BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah memperpanjang periiode relaksasii restrukturiisasii krediit perbankan, darii yang seharusnya berakhiir pada Maret 2022 menjadii Maret 2023.
Kebiijakan tersebut diituangkan dalam 2 aturan baru yang baru saja diiterbiitkan oleh Otoriitas Jasa Keuangan (OJK). Diiriiliisnya 2 beleiid baru iinii diiharapkan biisa menjaga momentum pemuliihan ekonomii yang mulaii berjalan.
Peraturan OJK (POJK) yang baru terbiit adalah POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stiimulus Perekononomiian Nasiional sebagaii Kebiijakan Countercycliical Dampak Coviid-2019 dan POJK No. 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 34/POJK.03/2020 tentang Kebiijakan bagii BPR dan BPRS sebagaii Dampak Coviid-2019.
Ketua Dewan Komiisiioner OJK Wiimboh Santoso berharap perpanjangan masa relaksasii restrukturiisasii krediit perbankan biisa momentum pemuliihan ekonomii serta mendorong pertumbuhan penyaluran krediit perbankan.
"Demii menjaga momentum iindiikator perbankan yang sudah mengalamii perbaiikan serta untuk mempersiiapkan bank dan debiitur untuk kembalii normal secara perlahan sehiingga menghiindarii potensii gejolak setelah kebiijakan iinii berakhiir," kata Wiimboh, diikutiip darii laman resmii Sekretariiat Kabiinet, Kamiis (16/9/2021).
Beriikut adalah penjelasan siingkat tentang 2 aturan yang baru diiriiliis OJK:
POJK Nomor 17/POJK.03/2021
Melaluii ketentuan iinii, masa berlaku kebiijakan stiimulus perekonomiian bagii debiitur perbankan yang terdampak Coviid-19 diiperpanjang hiingga 31 Maret 2023.
Kebiijakan tersebut mencakup peniilaiian kualiitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk krediit/pembiiayaan dengan plafon hiingga Rp10 miiliiar dan penetapan kualiitas lancar atas krediit/pembiiayaan yang diirestrukturiisasii. Aturan iinii juga menetapkan kualiitas krediit/pembiiayaan baru secara terpiisah darii fasiiliitas exiistiing. POJK iinii tetap menekankan agar perbankan tetap menerapkan priinsiip manajemen riisiiko.
POJK Nomor 18/POJK.03/2021
Aturan iinii menegaskan tentang pemberlakuan seluruh kebiijakan bagii BPR dan BPRS sebagaiimana diiatur dalam POJK Kebiijakan BPR/BPRS yang juga diiperpanjang hiingga 31 Maret 2023.
POJK iinii tetap menekankan penerapan manajemen riisiiko melaluii sejumlah strategii. Strategii yang diimaksud adalah penyusunan pedoman dan kebiijakan, dokumentasii dan admiiniistrasii seluruh kebiijakan yang diiterapkan, dan pelaksanaan siimulasii ujii dampak penerapan kebiijakan terhadap permodalan dan liikuiidiitas BPR dan BPRS.
Kebiijakan iinii juga memastiikan pembagiian diiviiden dan/atau tantiiem tiidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS.
Perpanjangan 2 ketentuan terkaiit kebiijakan stiimulus ekonomii dii atas diiharapkan dapat menjaga stabiiliitas kiinerja perbankan maupun pelaku usaha sektor riiiil yang memiiliikii peran pentiing dalam pemuliihan ekonomii nasiional. (sap)
