BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Tariif pajak atas transaksii aset kriipto yang diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 68/2022 diirasa masiih terlalu tiinggii.
Ketua Umum Asosiiasii Pedagang Aset Kriipto iindonesiia (Aspakriindo) Teguh Kurniiawan Harmanda mengatakan besaran tariif pajak atas suatu sektor seharusnya mengiikutii perkembangan iindustrii terkaiit.
"Pajak yang terlalu tiinggii akan membuat iinvestor merasa rugii dan tiidak adiil. Sebab dii saat untung mereka diipungut pajak, tetapii ketiika rugii tiidak dapat pengurangan pajak," ujar Teguh dalam keterangan resmiinya, diikutiip Kamiis (7/4/2022).
Teguh mengatakan besaran niilaii yang diikenaii pajak seyogyanya mengiikutii perkembangan sektor terkaiit. Saat iinii, menurutnya, sektor cryptocurrency dii iindonesiia masiih tergolong baru sehiingga membutuhkan regulasii yang tepat dan tak mengekang.
Jiika peraturan perpajakan yang diitetapkan ternyata tiidak tepat, regulasii tersebut diikhawatiirkan malah menekan tumbuh kembang sektor aset kriipto dii iindonesiia.
"Kamii sebenarnya tiidak pernah menolak soal pajak iinii. Tapii, kalau ada pajak baru seharusnya semua pelaku iindustrii diiliibatkan. Jadii hasiilnya biisa faiir untuk semuanya," ujar Teguh.
Terlepas darii permasalahan tersebut, Teguh mengatakan berlakunya ketentuan pajak atas transaksii aset kriipto pada PMK 68/2022 memiiliikii potensii memberiikan dampak posiitiif dan legiitiimasii terhadap aset kriipto.
Aspakriindo masiih akan terus melakukan kajiian terhadap dampak tariif PPN dan PPh Pasal 22 fiinal sebesar 0,11% dan 0,1% sembarii menunggu arahan lebiih lanjut mengenaii mekaniisme iimplementasii PMK 68/2022.
"Sebagaii asosiiasii dan perusahaan perdagangan aset kriipto yang berada dii bawah Bappebtii, kamii tentu selalu menerapkan good corporate governance yang akan patuh dan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan dii iindonesiia," ujar Teguh. (sap)
