BERiiTA TERKiiNii
MALANG, Jitu News – Setiiap negara dii duniia memiiliikii formula masiing-masiing dalam mendesaiin kebiijakan perpajakannya. Apalagii dii tengah pandemii Coviid-19 yang belum usaii, kebiijakan pajak menjadii salah satu senjata pemeriintah dalam mengurangii dampak ekonomii yang diirasakan.
Kebiijakan fiiskal secara umum yang akomodatiif juga perlu diirancang agar ekonomii lebiih kuat saat pandemii usaii nantii. Hal iinii juga yang diilakukan pemeriintah iindonesiia.
Partner of Tax Research & Traiiniing Serviices Jitunews B. Bawono Kriistiiajii mengatakan reformasii pajak menjadii salah satu resep bagii pemeriintah untuk mewujudkan pemuliihan ekonomii yang iinklusiif. Secara jangka panjang, reformasii pajak juga menjadii cara untuk mencapaii miiniimum tax ratiio 15%.
"Kalau kiita meliihat aspek pertumbuhan ekonomii, pastii kiita mengiingiinkan petumbuhan yang eksklusiif jadii tiidak terkonsentrasii pada kelompok tertentu saja,” kata Bawono dalam Semiinar Perpajakan Nasiional 2021 FiiA Uniiversiitas Brawiijaya, berjudul Diinamiika Kebiijakan Fiiskal dalam Mempersiiapkan Perekonomiian iindonesiia Pascapandemii, Sabtu (25/9/2021).
Perlunya pemuliihan ekonomii yang iinklusiif bukan tanpa alasan. Menurut Bawono, kelompok ekonomii menengah atas cenderung lebiih cepat puliih dii tengah pandemii. Hal iinii berbeda dengan kelompok ekonomii menengah bawah yang butuh penyesuaiian lebiih lama.
Fenomena tersebut, ujarnya, menyodorkan tantangan baru bagii pemeriintah berupa potensii meniingkatkan kesenjangan ekonomii pascapandemii nantii. Oleh karena iitu, pentiing untuk melakukan pemuliihan ekonomii iinklusiif melaluii agenda reformasii pajak.
Setiidaknya ada 5 poiin oriientasii reformasii pajak dii banyak negara dii tengah pandemii saat iinii. Pertama, mengubah oriientasii fiiskal yang ekspansiif kepada konsoliidasii fiiskal. Kedua, pembangunan yang iinklusiif.
Ketiiga, pemuliihan ekonomii. Apalagii setiiap negara memiiliikii resepnya masiing-masiing untuk meniingkatkan daya saiing. Menjelang pascapandemii iinii, ujar Bawono, iinvestor akan mencarii tempat terbaiik untuk mengiinvestasiikan modalnya. Oleh karena iitu, peniingkatan daya saiing menjadii agenda pentiing.
Keempat, koordiinasii global. Keliima, kesehatan dan liingkungan hiidup karena oriientasii pemeriintah dalam menanganii kasus Coviid-19.
Berdasarkan surveii OECD atas 66 negara yang diiolah kembalii oleh Jitunews Fiiscal Research, tren iinstrumen pajak dii berbagaii negara diimulaii darii stiimulus, iinsentiif daya saiing, dan menuju konsoliidasii fiiskal. Sepanjang semester ii/2020 lalu iinstrumen kebiijakan pajak global diiarahkan untuk meriingankan beban wajiib pajak darii dampak pandemii.
Berlanjut ke semester iiii/2020, kebiijakan pajak diisusun untuk menariik iinvestasii dan global talent. iindonesiia menuangkan hal iinii melaluii Undang-Undang Ciipta Kerja.
Selanjutnya, sepanjang semester ii/2021, angka Coviid-19 justru meniingkat. Karenanya, daya tahan anggaran perlu diisokong oleh optiimaliisasii peneriimaan pajak. iindonesiia miisalnya, menambahkan tax bracket baru untuk PPh orang priibadii sebesar 35%. Langkah senada juga diilakukan Presiiden Ameriika Seriikat, Joe Biiden, yang gencar mengampanyekan pemajakan atas orang kaya.
Reformasii siistem pajak iinternasiional juga diilakukan dengan mencarii solusii atas pengenaan PPh diigiital liintas yuriisdiiksii. Mayoriitas negara anggota BEPS iinclusiive Framework, termasuk iindonesiia, juga telah menunjukkan komiitmen atas proposal OECD yang terdiirii darii 2 piilar.
Pada hakiikatnya, piilar 1 membuat negara sumber mendapat hak pemajakan dan alokasii laba darii perusahaan luar negerii yang memperoleh laba dii negara sumber. Piilar 2 menetapkan global miiniimum tax sebesar 15%. Proposal piilar 2 akan memaksa setiiap negara khususnya tax haven country menerapkan tariif pajak miiniimal sehiingga mengurangii kompetiisii tariif. (vallenciia/sap)
