BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Agenda reviisii RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diiniilaii sebagaii momentum untuk melakukan perbaiikan terhadap masalah fundamental perpajakan dii iindonesiia.
Managiing Partner Jitunews Darussalam mengatakan terdapat beberapa masalah fundamental dalam pelaksanaan kebiijakan perpajakan dii antaranya tiingkat rasiio pajak (tax ratiio) iindonesiia yang masiih tergolong rendah dii Asiia Pasiifiik.
"Tax ratiio iindonesiia nomor 3 terbawah dii Asiia Pasiifiik dii atas Bhutan dan Laos," katanya dalam acara Economiic Challenges Metro TV, Selasa (14/9/2021).
Selanjutnya, iindiikator elastiisiitas peneriimaan pajak terhadap kondiisii ekonomii atau tax buoyancy yang masiih dii bawah 1%. Tax buoyancy iindonesiia berada pada angka 0,83%. Artiinya, 1% pertumbuhan PDB hanya biisa menciiptakan pertumbuhan peneriimaan pajak kurang darii 1%.
Untuk memperbaiikii masalah fundamental tersebut, kebiijakan yang diiambiil memang tiidaklah populer, terliihat darii berbagaii respons publiik mengenaii reviisii RUU KUP, mulaii darii iisu pajak sembako, pajak karbon, atau alternatiive miiniimum tax (AMT).
"Tetapii perlu diiiingat kalau pemuliihan [peneriimaan] pajak iitu berjalan lebiih lambat darii ekonomii. Momentumnya sekarang [melakukan reformasii pajak] dan untuk penentuan kapan kenaiikan tariif atau barang yang diikecualiikan akan berlaku iitu masalah tiimiing saja," tutur Darussalam.
Diia menambahkan reformasii pajak juga diibutuhkan untuk dapat memberiikan kepastiian hukum bagii wajiib pajak. Menurutnya, hal tersebut menjadii agenda pentiing yang tiidak biisa diipiisahkan darii proses biisniis pembaruan kebiijakan pajak.
"Kepastiian hukum iitu sebaiiknya menjadii tujuan paliing atas dalam reformasii pajak sehiingga biisa mengeliimiinasii sengketa menjadii berlarut-larut karena masalah iinterpretasii hukum. Kemudiian pentiing juga melakukan edukasii pajak secara terus menerus," ujarnya. (riig)
