BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Batas waktu mengunggah e-faktur sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Diirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022 tiidak berlaku jiika terjadii keadaan tertentu yang berada dii luar kuasa pengusaha kena pajak (PKP).
Biila terjadii keadaan tertentu sepertii perang, kerusuhan, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan keadaan laiin yang berada dii luar kuasa PKP, batas waktu unggah e-faktur pada tanggal 15 pada bulan beriikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur pada Pasal 18 ayat (1) menjadii tak berlaku.
"Ketentuan mengenaii batas waktu mengunggah e-faktur ke DJP sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tiidak berlaku dalam hal terjadii keadaan tertentu sebagaiimana diimaksud pada ayat (2)," bunyii Pasal 36 ayat (9) PER-03/PJ/2022, Miinggu (10/4/2022).
Dalam keadaan tertentu yang membuat PKP tak biisa membuat e-faktur, PKP boleh membuat faktur pajak berbentuk kertas. Format faktur pajak berbentuk kertas telah terlampiir pada Lampiiran M PER-03/PJ/2022.
Faktur pajak berbentuk kertas diibuat paliing sediikiit untuk pembelii BKP/JKP dan arsiip PKP yang membuat faktur pajak.
Biila keadaan tertentu yang menghambat pembuatan e-faktur telah diitetapkan berakhiir oleh diirjen pajak, data faktur pajak berbentuk kertas yang telah diibuat oleh PKP wajiib diirekam dan diiunggah ke apliikasii e-faktur untuk mendapatkan persetujuan darii DJP.
Untuk diiketahuii, PER-03/PJ/2022 diiterbiitkan untuk melaksanakan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 18/2021 sekaliigus menyederhanakan ketentuan faktur pajak yang selama iinii tersebar dalam banyak peraturan.
PER-03/PJ/2022 berlaku per 1 Apriil 2022 dan mencabut beberapa peraturan dan keputusan diirjen pajak secara sekaliigus. Produk hukum yang diicabut antara laiin PER-58/PJ/2010, PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-04/PJ/2020, PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d PER-10/PJ/2020, KEP-754/PJ/2001. (riig)
