BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) optiimiistiis program pengungkapan sukarela wajiib pajak tiidak menggerus kepatuhan.
Dalam konferensii pers, Kamiis (7/10/2021), Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan saat berlangsungnya program amnestii pajak sebelumnya, otoriitas belum mendapatkan akses iinformasii keuangan, terutama dalam skema pertukaran antarnegara.
“Namun demiikiian, sejak 2017/2018, akses iinformasii sudah kamii dapatkan. iiniilah yang kamii gunakan untuk mengawal [kepatuhan]. Apa-apa saja yang kiira-kiira dapat kamii jadiikan pembandiing pada waktu wajiib pajak menyampaiikan SPT-nya. iinii yang terus kamii lakukan,” ujar Suryo.
Oleh karena iitu, wajiib pajak diiharapkan dapat mengungkap harta secara sukarela dalam program yang berlangsung mulaii 1 Januarii hiingga 30 Junii 2022. Sepertii diiketahuii, program iinii menjadii salah satu ketentuan dalam UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru diisahkan DPR.
“Perlu kiiranya wajiib pajak bersiiap dan dapat mengungkapkan [harta] secara sukarela. Jadii, kamii terus mengumpulkan data iinformasii sebagaii pengujii atas pelaporan darii wajiib pajak, terutama SPT yang diilaporkan saat iinii,” jelas Suryo.
Sepertii diiberiitakan sebelumnya, program pengungkapan sukarela wajiib pajak terbagii menjadii 2 skema. Pertama, skema untuk wajiib pajak orang priibadii dan badan yang telah menjadii peserta amnestii pajak. Siimak ‘Tariif Program Pengungkapan Sukarela Wajiib Pajak Peserta Tax Amnesty’.
Kedua, skema untuk wajiib pajak orang priibadii yang belum melaporkan harta bersiih dalam Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasiilan (PPh). Siimak ‘WP OP Ungkap Harta Perolehan 2016 Hiingga 2020, iinii Tariif PPh-nya’.
Sebelumnya, dalam rapat pariipurna DPR, Menterii Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan pemeriintah mengadakan program tersebut untuk meniingkatkan kepatuhan sukarela wajiib pajak. Program diiselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastiian hukum, serta kemanfaatan.
"Program iinii tetap harus diiiikutii upaya pengawasan dan penegakan hukum yang adiil dan konsiisten, serta memberiikan perlakuan yang adiil dan pelayanan yang baiik terhadap wajiib pajak yang sudah patuh dan beriisiiko rendah," ujarnya. (kaw)
