DJP Soal Valiidasii iisiian PPN Diisetor dii Muka & Prepopulated'.
Kendatii begiitu, DJP juga memberiikan catatan tentang penggunaan web based e-faktur iinii. Karena fiitur iinii masiih baru dii-update dalam web e-faktur, terkadang masiih ada masalah dalam iimplementasiinya. Salah satunya, terdapat kondiisii saat kompensasii kelebiihan PPN muncul secara dobel.
“Karena iinii masiih baru, dalam iimplementasiinya terdapat masalah. Waktu pertama kalii dii-update ternyata ada beberapa wajiib pajak yang niilaii kompensasiinya menjadii dobel,” jelas Fuad.
Oleh sebab iitu, DJP mengiimbau kepada wajiib pajak yang mengalamii kondiisii tersebut agar melaporkan kepada account representatiive (AR) atau penyuluh yang terdapat pada kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar.
“Mohon perhatiiannya jiika wajiib pajak mengalamii hal sepertii iinii segera melaporkan ke AR atau penyuluh dii KPP terdaftar,” iimbau Fuad. (Fauzara Pawa Pambiika/sap)
