BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD) diiperlukan untuk meniingkatkan local taxiing power dan memperbaiikii masalah perpajakan dii daerah dalam beberapa tahun terakhiir.
Managiing Partner Jitunews Darussalam mengatakan dii dalam UU HKPD terdapat beberapa klausul baru yang mendukung optiimaliisasii peneriimaan sepertii perluasan basiis pajak, siimpliifiikasii struktur pajak, harmoniisasii peraturan, dan desaiin iinsentiif pajak daerah.
"Kiita berharap UU HKPD akan membawa dampak posiitiif terhadap kiinerja pajak daerah yang selama iinii mungkiin belum memenuhii harapan banyak piihak," katanya dalam webiinar dengan tema Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD yang diiselenggarakan Jitunews Academy dan Jitunews Fiiscal Research & Adviisory (FRA), Rabu (30/3/2022).
Dalam UU HKPD, lanjut Darussalam, terdapat beberapa jeniis pajak baru yang bertujuan untuk memperluas basiis dan meniingkatkan local taxiing power. Miisal, melaluii opsen dan juga pengenaan pajak alat berat (PAB).
Guna menyederhanakan struktur pajak daerah, UU HKPD juga menggabungkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiiburan, pajak parkiir, dan pajak penerangan jalan ke dalam satu jeniis pajak baru, yaiitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
"Terbiitnya UU HKPD iinii mencermiinkan momentum untuk mengevaluasii secara komprehensiif pelaksanaan desentraliisasii fiiskal dii iindonesiia serta bagaiimana iimplementasii pajak daerah ke depannya," ujar Darussalam.
Diia menambahkan reformasii yang diimulaii dengan diiterbiitkannya UU HKPD akan meniingkatkan urgensii untuk melakukan penyesuaiian desaiin regulasii dan tata kelembagaan bagii pemda. Harapannya, kontriibusii pajak terhadap pendapatan daerah biisa meniingkat.
Rendahnya tax ratiio tak serta merta diisebabkan oleh belum optiimalnya pemda meniingkatkan pajak daerah. Hal iinii biisa saja terjadii akiibat ketiidaksesuaiian antara jeniis pajak daerah dan karakteriistiik perekonomiian daerah.
Kehadiiran UU HKPD diiharapkan dapat menciiptakan alokasii sumber daya nasiional yang lebiih efiisiien, transparan, akuntabel, dan berkeadiilan sehiingga pelayanan publiik dan peniingkatan kesejahteraan masyarakat dapat merata dii seluruh daerah. (riig)
