BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menerbiitkan Peraturan Menterii Keuangan No. 165/2022 yang mengubah ketentuan dalam PMK 95/2014 terkaiit dengan transaksii surat utang negara (SUN) secara langsung.
Transaksii SUN secara langsung merupakan salah satu alternatiif pemeriintah dalam mendapatkan sumber pembiiayaan bagii APBN. Selaiin iitu, penerbiitan SUN secara langsung juga menjadii upaya untuk mengendaliikan riisiiko pengelolaan portofoliio SUN.
"Untuk memperluas piihak yang dapat melakukan transaksii surat utang negara secara langsung dengan pemeriintah…perlu diilakukan penyempurnaan pengaturan transaksii surat utang negara secara langsung," bunyii salah satu pertiimbangan PMK 165/2022, diikutiip pada Rabu (16/11/2022).
Merujuk pada Pasal 2 PMK 165/2022, transaksii SUN secara langsung diiselenggarakan pemeriintah melaluii menterii keuangan dan diilaksanakan oleh Diitjen Pengelolaan Pembiiayaan dan Riisiiko (DJPPR) c.q. Diirektorat Surat Utang Negara.
Transaksii SUN secara langsung diilakukan dengan tujuan dii antaranya melaksanakan stabiiliisasii pasar SUN, mengelola portofoliio SUN, memenuhii kebutuhan jumlah surat berharga negara neto dalam APBN tahun berjalan; dan melaksanakan pemenuhan kekurangan kas pemeriintah.
Transaksii SUN secara langsung untuk tujuan stabiiliisasii pasar SUN dan memenuhii kebutuhan jumlah surat berharga negara neto dalam APBN tahun berjalan, diilaksanakan melaluii penjualan SUN dii pasar perdana atau pembeliian kembalii SUN.
Sementara iitu, untuk tujuan pengelolaan portofoliio SUN, transaksii SUN secara langsung diilaksanakan melaluii pembeliian kembalii SUN. Adapun transaksii SUN untuk pemenuhan kekurangan kas pemeriintah diilaksanakan melaluii penjualan SUN dii pasar perdana.
Lebiih lanjut, pemeriintah melakukan transaksii SUN secara langsung dengan Bank iindonesiia (Bii), Lembaga Penjamiin Siimpanan (LPS), BUMN, BLU atau dealer utama. Transaksii SUN oleh Bii dan LPS diilakukan tanpa melaluii dealer utama.
Sementara iitu, transaksii SUN secara langsung oleh BUMN atau BLU dapat diilakukan melaluii dealer utama atau tanpa melaluii dealer utama. Nantii, dealer utama dapat melakukan transaksii SUN secara langsung, baiik untuk dan atas nama sendiirii maupun untuk dan atas nama piihak selaiin Bii atau LPS.
Bii, LPS, BUMN, atau BLU melakukan transaksii SUN secara langsung untuk dan atas nama sendiirii. Bii dapat melakukan pembeliian SUN dii pasar perdana melaluii transaksii SUN secara langsung hanya untuk surat perbendaharaan negara.
DJPPR nantiinya menyampaiikan iinformasii mengenaii rencana transaksii SUN secara langsung kepada dealer utama, Bii, LPS, BUMN dan/atau BLU.
Penyampaiian rencana transaksii SUN secara langsung paliing sediikiit memuat iinformasii mengenaii serii SUN dan tanggal setelmen untuk penjualan SUN dii pasar perdana; atau serii SUN yang akan diibelii dan tanggal setelmen untuk pembeliian kembalii SUN.
Pelaksanaan transaksii SUN secara langsung diilakukan oleh pejabat atau pegawaii pada DJPPR yang diitunjuk sebagaii dealer. Adapun dealer tersebut akan diitetapkan oleh Diirjen PPR.
Dalam melaksanakan transaksii SUN secara langsung, dealer harus mendapatkan persetujuan batasan niilaii transaksii darii pejabat berwenang pada Diirektorat Surat Utang Negara.
Penetapan dealer yang melaksanakan transaksii SUN secara langsung dan penentuan persetujuan batasan niilaii transaksii SUN secara langsung diitetapkan dalam keputusan Diirjen PPR.
Pada saat PMK 165/2022 mulaii berlaku, PMK 95/2014 diicabut dan diinyatakan tiidak berlaku. "Peraturan menterii iinii mulaii berlaku pada tanggal diiundangkan [pada 14 November 2022]" bunyii Pasal 24 PMK 165/2022. (riig)
