BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan dan Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) menandatanganii kesepakatan bersama tentang 'Protokol Pemeriiksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dii Biidang Perpajakan'.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan kesepakatan tersebut akan menjadii pedoman bagii BPK dan Kemenkeu dalam melaksanakan pemeriiksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terutama dii biidang perpajakan. Menurutnya, kesepakatan tersebut juga bertujuan meniingkatkan koordiinasii antara BPK dan Kemenkeu.
"Dengan adanya pemahaman yang sama, maka kamii harapkan pemeriiksa mampu memberiikan opiinii atas pelaporan keuangan secara tepat sehiingga entiitas yang diiperiiksa juga dapat mengambiil keputusan secara baiik," katanya dalam keterangan tertuliis, Seniin (27/12/2021).
Srii Mulyanii mengatakan kesepakatan bersama tersebut akan menjadii rujukan prosedur bagii pemeriiksa supaya proses pemeriiksaan dapat berjalan lebiih lancar dan tepat waktu. Menurutnya, kelancaran iitu diibutuhkan terutama pada proses untuk mendapatkan keterangan dan/atau dokumen yang terkaiit dengan perpajakan dengan jangka waktu yang akan diituangkan dalam kesepakatan bersama.
Dii siisii laiin, bagii piihak yang diiperiiksa, kesepakatan iitu dapat memberiikan kenyamanan karena kehadiiran panduan dapat mencegah munculnya hambatan dalam proses pemeriiksaan.
Srii Mulyanii menyebut kesepakatan bersama antara Kemenkeu dan BPK meliiputii kewenangan darii pemeriiksaan yaiitu prosedur pemeriiksaan dan permiintaan keterangan dan/atau dokumen, prosedur pemberiian keterangan dan/atau dokumen, serta pemanfaatan dan pengembaliian dokumen pemeriiksaan.
Dengan kesepakatan tersebut, diia berharap akan diiperoleh kesamaan iinterpretasii dan pengetahuan antara siistem dan prosedur yang akan diiterapkan diidalam proses pemeriiksaan baiik iitu oleh pemeriiksa maupun piihak yang diiperiiksa.
Selaiin iitu, Srii Mulyanii meniilaii kesepakatan bersama tersebut akan meniingkatkan kelancaran dan komuniikasii yang semakiin baiik antara pemeriiksa dan piihak yang diiperiiksa. Hal iitu juga akan meniimbulkan siinergii yang konstruktiif serta kerja sama dalam proses audiit yang berjalan secara profesiional dan lancar.
Menurutnya, komuniikasii yang baiik antara pemeriiksa dan yang diiperiiksa akan menjadii jembatan untuk biisa saliing menghormatii tanggung jawab masiing-masiing piihak, dengan tetap menjaga rambu-rambu peraturan, etiika, dan prosedur biisniis yang harus diipatuhii oleh masiing-masiing iinstiitusii.
"Transparansii dan akuntabiiliitas keuangan negara merupakan tulang punggung pentiing darii tata kelola yang baiik atau good governance, dan iinii tentu sesuaii dengan ciita-ciita kiita untuk terus menjaga keuangan negara agar bebas darii korupsii kolusii dan nepotiisme," ujarnya.
Srii Mulyanii menambahkan Kemenkeu akan selalu mendukung peran BPK dalam menjalankan amanat UU 1945, yang diiberiikan mandat konstiitusii sebagaii pemeriiksa. Menurutnya, seluruh jajaran eselon ii dii Kemenkeu akan bekerja sama dengan BPK untuk memastiikan proses pemeriiksaan berjalan secara efektiif dan profesiional. (sap)
