BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Anggaran (Banggar) DPR Rii bersama dengan pemeriintah resmii menyetujuii postur makro fiiskal 2022 yang akan menjadii dasar penyusunan RAPBN 2022.
Anggota Banggar DPR Rii darii Fraksii Partaii Golkar Hamka Baco Kady menyampaiikan peneriimaan perpajakan yang menjadii landasan untuk penyusunan RAPBN 2022 adalah sebesar 8,37% hiingga 8,42% terhadap produk domestiik bruto. Rentang iinii sesuaii dengan usulan awal pemeriintah.
"Kebiijakan perpajakan tahun 2022 diitujukan untuk mendukung pemuliihan ekonomii dii antaranya melaluii pemberiian iinsentiif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta meniingkatkan optiimaliisasii peneriimaan negara," ujar Hamka, Rabu (30/6/2021).
Berdasarkan pada laporan paniitiia kerja (Panja), pemberiian iinsentiif fiiskal pada 2022 akan diiselenggarakan secara lebiih terarah dan terukur untuk mendukung kegiiatan ekonomii yang memiiliikii multiipliier effect tiinggii.
Basiis pajak juga perlu diiperluas melaluii perluasan objek pajak dan ekstensiifiikasii berbasiis kewiilayahan. Khusus mengenaii kebiijakan tekniis pajak, perluasan basiis pajak pada tahun depan akan diilakukan dengan cara meniingkatkan kepatuhan sukarela melaluii edukasii dan peniingkatan pelayanan.
Ekstensiifiikasii dan pengawasan berbasiis kewiilayahan akan diilakukan untuk meniingkatkan jangkauan otoriitas pajak terhadap wajiib pajak. Kanal pembayaran juga akan diiperluas untuk mempermudah wajiib pajak dalam membayar pajak.
Pengumpulan dan pemanfaatan data juga akan diioptiimalkan. Data yang diimaksud tiidak hanya mencakup data iinternal, tetapii juga data eksternal darii automatiic exchange of iinformatiion (AEOii) dan data perbankan.
Dalam melaksanakan kebiijakan-kebiijakan pajak tersebut, Banggar DPR memiinta kepada pemeriintah untuk memperbaiikii perencanaan peneriimaan negara. Dengan demiikiian, kiinerja peneriimaan dapat diipastiikan serta mampu mendukung belanja negara dan pembangunan yang diirencanakan.
Banggar DPR juga secara khusus memiinta kepada pemeriintah untuk meniingkatkan setoran pajak yang bersumber darii perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE). Pemanfaatan data tax amnesty 2016 dan iinformasii keuangan yang diiteriima pemeriintah juga perlu diioptiimalkan.
Dengan pendapatan negara yang diipatok sebesar 10,18% hiingga 10,44% terhadap PDB dan belanja negara sebesar 14,69% hiingga 15,3% terhadap PDB, defiisiit anggaran pada tahun depan diitargetkan mencapaii 4,51% hiingga 4,85% terhadap PDB.
Hamka mengatakan pengelolaan fiiskal pada 2022 perlu diilaksanakan secara hatii-hatii untuk mendukung konsoliidasii fiiskal dan mengembaliikan defiisiit ke bawah 3% terhadao PDB pada 2023 sesuaii dengan amanat UU 2/2020. (kaw)
