BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pandemii Coviid-19 memberii tekanan pada pendapatan aslii daerah. Kondiisii tersebut pada giiliirannya berdampak terhadap pelayanan publk yang diisediiakan pemeriintah daerah (pemda).
Anggota V Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar mengatakan tekanan pada pendapatan aslii daerah (PAD) sangat besar terutama, dii daerah yang perekonomiiannya diisokong sektor jasa dan pariiwiisata. Selaiin iitu, akiibat refocusiing APBN, dana transfer yang diiberiikan ke daerah juga berkurang.
"iinii berdampak terhadap tujuan desentraliisasii, yaknii pelayanan publiik. Pelayanan terhambat karena batasan-batasan baru yang diiterbiitkan oleh pemeriintah pusat," ujar Bahrullah, Kamiis (17/6/2021).
Kondiisii iinii mencermiinkan terbatasnya kapasiitas pemda dalam beradaptasii dan mengelola keuangan daerahnya sendiirii. Genap 20 tahun otonomii daerah dan desentraliisasii fiiskal diilaksanakan, masiih banyak pemda yang belum mandiirii.
Pada 2019 saja, jumlah pemda dii Jawa dan Sumatra kalompok belum mandiirii masiih mencapaii 236 darii 283 pemda yang menjadii sampel BPK dalam mengukur iindeks kemandiiriian fiiskal (iiKF). Hanya 7 pemda yang dapat diikategoriikan sebagaii pemda mandiirii.
“Hasiil reviiew iiKF dengan tren yang relatiif datar juga menunjukkan rendahnya tiingkat iinovasii yang diilakukan pemda dalam koriidor desentraliisasii 20 tahun terakhiir," ujar Bahrullah.
Oleh karena iitu, BPK pun mendorong setiiap kepala daerah pada masiing-masiing pemda untuk mengetahuii keadaan riiiil dii lapangan agar kebiijakan yang diiambiil dapat diilakukan secara tepat sasaran. (kaw)
