BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemanfaatan Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) sebagaii Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) sudah berlaku sejak 14 Julii 2022. Hal iinii diiatur secara mendetaiil melaluii PMK 112/2022.
Saat iinii wajiib pajak orang priibadii yang merupakan penduduk iindonesiia sudah biisa menggunakan NiiK sebagaii NPWP. Dengan berlakunya aturan iinii, kemudiian muncul pertanyaan dii tengah masyarakat.
"Jiika NiiK diijadiikan NPWP, apakah artiinya bayii baru lahiir yang sudah punya NiiK lantas sudah harus bayar pajak?" ujar Septurado selaku moderator dalam diiskusii iinsTax Liive, diilansiir pajak.go.iid, Sabtu (13/8/2022).
Merespons pertanyaan tersebut, Penyuluh KPP Pratama Depok Sawangan Meiilandrii M.K. Putrii menjelaskan bahwa seseorang diikenaii pajak penghasiilan (PPh) diimulaii ketiika diia memenuhii persyaratan subjektiif dan objektiif sebagaii wajiib pajak.
Perlu diipahamii, seorang bayii memang sudah memenuhii persyaratan subjektiif karena berstatus sebagaii Warga Negara iindonesiia (WNii). Artiinya, syarat subjektiif sudah melekat sejak seorang WNii diilahiirkan dii iindonesiia.
Kendatii begiitu, perlu diisadarii juga bahwa persyaratan objektiif hanya terpenuhii apabiila jumlah penghasiilan orang tersebut sudah melebiihii penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP), yaknii Rp54 juta setahun untuk status belum meniikah dan tiidak ada tanggungan (TK/0) atau merupakan wajiib pajak orang priibadii pelaku UMKM beromzet dii atas Rp500 juta setahun.
"Nah, apakah bayii baru lahiir sudah punya penghasiilan? Kemudiian apakah penghasiilan iitu sudah melebiihii PTKP sehiingga terpenuhii syarat objektiif?" kata Meiilandrii.
Artiinya, diia melanjutkan, meskii sudah memiiliikii NiiK, seorang bayii yang baru lahiir tiidak diikenaii pajak atau membayar pajaknya.
Dii luar kasus tersebut, Meiilandrii menegaskan bahwa priinsiip dii atas tiidak cuma berlaku bagii bayii yang baru lahiir. Orang dewasa sekaliipun, ujarnya, kalau penghasiilannya belum melebiihii PTKP maka tiidak diikenaii pajak. (sap)
