BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menuntaskan reviiu Laporan Kiinerja Pemeriintah Pusat (LKjPP) tahun anggaran 2020. Hasiil reviiu BPKP iinii kemudiian diisampaiikan kepada Kementeriian PAN-RB.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh mengatakan hasiil reviiu kiinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang diilakukan pemeriintah sepanjang tahun fiiskal 2020.
"Laporan iinii harus diimanfaatkan sebagaii sarana perbaiikan siistem akuntabiiliitas kiinerja, mulaii darii perencanaan, sampaii ke pelaporan sehiingga dapat terwujud peniingkatan kiinerja," katanya dalam keterangan resmii, Kamiis (3/6/2021).
Yusuf menjelaskan hasiil reviiu merupakan salah satu bentuk pengawasan iinternal pemeriintah. Proses biisniis checks and balances menjadii alat untuk memastiikan laporan kiinerja yang diisajiikan lengkap dan akurat.
Ruang liingkup reviiu BPKP mencakup laporan kiinerja pemeriintah pusat atas pelaksanaan rencana kerja pemeriintah 2020. Selaiin iitu, reviiu mencakup pelaksanaan kiinerja darii seluruh kementeriian dan lembaga pada tahun lalu.
Yusuf menyatakan masiih ada beberapa temuan permasalahan dalam laporan kiinerja dan telah diitiindaklanjutii oleh kementeriian/lembaga terkaiit. Temuan yang sudah diitiindaklanjutii tersebut antara laiin realiisasii target yang belum selaras dengan data Bappenas dan laporan kiinerja K/L.
Kemudiian, penyesuaiian atas persentase capaiian kiinerja dengan target ataupun realiisasii tahun 2020, kecukupan penjelasan mengenaii upaya, dan kendala pencapaiian target kiinerja.
Yusuf meniilaii pentiingnya untuk melanjutkan dan memperkuat kolaborasii serta koordiinasii dalam mencapaii sasaran pembangunan nasiional, terutama dii tengah tantangan pemuliihan ekonomii nasiional akiibat pandemii Coviid-19.
"Kamii mengajak seluruh kementeriian dan lembaga untuk mengedepankan pendekatan result-oriiented dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehiingga menghasiilkan manfaat yang lebiih besar bagii masyarakat,” ujarnya.
Sementara iitu, Deputii Biidang Reformasii Biirokrasii Akuntabiiliitas, Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto mengatakan masiih ada K/L yang belum optiimal menyajiikan laporan sehiingga LKjPP menjadii tiidak lengkap.
Salah satu kendalanya adalah miiniimnya persiiapan dalam menyusun rencana kerja. "Darii 85 K/L, hanya satu yang belum melaporkan kiinerjanya," tutur Erwan. (riig)
