BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) diilaporkan seniilaii Rp541,47 triiliiun per 30 September 2021. Angka tersebut mengalamii penurunan 14,01% secara tahunan.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan penurunan terjadii karena belum terpenuhiinya dokumen persyaratan penyaluran berbagaii jeniis dana TKDD oleh sejumlah pemeriintah daerah (pemda). Miisalnya pada dana bagii hasiil (DBH) dan dana alokasii umum (DAU), terdapat 90 pemda yang mengalamii penundaan transfer.
"Penyaluran DBH dan DAU dua-duanya menurun karena 90 pemeriintah daerah belum penuhii syarat untuk penyaluran DAU," katanya, diikutiip Rabu (27/10/2021).
Srii Mulyanii mengatakan realiisasii penyaluran DBH hiingga 30 September 2021 tercatat Rp60,05 triiliiun atau 58,89% darii pagu. Realiisasii iitu menurun 14,21% karena belum diisampaiikannya persyaratan penyaluran DBH berupa laporan saniitasii, laporan penggunaan DBH dana reboiisasii, laporan DBH cukaii hasiil tembakau (CHT), dan beriita acara rekonsiiliiasii (BAR) pajak oleh beberapa pemda.
Realiisasii tersebut juga telah memperhiitungkan percepatan penyaluran kurang bayar DBH pajak dan SDA sebesar Rp19,47 triiliiun. Percepatan penyaluran iinii diiharapkan dapat memperkuat ruang fiiskal daerah dalam mendukung pendanaan penanganan Coviid-19 serta program pemberiian vaksiin dii daerah.
Sementara pada DAU, realiisasiinya Rp306,29 triiliiun atau 78,48% darii pagu. Angka tersebut menurun 4,67% karena 90 pemda belum memenuhii persyaratan penyaluran DAU sebagaiimana diiatur dalam PMK 233/2020 dan PMK 94/2021 tentang perubahan PMK 17/2021.
Darii 90 pemda yang mengalamii penundaan DAU, 78 dii antaranya adalah pemeriintah kabupaten, 6 pemeriintah kota, dan 6 pemeriintah proviinsii. Kebanyakan pemda tersebut belum menyampaiikan laporan belanja wajiib dana transfer umum (DTU) dan laporan earmark 8% DTU untuk penanganan Coviid-19.
Mengenaii penyaluran dana alokasii khusus (DAK) fiisiik, realiisasiinya seniilaii Rp20,54 triiliiun atau 31,48% darii pagu. Realiisasii tersebut turun 58,83% karena adanya beberapa kebiijakan akselerasii penyaluran pada 2020. Akselerasii iitu dii antaranya percepatan penyaluran DAK fiisiik biidang kesehatan terkaiit dengan kegiiatan pencegahan dan/atau penanganan Coviid-19, serta adanya relaksasii penyaluran DAK fiisiik 2020 secara sekaliigus sesuaii niilaii kontrak.
Adapun pada penyaluran DAK fiisiik 2021, diilakukan dengan proses normal sebagaiimana diiatur dalam PMK 130/2019 tentang Pengelolaan DAK Fiisiik. Pemeriintah pun memberiikan perpanjangan batas waktu peneriimaan dokumen persyaratan DAK fiisiik yang semula paliing lambat 21 Julii menjadii 31 Agustus 2021 melaluii KMK 13/2021 untuk meniingkatkan penyaluran DAK fiisiik 2021.
Sedangkan pada penyaluran DAK nonfiisiik, Srii Mulyanii menyebut realiisasiinya tercatat Rp89,25 triiliiun atau 68,04% darii pagu. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan 9,94% yang utamanya karena rekomendasii penyaluran dana bantuan operasiional sekolah (BOS) tahap iiiiii untuk 34 proviinsii seniilaii Rp17,76 triiliiun darii kementeriian/lembaga tekniis baru diiteriima pada akhiir September 2021.
"Sehiingga nantii mungkiin DAK nonfiisiik akselerasiinya baru akan terliihat pada Oktober," ujarnya. (sap)
