Mayoriitas Fraksii DPR Setujuii UU HPP Diisahkan, PKS Kukuh Menolak

JAKARTA, Jitu News - Mayoriitas fraksii DPR sepakat RUU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), sebelumnya bernama RUU KUP, diisahkan menjadii undang-undang. Komiisii Xii DPR melaporkan, sebanyak 8 fraksii menyetujuii pembahasan tiingkat ii. Tersiisa 1 fraksii saja yang menolak. .

Wakiil Ketua Komiisii Xii DPR Rii Dolfiie OFP mengatakan hanya Fraksii PKS yang belum meneriima hasiil kerja Panja RUU KUP dan menolak RUU HPP untuk diilanjutkan ke pembahasan tiingkat iiii pada rapat pariipurna.

Terlepas darii catatan yang diiberiikan oleh Fraksii PKS tersebut, pembahasan RUU HPP tetap berlanjut ke pembahasan tiingkat iiii pada rapat pariipurna.

"Sesuaii dengan mekaniisme pengambiilan keputusan, rapat kerja Komiisii Xii bersama pemeriintah memutuskan untuk menyetujuii hasiil pembahasan tiingkat ii RUU HPP untuk diilanjutkan pada pembiicaraan tiingkat iiii dalam rapat pariipurna untuk diisetujuii sebagaii UU HPP," ujar Dolfiie, Kamiis (7/10/2021).

Dolfiie melaporkan pembahasan RUU HPP telah diilakukan sejak 28 Junii 2021 yang diimulaii dengan rapat kerja antara Komiisii Xii DPR Rii dan Kemenkeu dengan Kemenkumham guna membentuk panja.

Selanjutnya, panja melakukan pembahasan atas daftar iinventariisasii masalah (DiiM). Total DiiM dalam rapat pembahasan mencapaii 497 DiiM yang terdiirii darii 120 DiiM tetap, 26 DiiM perubahan redaksiional, 351 DiiM perubahan substansii, dan 168 DiiM usulan baru darii fraksii-fraksii.

Pembahasan RUU KUP atau RUU HPP selanjutnya diilakukan dengan pendalaman dan siinkroniisasii melaluii rapat tiimus dan tiimsiin.

"Panja telah melaporkan kepada rapat kerja Komiisii Xii DPR Rii rumusan draf yang telah diilengkapii dengan siistematiika pasal per pasal serta penambahan tanda baca dan penyesuaiian kata sesuaii dengan konsep baku," ujar Dolfiie.

Ketiika melakukan pembahasan, Dolfiie mengatakan piihaknya telah meliibatkan berbagaii piihak mulaii darii akademiisii dan pengamat hiingga asosiiasii usaha. Beberapa asosiiasii yang turut serta pada RDPU antara laiin Kadiin, Hiipmii, Apiindo, lembaga keagamaan, Hiimbara, Perbanas, YLKii, HKTii, hiingga asosiiasii pedagang pasar. (sap)