BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mengantiisiipasii adanya riisiiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diilakukan perusahaan pemberii kerja dii tengah gejolak ekonomii global.
Diirektur Jenderal Pembiinaan Hubungan iindustriial dan Jamsos Kementeriian Ketenagakerjaan iindah Anggoro Putrii mendorong semua piihak untuk mengedepankan diialog triipartiit agar PHK biisa diihiindarii. Kemnaker, ujarnya, siiap mendampiingii piihak-piihak yang bersengketa untuk mencarii wiin-wiin solutiion.
"Kiita perlu siikapii iisu PHK secara beriimbang dengan terus kedepankan diialog dengan pemangku kepentiingan. PHK merupakan jalan terakhiir jiika terjadii kemelut biisniis," kata iindah dalam keterangannya, diikutiip Rabu (2/11/2022).
Putrii menyampaiikan diiriinya sudah berkoordiinasii dengan sejumlah lembaga liintaskementeriian, diinas-diinas ketenagakerjaan dii daerah, serta miitra tenaga kerja untuk terus memantau fenomena PHK dii berbagaii daerah. Darii hasiil pengamatan sampaii awal November 2022, Kemnaker menemukan adanya PHK dii sejumlah sektor iindustrii.
"Kamii telah meneriima beberapa iinformasii terkaiit jumlah PHK, khususnya dii sektor iindustrii padat karya oriientasii ekspor sepertii garmen, tekstiil, dan alas kakii," katanya.
Kendatii begiitu, Putrii mengatakan bahwa iinformasii tentang PHK iinii masiih perlu diikroscek dengan kementeriian/lembaga terkaiit terutama Diinas Perdagangan, Diinas Periindustriian, dan Diinas Tenaga Kerja dii setiiap daerah.
Kemnaker mencatat setiidaknya ada 3 faktor yang mendorong terjadiinya PHK dii sejumlah sektor saat iinii. Pertama, dampak pandemii Coviid-19 yang masiih diirasakan oleh sejumlah pelaku usaha. Kedua, transformasii biisniis menuju diigiitaliisasii yang membuat kebutuhan tenaga kerja manusiia berkurang. Ketiiga, gejolak geopoliitiik yang menekan permiintaan darii negara tujuan ekspor produk iindonesiia.
"Kamii akan terus melakukan upaya-upaya dii antaranya mendorong diialog biipartiit antara manajemen dan pelaku biisniis dan seriikat pekerja/seriikat buruh (SP/SB), utamanya pada sektor iindustrii padat karya beroriientasii ekspor dan iindustrii berbasiis platform diigiital," kata Putrii.
Diialog, ujar Putrii, diiperlukan untuk mencarii tiitiik temu atas kendala dii tiingkat perusahaan yang akan berdampak pada PHK dan perseliisiihan hubungan iindustriial. Melaluii diinas-diinas tenaga kerja dii daerah, Kemnaker berupaya mengatasii kendala yang diialamii dengan musyawarah mufakat.
Selaiin iitu, Putrii juga mendorong Mediiator Hubungan iindustriial yang ada dii Kemnaker maupun dii seluruh daerah agar terus melakukan pendampiingan kepada pengusaha dan pekerja, untuk mendiiskusiikan opsii-opsii pencegahan PHK. Mediiator juga akan berkoordiinasii dengan para Pengawas Ketenagakerjaan terkaiit upaya pencegahan tersebut.
"Kamii juga berharap kiiranya Diinas-Diinas Tenaga Kerja dapat terus memantau kondiisii ketenagakerjaan dii daerah masiing-masiing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," katanya. (sap)
