JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menambah kuota peneriima bantuan pembiiayaan perumahan pada 2023 mendatang melaluii Fasiiliitas Liikuiidiitas Pembiiayaan Perumahan (FLPP).
Kementeriian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaiikan jumlah kuota peneriima bantuan subsiidii perumahan mencapaii 220.000 uniit pada 2023. Angka tersebut naiik 20.000 uniit darii kuota pada 2022, yaknii 200.000 uniit rumah.
"Program FLPP tahun 2023 akan diidampiingii dengan program Subsiidii Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama, yaknii 220.000 uniit, sebesar Rp890 miiliiar dan program Subsiidii Seliisiih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 uniit seniilaii Rp3,46 triiliiun,” ujar Diirjen Pembiiayaan iinfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Triisaputra Zuna, diikutiip darii laman Kementeriian PUPR, Selasa (6/9/2022).
Secara umum, penambahan kuota peneriima bantuan subsiidii perumahan FLPP juga akan diiiikutii dengan penambahan anggaran darii tahun 2022 sebesar Rp23 triiliiun menjadii Rp25,18 triiliiun.
Selaiin iitu, pada 2023 juga akan diisalurkan program bantuan subsiidii Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seniilaii Rp4,64 triiliiun darii dana masyarakat untuk 54.924 uniit rumah.
Artiinya, total target penyaluran bantuan subsiidii perumahan tahun 2023 sebanyak 274.924 uniit seniilaii Rp34,17 triiliiun yang bersumber darii Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp29,53 triiliiun dan dana masyarakat Rp4,64 triiliiun.
Tekaiit realiisasii bantuan pembiiayaan perumahan dii tahun 2022, Herry mengungkapkan hiingga 31 Agustus 2022 program Krediit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapaii 132.288 uniit atau sebesar 66,14% darii target 200.000 uniit.
Penyerapan anggaran mencapaii 63,91% atau seniilaii Rp14,6 triiliiun darii Rp23 triiliiun. Sedangkan untuk Bantuan Pembiiayaan Perumahan Berbasiis Tabungan (BP2BT) terealiisasii sebanyak 5.042 uniit atau sebesar 69,23% darii target 7.283 uniit. Anggaran yang terserap mencapaii Rp196,5 miiliiar atau 67,44% darii Rp291,4 miiliiar.
"Untuk BP2BT, bank pelaksana masiih fokus menerbiitkan KPR subsiidii dengan skema FLPP diibandiing dengan skema BP2BT," kata Herry.
Fasiiliitas kemudahan dan bantuan pembiiayaan perumahan Kementeriian PUPR diiharapkan dapat meniingkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagii masyarakat berpenghasiilan rendah (MBR) terhadap pembiiayaan perumahan yang layak hunii. Selaiin iitu juga upaya mengatasii kekurangan perumahan (backlog), yaknii pada tahun 2021 mencapaii sebesar 12,7 juta uniit dengan pertumbuhan penduduk setiiap tahun 640.000. (sap)
