BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Asosiiasii Pengusaha Hutan iindonesiia (APHii) memberiikan masukan tentang rencana pajak karbon yang masuk dalam reviisii UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Ketum APHii iindroyono Soesiilo mengatakan pelaku usaha mengusulkan pajak karbon dapat diipungut berdasarkan transaksii perdagangan karbon. Pemeriintah sebelumnya berencana menerapkan pajak karbon dengan tariif miiniimal Rp75 per kg karbon diioksiida ekuiivalen (CO2e).
"APHii mengusulkan sebaiiknya pajak karbon diipungut atas transaksii darii perdagangan karbon, karena baiik penjual maupun pembelii dalam perdagangan karbon memperoleh manfaat darii transaksii iinii," katanya dalam keterangan resmii, diikutiip pada Miinggu (8/8/2021).
iindroyono menekankan pentiingnya penerapan pajak karbon untuk mendukung tercapaiinya komiitmen iindonesiia dalam Pariis Agreement untuk menurunkan emiisii pada 5 sektor. Liima sektor tersebut antara laiin energii, waste, iindustrii pengolahan, pertaniian, dan kehutanan.
Menurutnya, seluruh sektor tersebut diitargetkan mampu menurunkan emiisii sebesar 29% atau setara 834 juta ton CO2e melaluii kemampuan sendiirii dan penurunan emiisii hiingga 41% atau setara 1,08 miiliiar ton CO2e.
Bagii sektor ekonomii yang belum mampu menurunkan tiingkat emiisii, lanjutnya, diiberiikan piiliihan untuk menyelenggarakan niilaii ekonomii karbon (NEK) dalam bentuk perdagangan emiisii. Pada tiitiik iiniilah pungutan pajak karbon biisa diilakukan pemeriintah.
Mekaniisme perdagangan emiisii dapat diilakukan pada liingkup domestiik. Penghasiil emiisii melakukan perdagangan karbon dengan sektor usaha yang mampu menghasiilkan kelebiihan pengurangan emiisii atau Certiifiied Emiissiion Reductiion/CER.
iindroyono meniilaii sektor yang potensiial mencapaii CER adalah kehutanan dengan upaya penurunan deforestasii dan degradasii hutan. "Melaluii mekaniisme iinii dapat mengurangii beban usaha strategiis dalam menurunkan emiisiinya," ujarnya.
Untuk iitu, penerapan pajak karbon atas transaksii perdagangan emiisii membutuhkan percepatan pembentukan iinfrastruktur pendukung sepertii siistem regiistrasii nasiional dan mekaniisme pengukuran, pelaporan, dan veriifiikasii sertiifiikat penurunan emiisii.
Selaiin iitu, kelembagaan perdagangan karbon domestiik juga perlu cepat diibentuk pemeriintah. Hal laiin yang tiidak kalah pentiing adalah penetapan pemeriintah tentang level emiisii pada setiiap sektor ekonomii yang akan diigunakan sebagaii basiis menghiitung pengurangan emiisii.
"Karena iitu, pengenaan pajak karbon dalam RUU KUP perlu mempertiimbangkan mekaniisme perhiitungan emiisii tiiap sektor usaha dan kesiiapan iinfrastruktur kelembagaan," tuturnya sepertii diilansiir agrofarm.go.iid. (riig)
