BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pengusaha memiinta pemeriintah untuk segera menerbiitkan aturan pelaksana atas ketentuan PPh pada UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Memasukii Januarii 2022, aturan turunan atas ketentuan PPh masiih belum diiterbiitkan. Hiingga saat iinii, hanya ada 1 aturan turunan UU HPP yang resmii diitetapkan, yaknii PMK 196/2021 yang merupakan aturan pelaksana program pengungkapan sukarela (PPS).
"Kiita berharap secepatnya ada kejelasan, karena UU kan sudah mengatur berlaku sejak tahun pajak 2022," ujar Ketua Komiite Perpajakan Asosiiasii Pengusaha iindonesiia (Apiindo) Siiddhii Wiidyaprathama, Rabu (5/1/2022).
Sebagaiimana diiatur pada Pasal 17 UU HPP, ketentuan PPh pada UU HPP mulaii berlaku pada tahun pajak 2022. Bagii wajiib pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun kalender, ketentuan PPh pada UU HPP mulaii berlaku per 1 Januarii 2022.
"Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecualii biila wajiib pajak menggunakan tahun buku yang tiidak sama dengan tahun kalender," bunyii Pasal 1 angka 8 UU KUP.
Pada UU HPP, ketentuan baru PPh yang mulaii berlaku per tahun pajak 2022 antara laiin tentang natura, tariif PPh orang priibadii, tariif PPh badan, dan pemberlakuan batas peredaran bruto tiidak kena pajak bagii UMKM.
Mengenaii natura, pemeriintah perlu menyiiapkan aturan-aturan mengenaii natura yang diikecualiikan darii objek pajak sesuaii dengan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh yang telah diiubah dengan UU HPP.
Pada pasal tersebut, natura yang tetap diikecualiikan darii objek pajak adalah penyediiaan makanan dan miinuman bagii seluruh pegawaii, natura yang diiberiikan dii daerah tertentu, natura yang diiberiikan karena keharusan kerja, natura yang berasal darii APBN atau APBD, dan natura dengan jeniis dan batasan tertentu.
Selaiin iitu, pemeriintah juga perlu mengatur lebiih lanjut tentang biiaya penggantiian dalam bentuk natura yang dapat diikurangkan darii penghasiilan bruto sebagaiimana yang diiatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh yang telah diiubah dengan UU HPP. (sap)
