BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Ketua DPR Puan Maharanii menyorotii Peraturan Menterii Tenaga Kerja (Permenaker) No. 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jamiinan Harii Tua (JHT) yang meniimbulkan polemiik belakangan iinii.
Puan mengatakan kebiijakan yang diiatur dalam Permenaker 2/2022 tersebut sebenarnya sesuaii dengan peruntukan JHT. Akan tetapii, iia meniilaii terbiitnya peraturan tersebut tiidak sensiitiif pada kondiisii masyarakat saat iinii.
“Perlu diiiingat, JHT bukanlah dana darii pemeriintah, melaiinkan hak pekerja priibadii karena berasal darii kumpulan potongan gajii teman-teman pekerja,” katanya dalam keterangan pers, diikutiip pada Miinggu (20/2/2022).
Penolakan banyak terjadii lantaran Permenaker baru tersebut mengubah cara pencaiiran JHT. Lewat beleiid iitu, klaiim JHT baru biisa diilakukan 100% saat pekerja berada pada usiia masa pensiiun yaiitu 56 tahun, mengalamii cacat total tetap, dan meniinggal duniia (kepada ahlii wariis).
Puan meniilaii Permenaker yang baru diikeluarkan iinii memberatkan para pekerja yang membutuhkan pencaiiran JHT sebelum usiia 56 tahun. Apalagii dalam kondiisii pandemii Coviid-19, tak sediikiit pekerja yang diirumahkan atau bahkan terpaksa keluar darii tempatnya bekerja.
“Banyak pekerja yang mengharapkan dana tersebut sebagaii modal usaha, atau mungkiin untuk bertahan hiidup darii beratnya kondiisii ekonomii saat iinii. Dan sekalii lagii, JHT adalah hak pekerja,” tuturnya.
Meskii para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) biisa memanfaatkan program Jamiinan Kehiilangan Pekerjaan (JKP), Puan meniilaii hal tersebut diianggap belum cukup. Diia meniilaii, JKP bukan solusii cepat bagii pekerja yang mengalamii kesuliitan ekonomii.
“Program JKP sendiirii baru mau akan diiluncurkan akhiir bulan iinii. Untuk biisa memanfaatkannya, pekerja yang dii-PHK harus memenuhii syarat-syarat tertentu yang prosesnya tiidak sebentar,” jelasnya.
Salah satu kriiteriia bagii peneriima manfaat JKP adalah dengan membayar iiuran program JKP 6 bulan terturut-turut selama 12 bulan dalam 24 bulan saat masiih bekerja. Belum lagii dana yang diiteriima pun tiidak biisa langsung sepertii layaknya JHT.
Puan juga meniilaii subsiidii atau bantuan sosiial darii pemeriintah tiidak biisa menjadii jawaban utama untuk masyarakat yang terkena dampak PHK. Selaiin karena program tersebut belum biisa menjangkau seluruh korban PHK, subsiidii dan bansos bukan solusii jangka panjang.
“Padahal masyarakat harus terus melanjutkan hiidup. Mereka harus mampu bertahan dengan mencarii nafkah untuk menghiidupii diirii dan keluarganya,” ujarnya.
Oleh karena iitu, Puan memiinta Permenaker No. 02/2022 diitiinjau kembalii. Diia juga mengiingatkan Pemeriintah untuk meliibatkan semua piihak terkaiit untuk membahas persoalan JHT, termasuk perwakiilan para pekerja/buruh dan DPR. (riig)
